Tiada Calon Independen, Begini KPU di Bali Kelola Anggaran

  • Whatsapp
I Dewa Agung Lidartawan (dua kiri) saat menerima penghargaan dari PMI Bali atas kegiatan donor darah di KPU Denpasar, Senin (13/4/2020). Foto : gus hendra
I Dewa Agung Lidartawan (dua kiri) saat menerima penghargaan dari PMI Bali atas kegiatan donor darah di KPU Denpasar, Senin (13/4/2020). Foto : gus hendra

DENPASAR – KPU menyiapkan strategi efisiensi kebutuhan anggaran hibah untuk Pilkada Serentak agar sesuai dengan kondisi pandemi Covid-19. Salah satunya dengan mengembalikan anggaran yang tidak terpakai karena tahapannya tidak ada di Bali, yakni kebutuhan untuk calon perseorangan atau independen. “Di Bali tidak ada calon perseorangan, tapi anggarannya kan sudah disiapkan. Karena tidak dipakai, bisa saja itu dikembalikan ke pemerintah,” kata Ketua KPU Bali, I Dewa Agung Lidartawan, usai kegiatan donor darah di KPU Denpasar, Senin (13/4/2020).

Jajaran KPU kabupaten/kota yang menyelenggarakan pilkada, kata dia, diminta membereskan laporan keuangan setelah ada perintah penghentian kegiatan oleh KPU RI sejak 31 Maret lalu. Mereka ditarget selesai menggarap laporan keuangan dan pertanggungjawaban anggaran paling lambat 31 April mendatang. Berhubung ada kebijakan kerja dari rumah, sebutnya, penyelesaian dikerjakan bergilir oleh para komisioner masing-masing.

Bacaan Lainnya

Persiapan teknis lain yang disorot, sambungnya, yakni menyandingkan daftar pemilih tetap (DPT) agar siap karena pilkada diundur. Konsekuensi yang niscaya ada dari pengunduran, jelasnya, yakni adanya penambahan jumlah pemilih. Hal ini merimbas kepada adanya perubahan kebutuhan anggaran juga, karena jumlah tempat pemungutan suara (TPS) ikut terkerek. “Hal ini saya minta bisa dipastikan pada pertengahan April ini sudah final kebutuhannya berapa, dan berapa juga proyeksi anggarannya jika dilaksanakan pada bulan Desember 2020, Maret 2021, atau September 2021. Makin diundur berarti makin banyak juga yang berusia 17 tahun (dan punya hak pilih) pada saat itu,” terangnya.

Baca juga :  Satpol PP Badung Turunkan Baliho Paslon

Terkait konten perppu untuk penundaan pilkada, Lidartawan berharap di dalamnya bisa diatur apakah anggaran hibah yang ada saat ini dikembalikan ke pemberi hibah atau disimpan di KPU saja. Namun, nilainya tetap disesuaikan dengan efisiensi yang diterapkan sebelumnya. Jika misalnya anggaran calon perseorangan dikembalikan, dia minta agar pemerintah juga memastikan ketersediaan anggaran untuk penambahan TPS kelak. hen

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses.