Usulan Revisi Perda Desa Adat, Apresiasi Kegeraman PDIP, Sugawa Sebut Tidak Terkait Pilkada

  • Whatsapp
SUGAWA Korry (pegang kertas) saat menerima demo mahasiswa di DPRD Bali, beberapa waktu lalu. Foto: hen
SUGAWA Korry (pegang kertas) saat menerima demo mahasiswa di DPRD Bali, beberapa waktu lalu. Foto: hen

DENPASAR – Wacana usulan revisi Perda Nomor 4/2019 tentang Desa Adat yang dilansir Ketua DPD Partai Golkar Bali, Nyoman Sugawa Korry, menggelinding liar di tataran elite. Termasuk memantik kegeraman politisi PDIP di DPRD Bali, yang juga kolega Sugawa. Meski begitu, Sugawa mengaku bisa mengapresiasi hal tersebut. “Tidak, tidak marah, justru sangat mengapresiasi. Berarti apa yang kami sampaikan mendapat respons dari teman-teman,” ucapnya dihubungi, Selasa (5/1/2021) malam.

Dia berujar tidak hanya koleganya dari PDIP, sejumlah akademisi juga menyambut wacana itu dengan baik. Pesan utama dari dari usulan itu justru untuk menyelamatkan desa adat agar jangan terkooptasi kepentingan jangka pendek. Sebab, sekali rusak atau lemah, pengaruhnya ke desa adat di bawah.

Bacaan Lainnya

Sugawa juga menepis wacana itu sebagai manuver lantaran paslon yang diusung Golkar kalah di Pilkada 2020. “Nggaklah, Golkar kan sudah biasa kalah di Bali, tidak masalah. Kami menghargai teman-teman PDIP yang menang, tidak ada pertimbangan karena kami kalah. Ini refleksi akhir tahun, apa yang terjadi selama setahun dikaji dan apa yang kurang disempurnakan,” urai Wakil Ketua DPRD Bali itu.

Baca juga :  Pasien Sembuh Covid-19 di Bali Meningkat 38 Orang, Positif Bertambah 27 Orang

Jika saat ini PDIP yang sedang berkuasa menganggap tidak perlu revisi, ulasnya, maka PDIP harus tanggung jawab kalau terjadi apa yang Golkar khawatirkan. Golkar juga tidak memaksakan ada revisi sepanjang ada kajian membantah itu, karena yang melaksanakan revisi adalah DPRD dan Gubernur sebagai eksekutor. Jadi, harus ada sinergi kedua lembaga.

Posisi Golkar, ungkapnya, adalah mengkaji apa yang dirasa kurang dalam turunan Perda dimaksud. DAP Sri Wigunawati sebagai kader ditunjuk membentuk tim kecil untuk merumuskan kekurangannya. Karena alasan itu pula dia sempat terkejut ada pihak yang berang dengan usulan itu. “Sebenarnya tidak harus begitu, kita kan sama-sama ingin menyelamatkan desa adat dari aspek regulasi. Termasuk dengan kalangan desa adat dan akademisi,” jelasnya.

Lebih jauh dipaparkan, salah satu tantangan desa adat di bawah adalah adalah politisasi. Karena ada unsur politik masuk, maka desa adat menjadi tidak mampu mengayomi semua pihak di desa sesuai harapan Golkar. Untuk itu maka desa adat harus independen, lepas dari bayang-bayang kekuasaan.

Didesak di wilayah mana tudingan politisasi itu terjadi, Sugawa balik bertanya apakah saat pilkada benar tidak ada politisasi desa adat? “Misalnya ada penggiringan, ada yang dipanggil, kalau tidak memilih paslon tertentu tidak diberi bantuan. Saya tidak enak blak-blakan menyebut itu, tapi rasanya wartawan paham yang saya maksud,” kelitnya.

Baca juga :  Alumni 1982 SMPN 1 Tegallalang Bagikan Beasiswa untuk Pelajar Yatim/Piatu

DAP Sri Wigunawati yang dihubungi terpisah menambahkan, salah satu poin terpenting webinar catatan refleksi akhir tahun 2020 Partai Golkar di bidang hukum, yakni kajian pakar hukum I Dewa Gde Palguna dan Prof. Wayan P Windia terkait Perda Desa Adat. Antara lain ada hal belum dimuat dalam konsideran menimbang dan mengingat, yang belum menjadikan pasal 18B sebagai landasan hukum dalam Perda dimaksud. Pun harus ada 16 aturan turunan dari Perda itu segera dibuat.

“Untuk menindaklanjuti kajian itu, kami akan mengundang kembali para pakar dan akademisi untuk mengkaji secara lebih dalam demi menyempurnakan Perda itu secara tatap muka dan webinar,” terangnya. hen

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.