Yuk, Teladani Kepatuhan Prokes di Pilkada Denpasar

  • Whatsapp
SUASANA pendaftaran paslon Pilkada Denpasar di KPU Denpasar dengan menerapkan protokol kesehatan (prokes) dengan ketat. Kepatuhan kedua paslon Pilkada Denpasar menaati prokes, terutama dengan meniadakan kerumunan massa, layak diteladani paslon lain di Bali. Foto: Ist
SUASANA pendaftaran paslon Pilkada Denpasar di KPU Denpasar dengan menerapkan protokol kesehatan (prokes) dengan ketat. Kepatuhan kedua paslon Pilkada Denpasar menaati prokes, terutama dengan meniadakan kerumunan massa, layak diteladani paslon lain di Bali. Foto: Ist

GEMPITA kontestasi politik lokal relatif hangat sejak dua bulan terakhir, tapi itu tidak membuat para paslon di Pilkada Denpasar abai dengan protokol kesehatan (prokes). Dari enam kabupaten/kota di Bali yang melaksanakan Pilkada 2020, Kota Denpasar menjadi titik yang diapresiasi Mendagri Tito Karnavian. Wakil Walikota Denpasar, IGN Jaya Negara, dengan nama paket Jaya-Wibawa, menjadi satu di antara lima kepala daerah yang dipuji mematuhi protokol kesehatan (prokes) saat pendaftaran ke KPU. Kepatuhan serupa juga dijalankan pesaingnya, Ngurah Ambara-Bagus Kertanegara (Amerta).

Alih-alih besar kepala, Jaya Negara justru melihat apresiasi Mendagri itu sebagai tantangan untuk tahapan selanjutnya. “Lolos” di pendaftaran paslon, penetapan paslon dan pengundian nomor urut menjadi fase tidak boleh kecolongan. Dia mendaku apresiasi itu memicu lebih semangat menerapkan prokes.

“Ini tantangan bagi kami untuk memperketat penerapan prokes pada proses selanjutnya. Kita kan masih ada pengundian nomor urut, ada kampanye juga, itu kami perketat,” ujarnya, Minggu (13/9/2020).

Baca juga :  Cok Ace Ajak Komponen Pariwisata Tetap Optimis

Kalaulah dia sedikit bangga, karena ada anjungan Dukcapil KTP Mandiri dari Mendagri sebagai hadiah kepatuhan prokes tersebut. Anjungan itu berupa alat cetak KTP elektronik. “Dengan hadiah itu, sekurang-kurangnya kami dapat berkontribusi terhadap layanan kependudukan di Denpasar,” ucap politisi PDIP itu merendah.

Meski tidak “kebagian” apresiasi dari Mengdari, Ngurah Ambara mengaku sepakat penerapan prokes menjadi kewajiban dalam tahapan pilkada. Apalagi angka korban, dan warga yang terpapar serta dirawat di rumah sakit di Bali, termasuk di Denpasar, meningkat drastis. Dia turut menerapkan prokes dengan ketat saat mendaftar ke KPU Denpasar, Minggu (6/9/2020) lalu.

“Prinsip kami, pilkada bagian penyaluran hak berdemokrasi. Namun, kesehatan masyarakat di atas segala-galanya, dan itu kami buktikan dengan penerapan protokol kesehatan saat mendaftar. Hal sama pasti kami terapkan saat penetapan paslon dan pengundian nomor urut,” janji politisi kalem tersebut.

Baca juga :  Konflik Internal Golkar Gianyar Dinyatakan Selesai, Sudewa Disilakan Tempuh Mekanisme Partai

Akademisi Unud, Dr. Ras Amanda Gelgel, turut memuji kepatuhan menaati prokes dua paslon di Pilkada Denpasar itu. Menurutnya, selain paslon sadar kesehatan masyarakat, KPU Denpasar juga patut diapresiasi karena berhasil berkomunikasi, meyakinkan, dan menyosialisaikan prokes saat tahapan pendaftaran. “Denpasar keren deh,” ulas dosen FISIP Unud tersebut.

Dalam pandangannya, paslon di Ibukota Provinsi Bali ini tertib prokes juga tak lepas dari kondisi warganya, yang dianggap lebih kritis melihat bagaimana performa dan impresi para paslon. Salah satu indikator, karena saat ini ada pandemi Corona, yakni apakah paslon patuh atau tidak menjalankan prokes. Jika mereka melanggar, sama saja mengundang polemik di mata publik; terutama di media sosial.

Baca juga :  Wagub Cok Ace Tegaskan Dukungan Pemprov Bali dalam Penguatan Keamanan TSS Selat Lombok

Amanda menilai hak berdemokrasi perlu dijaga dalam kondisi apapun, termasuk saat pandemi Corona. Dia berpesan kepada para paslon Bali dan jajaran KPU untuk menjadikan Pilkada 2020 ini sebagai medium beradaptasi dengan tatanan kebiasaan baru. “Kepatuhan prokes itu menjadi angin segar untuk menekan angka kasus Corona di Denpasar dan di Bali,” lugasnya.

Ketua KPU Bali, I Dewa Agung Gede Lidartawan, berharap para paslon di Bali menaati prokes, karena mereka sebagai calon pemimpin menjadi panutan bagi masyarakat. Belum kompak pada tahapan pendaftaran, kecuali Denpasar dan Bangli, dia mewajibkan tidak ada lagi kerumunan saat penetapan paslon dan pengundian nomor urut. “Nol massa, yang ada cuma mereka yang masuk KPU. Ngapaian bawa massa? Cuma bawa masalah aja,” ketusnya.

Pilkada 2020 sebagai program nasional, kata dia, mestinya semua paslon manut. Ketika masyarakat melanggar prokes ditindak, ironisnya, paslon sebagai calon pemimpin malah bikin kerumunan yang dilarang prokes. Bagi dia, jika ingin membuktikan dicintai masyarakat tidak perlu dipamerkan dengan massa banyak saat mendaftar. “Buktikan dicintai itu dengan meraih suara lebih banyak di TPS, tidak usah gagah-gagahan bikin kerumunan,” sergahnya. hen

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.