Waspadai Pemilu Ditunggangi Isu SARA-Politik Uang

  • Whatsapp
KOMISIONER Ketut Rudia saat memberi materi pada sosialisasi Desa Peduli Pemilu-Pemilihan 2021 di Desa Tianyar Barat, Karangasem, Selasa (7/12/2021). Foto: ist
KOMISIONER Ketut Rudia saat memberi materi pada sosialisasi Desa Peduli Pemilu-Pemilihan 2021 di Desa Tianyar Barat, Karangasem, Selasa (7/12/2021). Foto: ist

KARANGASEM – Pelibatan dan partisipasi masyarakat dalam pesta demokrasi sangat penting. Makin banyak keterlibatan masyarakat dalam penyelenggaraan Pemilu, hal itu menunjukan makin kuatnya tatanan demokrasi dalam sebuah negara. Untuk mewujudkan itu, KPU menggelar sosialisasi Desa Peduli Pemilu dan Pemilihan 2021 di Desa Tianyar Barat, Karangasem, Selasa (7/12/2021).

Kegiatan tersebut menghadirkan narasumber anggota Bawaslu Bali, I Ketut Rudia; anggota KPU Bali, AA Gede Raka Nakula; Kepala Kesbangpol Karangasem, I Wayan Sutapa; dan anggota KPU Karangasem, Putu Deasy Natalia serta I Gede Krisna Adi Widana. Peserta sosialisasi melibatkan kepala wilayah dan masyarakat Desa Tianyar Barat.

Bacaan Lainnya

Dalam sambutannya, Wayan Sutapa menuturkan, sosialisasi Desa Peduli Pemilu dan Pemilihan ini dalam rangka memfasilitasi Bawaslu dan KPU untuk berinteraksi langsung dengan masyarakat. Dengan terlaksananya kegiatan ini, dia  berharap melalui desa dapat meningkatkan partisipasi masyarakat dalam Pemilu atau Pilkada Serentak nanti. “Kami harap ini bisa jadi batu loncatan bagaimana kita di desa dapat membantu meningkatkan partisipasi, mengingat Desa Tianyar Barat partisipasinya rendah pada Pemilu kemarin,” tuturnya.

Komisioner Ketut Rudia sebagai narasumber mengangkat isu berkaitan dengan SARA, hoaks dan money politics (politik uang). Dia berujar dalam Pemilu maupun Pilkada, suara masyarakat sering ditunggangi kepentingan politik, penggunaan cara-cara kotor dalam meraih kemenangan seperti isu SARA, hoaks dan politik uang untuk meraih kemenangan. “Penggunaan cara kotor itu sering disebut dengan modus operandi. Yang namanya modus operandi itu pasti sudah kejahatan, bentuknya antara lain kampanye SARA, hoaks dan money politics,” terang komisioner asal Kubu ini.

Baca juga :  KUA-PPAS 2022 Disetujui, Pendapatan Gianyar Direncanakan Rp1,9 Triliun

Lebih jauh disampaikan, Pasal 280 ayat (1) huruf c dan d Undang-Undang Nomor 7/2017 tentang Pemilu jelas melarang pelaksana, peserta dan tim kampanye melakukan perbuatan SARA, hoaks dan politik uang. Ancaman hukumannya adalah pidana. Dengan pemberian informasi ini, dia berharap masyarakat tahu, bisa menolak, serta melaporkan jika menemukan bentuk kejahatan politik tersebut.

“Terakhir, saya berpesan kunci kesuksesan sebuah pemilu adalah masyarakat yang memiliki komitmen bersama untuk menyukseskan pemilu itu,” tandasnya.

Raka Nakula menambahkan, peserta yang hadir dalam kegiatan tersebut akan disiapkan sebagai kader desa. Tujuannya untuk menggemakan dan meningkatkan partisipasi masyarakat pada Pemilu dan Pilkada Serentak 2024 nanti. “Saya berharap seluruh segmen masyarakat dapat menggunakan hak pilihnya nanti. Seperti semboyan ‘suara rakyat adalah suara Tuhan’, ingat bapak-ibulah yang menentukan siapa yang akan mewakili kita dalam lima tahun ke depan,” pesan Nakula. hen

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses.