POSMERDEKA.COM, MATARAM – Sengkarut kepemilikan lahan di Sirkuit Mandalika Kabupaten Lombok Tengah (Loteng) yang hingga kini belum dituntaskan oleh PT Pengembangan Pariwisata Indonesia atau ITDC, menuai reaksi sejumlah pihak. Padahal, Kawasan KEK Mandalika dibangun di atas lahan seluas 1.174 hektare (Ha) sejak 2015, justru belum ada titik temu terkait penyelesaian pembayaran pembebasan lahan pada warga setempat.
Tercatat, data tanah yang dikuasai ITDC, justru masih diklaim oleh 144 warga. Di mana warga masih belum mau pindah di atas lahan miliknya hingga kini. Sekretaris Jenderal (Sekjen) DPP PDI Perjuangan, Hasto Kristiyanto, turut mengomentari soal sengketa lahan yang belum selesai antara pemerintah dengan warga di Mandalika.
Menurut Hasto, dirinya menjamin bahwa ketika pasangan Ganjar-Mahfud dipercaya memimpin Indonesia, sistem komunikasi yang sangat baik menggunakan teknologi dan informasi akan dikedepankan dalam menuntaskan persoalan sengkarut lahan. “Untuk rakyat yang mengadukan nasibnya, bagi korban ketidakadilan, maka inilah suatu tanggungjawab dari Pak Ganjar-Prof Mahfud bahwa pemerintahan ke depan dalam melakukan pembangunan akan mengedepankan cara-cara yang elegan dan lebih berpihak pada rakyat,’’ tegas Hasto, Senin (6/11/2023) lalu di Bandara Internasional Lombok (BIL) sebelum bertolak ke Jakarta.
Ia memastikan, sengkarut lahan yang kini masih terjadi di era pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) akan dituntaskan secara bertahap. Terlebih, lahan-lahan yang masih bermasalah umumnya di era Presiden Jokowi diperuntukkan untuk pembangunan infrastruktur jalan, bendungan hingga proyek pembangunan kawasan pariwisata, seperti halnya di Mandalika, Kabupaten Lombok Tengah (Loteng).
‘’Kami sudah punya base data persoalan lahan yang masih jadi pekerjaan rumah. Yang pasti, sesuatu yang diselesaikan step by step. Termasuk persoalan tanah, jangan sampai rakyat dirugikan atas nama pembangunan. Ini yang kemudian akan dilakukan koreksi oleh Pak Ganjar-Prof Mahfud,” jelas Hasto. rul
