SINYAL dibukanya pintu pariwisata Bali secara bertahap mulai 9 Juli 2020 mendatang menghadirkan banyak harapan, terutama bagi pengusaha pariwisata. Syaratnya, selain ketaatan protokol kesehatan dalam kenormalan baru oleh pengusaha, keseriusan pemerintah memverifikasi standar protokol juga wajib. Ketika pemerintah dan swasta gagal memanfaatkan momentum, kenormalan baru bisa tergelincir menjadi masalah baru.
Satu daerah paling gencar menyambut harapan itu yakni Kabupaten Badung. Sejumlah upaya memastikan objek wisata, terutama alam, siap menyambut wisatawan dengan menaati protokol kesehatan sudah dilakukan. “Satu hal perlu ditelisik yakni berapa persen dari total destinasi wisata di Badung, juga di Bali, sudah menyiapkan protokol itu? Kita tahu Badung serius menyiapkan itu, tapi berapa persen benar-benar siap operasi?” kata anggota Komisi II DPRD Bali, AA Ngurah Adhi Ardhana, pekan lalu.
Data tersebut penting, ujarnya, karena dunia ingin tahu berapa objek dan akomodasi wisata di Bali siap membuka diri dengan protokol. Termasuk mengantisipasi segala kemungkinan ketika objek itu dibuka, dan ini mesti diperhitungkan matang oleh semua stakeholder. Misalnya pengunjung melebihi kapasitas yang diizinkan protokol, bagaimana pengelola mengatasi itu? Karena itu butuh disiplin luar biasa dari pemerintah, pengelola, masyarakat, dan tamu itu sendiri. Dia mencontohkan Denpasar, yang sudah ramai bahkan sebelum kenormalan baru dibuka. Begitu juga di Kintamani, Bangli.
Wakil Gubernur Bali, Tjokorda Artha Ardana Sukawati, juga mengingatkan semua pihak serius menjalankan protokol kenormalan baru, antara lain meningkatkan infrastruktur seperti fasilitas kesehatan. Tujuannya memastikan Bali siap segala kemungkinan untuk menjaga kepercayaan pelancong. Apalagi survei yang dilakukan menyebut 86 persen wisatawan dunia rindu ke Bali. “Kepada PHRI dan asosiasi pariwisata lainnya, saya minta menjamin anggota menerapkan protokol itu dengan tersertifikasi,” sebutnya usai rapat persiapan protokol kenormalan baru di Pemprov Bali, Senin (29/6/2020).
Siapkah kalangan hotel menyambut kenormalan baru? Seorang manajer pemasaran satu hotel ternama di Ubud bilang hotelnya menarget okupansi 50 persen. Dia optimis target tercapai, karena saat era normal okupansi hotel jarang di bawah 75 persen. Alasan lain, tamu yang pernah ke Bali terutama Australia sudah “gatal” ingin kembali karena pesona Bali masih cukup kuat.
Kendati daya beli pasar global melandai, dia tetap optimis menjaring tamu karena hotel memberi stimulus harga. Situasi yang menolong Bali adalah kurs dolar Australia yang relatif stabil terhadap Rupiah. Logikanya, warga Australia lebih murah berwisata ke Bali ketimbang berwisata di negaranya sendiri.
Karena 9 Juli tidak ada jaminan transmisi lokal tidak bertambah, Ayu berkata hal itu dilematis. Dengan dengan kurva warga terinfeksi cukup tinggi seminggu terakhir, jelas riskan membuka Bali tanggal 9 Juli. Apalagi potensi pasar domestik dominan dari Jawa, di mana masih banyak zona merah. Tetap, jika tidak buka, operasional perusahaan butuh pemasukan. “Pasti waswaslah. Kebanyakan akan ambil jalan tengah: buka hotel dan menerapkan SOP new normal yang ketat,” tegas Ayu.
Yang disayangkan, otoritas pariwisata di Indonesia dan Bali tak kunjung membuat sertifikasi protokol sanitasi dan kesehatan pada masa pandemi. Dia mendaku iri dengan kolega di Singapura dan Thailand, di mana pemerintahnya punya sertifikasi protokol kesehatan. Hotel yang tersertifikasi mendapat semacam logo khusus dan sertifikat dari pemerintah. Untuk di Singapura, sertifikasi itu bisa dilihat www.sgclean.gov.sg.
“Dulu sempat ada wacana di Kabupaten Badung pengen bikin (seperti itu), tapi blm ada kejelasan sampai sekarang,” pungkasnya. hen
