Sri Wigunawati : Cegah Peluang Korup di LPD

  • Whatsapp
KETUA Bakumham DPD Partai Golkar Bali, Dewa Ayu Putu Sri Wigunawati. Foto: hen
KETUA Bakumham DPD Partai Golkar Bali, Dewa Ayu Putu Sri Wigunawati. Foto: hen

DENPASAR – Lembaga Perkreditan Desa (LPD) memiliki segalanya; dia sebagai sektor yang membantu perekonomian warga desa adat di Bali, tapi juga sebagai lumbung lahirnya budaya korup. Untuk yang terakhir itu, salah satu syarat terjadinya adalah karena tidak ada batas waktu seorang bendesa adat menjadi pengawas LPD di desanya.

“Belajar dari kasus dua LPD di Karangasem, ternyata yang pegang LPD itu tidak ada batas waktunya. Ini mengarah ke (sistem) korup,” ulas Ketua Bakumham DPD Partai Golkar Bali, Dewa Ayu Putu Sri Wigunawati, Selasa (17/8/2021).

Bacaan Lainnya

Sebagai advokat yang ditugaskan partai mendampingi kasus hukum di LPD Umacetra dan LPD Rendang, keduanya di Karangasem, Wigunawati mendapat gambaran besar persoalan besar apa yang tersembunyi di balik gemerlap LPD di Bali. Semisal di LPD Rendang, badan pengawas ditempati sosok yang sama sampai puluhan tahun. Karena “karatan” di posisi itu, sang pengawas jadi paham dan piawai bagaimana cara memutar uang.

“Masa jabatan ini harus ada pembatasan, politik saja ada batas waktu. Kami berharap ada turunan regulasi yang detail tentang struktural organisasi dan masa jabatan (pengawas). Apa misalnya perlu akuntan publik meski badan pengawas sudah dilakukan bendesa” urai aktivis perempuan itu.

Baca juga :  NTT dan NTB Tandatangan Pinjaman SMI, Gubernur NTB Prioritaskan Kesehatan dan Ekonomi Masyarakat

Mencegah praktik sistem korup semacam itu menular ke LPD lain di Bali, Wigunawati menilai tata kelola keuangan harus diperhatikan. Jangan sampai kredit yang diturunkan tidak sesuai dengan jaminan dan plafon, sehingga berujung kepada tidak ada dana cadangan di LPD untuk membayar hak nasabah. Seperti di LPD Umacetra, warga bisa meminjam dengan nilai besar tapi jaminan di bawah itu.

“Jadi, kalau kreditnya macet LPD tidak bisa sita jaminan. Minimal kita pakai standar prosedur bank meski LPD tidak masuk OJK. Misalnya bunga diterapkan berapa, agar tidak hanya menguntungkan nasabah yang besar atau tabungan banyak,” ungkapnya.

Khusus Lembaga Pengawas LPD (LP LPD), dia berkata mesti memiliki kualitas di atas bendesa. Jangan sampai dibiarkan neraca keuangan “terlihat” untung tapi senyatanya keropos. “Saya pikir perlu sertifikasi khusus dan kemampuan bagus untuk (pengawas) keuangan LPD,” sarannya menandaskan. hen

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses.