Tempat Berjualan Bakal Dibongkar, Pedagang di Jalur Shortcut Minta Lapak Khusus

  • Whatsapp
AUDENSI sejumlah pedagang di kawasan rest area di jalan baru batas kota Singaraja-Mengwitani, Kamis (16/9/2021). foto: rik

BULELENG – Sejumlah pedagang di kawasan rest area yang ada di jalan baru batas kota Singaraja-Mengwitani, Kamis (16/9/2021) mendatangi kantor Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Buleleng. Mereka datang untuk memastikan terkait rencana akan dibongkarnya lapak jualan mereka karena pembangunan rest area yang baru.

Dalam pertemuan yang langsung dihadiri oleh Satpol PP Provinsi Bali, para pedagang meminta jika nantinya rest area yang baru sudah selesai dibangun, agar mereka bisa dibuatkan tempat berdagang khusus untuk mereka bisa kembali berjualan.

Bacaan Lainnya

Salah seorang pedagang, Jro Mangku Nyoman Inget meminta, pemerintah membuka peluang bagi para pedagang untuk membuka usaha seluas-luasnya untuk dapat meningkatkan perekonomian jika pembangunan rest area baru sudah selesai. ‘’Kami berharap dibuatkan tempat khusus untuk berjualan di rest area baru,’’ pintanya.

Saat ini, dikatakan Mangku Inget, dirinya bersama empat pedagang lainnya diberikan waktu dua minggu untuk membersihkan lapak-lapak jualan mereka, sebelum proses pembangunan dimulai. Bahkan, saat proses pembangunan, para pedagang tidak diizinkan kembali berjualan di lokasi tersebut.

Meski demikian, Mangku Inget yang juga warga Desa Pegayaman akan berjualan di areal belakang tanah pribadinya. ‘’Saya masih mempunyai tanah pribadi tapi agak masuk 10 meter lagi. Tempatnya memang agak kurang strategis,’’ ucap Mangku Inget

Baca juga :  Denpasar Rangking I Tepra Tingkat Provinsi Bali

Sementara itu, Kepala Satpol PP Provinsi Bali, Dewa Nyoman Rai Darmadi, mengatakan, pihaknya memberi waktu dua minggu ke depan untuk para pedagang membongkar lapak mereka. Menurutnya, lokasi tempat mereka berjualan merupakan bagian yang dilarang untuk dibangun secara pribadi.

Dia juga menjelaskan, pembangunan rest area untuk memberikan kenyamanan kepada pengendara sehingga terhindar dari peristiwa yang tidak diinginkan. ‘’Tempat itu bagian dilarang untuk dibangun secara pribadi, karena bukan haknya. Selain itu, tempat itu jalur cepat, kalau nanti ada apa-apa pemerintah disalahkan,’’ jelas Darmadi.

Disinggung terkait dengan tuntutan pembuatan lapak di rest area baru, Darmadi mengaku dirinya belum bisa memastikan, sebab itu bukan kewenangannya. Namun ke depan tidak menutupkemungkinan hal itu bisa dilakukan. Mengingat, rest area merupakan bagian dari destinasi, sehingga ada stan kuliner yang nanti dapat menggerakkan roda perekonomian masyarakat desa setempat.

‘’Sekarang kami arahkan pedagang berjualan di tempat mereka masing-masing, tapi tetap harus melihat tata ruang setempat dan jangan sampai membangun di jalur hijau,’’ pungkas Darmadi. rik

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses.