DPRD NTB Soroti Penggunaan Anggaran untuk Covid-19, Penganggaran Pemprov Diingatkan Cermat dan Tepat Sasaran

  • Whatsapp
Nauvar Furqony Farinduan. Foto: rul
Nauvar Furqony Farinduan. Foto: rul

MATARAM – Pandemi Covid-19 menghadirkan banyak mimpi buruk bagi perekonomian secara global, termasuk kalangan warga dengan ekonomi kecil, sehingga membuat hidup lebih susah. Melihat persoalan itu, anggota Badan Anggaran (Banggar) DPRD NTB, Nauvar Furqony Farinduan, minta Gugus Tugas Penanganan Covid-19 NTB harus cermat dalam melakukan penganggaran dan pengadaan barang.

“Kami minta dalam penganggaran harus betul-betul cermat, anggarkan sepantasnya untuk program yang betul-betul bermanfaat untuk rakyat. Jangan buat program tidak hubungannya dengan penanganan Covid-19,” tegas Farin saat menyampaikan laporan Banggar atas hasil pembahasan Raperda tentang Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2020, pada sidang paripurna DPRD NTB, Jumat (25/6/2021). 

Bacaan Lainnya

Politisi Gerindra itu berkata perlu mengingatkan jajaran Pemprov, khususnya Dinas Kesehatan NTB yang bergabung dalam Satgas Penanganan Covid-19, agar lebih cermat dalam penggunaan anggaran Covid-19. Dengan demikian anggaran menjadi efektif dan efisien dalam menyelesaikan masalah kesehatan. Apalagi kesehatan merupakan salah satu komponen penting dalam penentuan angka IPM NTB.

“Ingat, tahun 2020 lalu, untuk mengantisipasi pengaruh Covid-19 terhadap perekonomian, sosial, dan budaya serta kesehatan, telah dianggarkan dana Rp926 miliar lebih dari refocusing anggaran. Sekitar Rp700 miliar bersumber dari APBD NTB, dan sisanya bersumber dari APBN. Maka anggaran itu agar tidak lagi ada persoalan ke depan,” serunya. 

Baca juga :  Tiga Hari Pasca Dibuka, Satpol PP Denpasar Tetap Awasi Lapangan Puputan Badung

Dia mendaku, dari evaluasi Banggar terkait peruntukan dana tersebut yang meliputi untuk penanganan kesehatan, penyediaan jaring pengaman sosial (JPS) dan penanganan dampak ekonomi, justru hanya Rp311 miliar dalam pelaksanaannya menggunakan Perkada I, II, III dan IV. Banggar menemukan angka selisih Rp400 miliar yang digunakan malah di luar peruntukan dengan memakai dasar peraturan kepala daerah (perkada). Karena itu dia menilai ada yang kurang bijak dan bertentangan dengan aturan yang berlaku. 

“Kami berharap praktik penganggaran di luar perkada  yang telah terjadi pada tahun anggaran 2020 untuk penanganan Covid-19, tidak terulang lagi,” tandasnya. rul

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar anda diproses.