Disdikpora Denpasar Usulkan Ranperda Penyelenggaraan Pendidikan, Komisi IV DPRD Denpasar Siap Kawal

  • Whatsapp
Plt Kepala Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kota Denpasar, AA Made Wijaya Asmara; bersama Sekretaris Komisi IV DPRD Kota Denpasar, Wayan Warka, saat sosialisasi dan konsultasi publik tahap awal draf Ranperda Penyelenggaraan Pendidikan Kota Denpasar, Selasa (5/1/2021). Foto: tra
Plt Kepala Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kota Denpasar, AA Made Wijaya Asmara; bersama Sekretaris Komisi IV DPRD Kota Denpasar, Wayan Warka, saat sosialisasi dan konsultasi publik tahap awal draf Ranperda Penyelenggaraan Pendidikan Kota Denpasar, Selasa (5/1/2021). Foto: tra

DENPASAR – Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga (Disdikpora) Kota Denpasar menginisiasi Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Penyelenggaraan Pendidikan Kota Denpasar. Tujuannya  untuk menguatkan dan meningkatkan kualitas penyelenggaraan pendidikan di Ibu Kota Provinsi Bali ini serta menjawab berbagai tantangan saat ini.

Draf awal Ranperda dan Naskah Akademik Ranperda Penyelenggaraan Pendidikan Kota Denpasar ini yang disusun Disdikpora Kota Denpasar bersama Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) Universitas Udayana disosialisasikan dan diadakan konsultasi publik tahap awal, Selasa (5/1/2021) di Kantor Disdikpora Kota Denpasar.  Acara dihadiri Komisi IV DPRD Kota Denpasar serta stakeholder kependidikan.

Bacaan Lainnya

Plt Kepala Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kota Denpasar, AA Made Wijaya Asmara, mengungkapkan, dengan adanya sosialisasi dan konsultasi publik ini diharapkan dapat menggali masukan dari berbagai pihak untuk penyempurnaan draf Ranperda ini. ‘’Kami ingin mencari masukan dan koreksi agar draf Ranperda ini lebih sempurna. Setelah itu, Ranperda ini baru kami ajukan ke DPRD Kota Denpasar,’ ujar Wijaya.

Sejumlah poin penting yang diatur dalam Ranperda ini seperti tentang pembiayaan model penyelenggaraan pendidikan yang memiliki nilai kebaharuan, pendidikan dan tenaga kependidikan, kebijakan kompetensi dan lainnya. Ranperda ini juga akan mengatur penyelenggaraan pendidikan di masa kebencanaan dan masa pandemi untuk memberikan payung hukum yang lebih kuat atas pendidikan seperti di masa pandemi Covid-19 saat ini maupun antisipasi ke depannya.

Baca juga :  Pasien Sembuh Positif Covid-19 di Bali Bertambah 17 Orang

‘’Kami dari Disdikpora sangat merindukan adanya Perda Penyelenggaraan Pendidikan dari dulu agar kami bisa lebih kuat melangkah memajukan pendidikan di Kota Denpasar,’’ lugas Wijaya.

Ketua Komisi IV DPRD Kota Denpasar, Wayan Duaja, mengapresiasi langkah maju Disdikpora Kota Denpasar menginisiasi Ranperda Penyelenggaraan Pendidikan Kota Denpasar ini serta lebih awal melakukan konsultasi publik atas draf Ranperda sebelum diajukan untuk dibahas di Dewan. Ranperda ini menurut Duaja, memang belum masuk rencana legislasi di Bapemperda (Badan Pembentukan Peraturan Daerah) DPRD Kota Denpasar namun langkah awal untuk menggali masukan publik demi penyempurnaan draf Ranperda ini dianggap merupakan langkah yang positif sebelum Ranperda ini masuk ke Dewan.

‘’Terima kasih kepada Disdikpora sistemnya seperti ini. Ini enak kalau begini.  Ini jadi contoh bagi OPD (Organisasi Perangkat Daerah) yang lain,’’ kata politisi Partai Golkar ini.

Menurut Duaja, Ranperda ini bisa masuk di Prolegda (Program Legislasi Daerah) di Bapemperda DPRD Kota Denpasar Tahun 2021. Setelah Ranperda ini masuk di Bapemperda, dalam pembahasan ke depan diharapkan ada koordinasi baik dengan Disdikpora. ‘’Kami siap akomodir agar bisa dibahas di Dewan,’’ pungkas Duaja.

Anggota Komisi IV DPRD Kota Denpasar, Emiliana Sri Wahjuni, juga mendukung dibahasnya Ranperda ini. Ia mengungkapkan regulasi seperti ini sangat dibutuhkan pemerintah, tenaga pendidikan, orang tua, siswa, dan segenap insan pendidikan. Srikandi Partai Solidaritas Indonesia (PSI) ini juga berharap nanti Ranperda ini ketika disahkan menjadi Perda dapat menjadi payung hukum yang kuat untuk meningkatkan kualitas penyelenggaraan pendidikan di Kota Denpasar.

Baca juga :  Tabanan Rabas Pohon Berisiko Tumbang

‘’Masukkan-masukan dalam sosialisasi ini agar segera ditindaklanjuti untuk penyempurnaan draf Ranperda sehingga akan lebih matang saat dibahas bersama di Dewan,’’ kata Emiliana Sri Wahjuni yang juga Sekretaris Fraksi NasDem-PSI DPRD Kota Denpasar ini.

Hal senada disampaikan Sekretaris Komisi IV DPRD Kota Denpasar, Wayan Warka. ‘’Harapannya segera diajukan ke Dewan agar bahan yang baik ini tidak terbengkalai,’’ ujar politisi PDI Perjuangan ini. Ia lantas memberikan masukan agar Ranperda Penyelenggaraan Pendidikan Kota Denpasar ini juga mengatur  seperti apa sistem dan penyelenggaraan pendidikan di masa pandemi Covid-19 seperti ini. Ada dilema penyelenggaraan pendidikan dimana guru dan orang tua ingin ada tatap muka tetapi ada pembatasan aturan belajar tatap muka dan ada risikonya.

‘’Dalam perencanaan Ranperda ini sebaiknya ada aturan untuk berjaga-jaga seperti apa penyelenggaraan pendidikan di masa pandemi seperti saat ini. Sebab apa yang dibuat pemerintah harus ada dasar hukumnya,’’ ujar Warka.

Senada dengan Warka, sejumlah peserta konsultasi publik ini juga memberikan masukan agar seperti apa bentuk penyelenggara pendidikan masa pandemi juga harus diakomodir. Dengan hal itu, jika ada pandemi lagi Pemerintah Kota Denpasar sudah siap dengan kondisi ini.

Dr. Ni Luh Gede Astariani, S.H.,M.H., dari Fakultas Hukum Universitas Udayana, mengatakan, nantinya akan ada harmonisasi draf Ranperda ini di Biro Hukum Pemerintah Kota Denpasar. ‘’Draf Ranperda ini perjalanannya masih panjang, dan perlu berbagai penyempurnaan dari masukan stakeholder,’’ tandasnya. tra

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.