Sikapi Omnibus Law, Semua Pihak Harus Menahan Diri, Kedepankan Kepentingan Lebih Besar

  • Whatsapp
AA Ngurah Adhi Ardhana. Foto: hen
AA Ngurah Adhi Ardhana. Foto: hen

DENPASAR – Terjadinya unjuk rasa mahasiswa di DPRD Bali, Kamis (8/10/2020) siang yang berakhir rusuh dan bentrokan dengan polisi, dapat menjadi hal kontraproduktif untuk Bali. Sebab, industri pariwisata sebagai tulang punggung ekonomi Bali mensyaratkan situasi keamanan, terutama ketaatan terhadap protokol kesehatan, yang terabaikan saat unjuk rasa tersebut.  

Anggota Fraksi PDIP DPRD Bali, AA Ngurah Adhi Ardhana, Jumat (9/10/2020) mengatakan, fraksinya memahami suasana kebatinan kalangan mahasiswa dan elemen masyarakat. Hal itu lahir sebagai bagian dari kepedulian dan penyikapan suatu permasalahan yang dirasa tidak berkeadilan. Ini juga bagian dari era kebebasan dalam menyampaikan pendapat. “Mahasiswa dan elemen masyarakat, buruh, pemerhati lingkungan dan sosial, adalah bagian dari partai kami dalam bermitra ideologi politik, dalam upaya menyejahterakan rakyat di Bali,” ujarnya.

Bacaan Lainnya

Menurutnya, sejatinya semua pihak berada di sisi yang sama, yaitu melindungi dan memberi rasa keadilan dalam semua aspek. Sebab, Bali sebagai daerah yang menjadikan adat dan budaya sebagai pandu kehidupan, tidak mungkin lepas dari masyarakat Bali itu sendiri sebagai pengampu budaya.

Di sisi lain, dia minta semua pihak memahami apa yang diputuskan DPR RI dan pemerintah merupakan produk hukum dengan filosofi meningkatkan pertumbuhan ekonomi melalui investasi. Hal ini sebagai upaya menuju negara dengan tingkat pengangguran 0% pada 2045, termasuk menghadapi era industri 4.0 yang memunculkan pola pekerjaan yang perlu perlindungan lebih baik.

Baca juga :  Eksekusi Ditunda, Warga Pakudui Mengadu ke Bupati Gianyar

Selain menahan diri, dia mengajak semua pihak yang kontra dengan UU tersebut mencermati lebih dalam. Dia pun meyakinkan bahwa Fraksi PDIP selalu berupaya satu barisan bersama rakyat, dengan mengawal secara bijak aturan-aturan turunan yang akan menjadi aturan pelaksana UU Cipta Karya ini.

“UU 13/2003 tentang Ketenagakerjaan masih berlaku, dan Pemprov Bali memiliki perda yang memiliki legal formil mengacu UU tersebut. Seperti Perda 10/2019 tentang Penyelenggaraan Ketenagakerjaan maupun Perda RTRW dan RZWP3K terkait kebijakan kewilayahan serta lingkungan kerja,” urainya.

Karena pintu diskusi tersedia, dia menyerukan menghentikan unjuk rasa anarkis yang tidak mengindahkan protokol kesehatan. Pun minta aparat penegak hukum bersikap tegas, mengingat situasi pendemi serta ekonomi Bali yang sangat bergantung dengan stabilitas keamanan dan jaminan kesehatan. Hal ini mengingat industri pariwisata menjadi tulang punggung Bali.

“Mari kita satukan pikiran, sejatinya kita semua bersaudara.  Di tengah anarkisme akan ada saudara kita sendiri yang akan menerima sakit dari perbuatan melanggar hukum itu,” pintanya.

Wakil Ketua DPRD Bali, I Nyoman Sugawa Korry, menyuarakan pendapat senada. UU Cipta Kerja merupakan upaya terobosan pemerintah untuk mengatasi kebuntuan tidak menariknya investasi di Indonesia. Ini akibat sulit, berbelit, serta tumpang tindihnya aturan investasi, termasuk sulitnya proses berusaha kalangan UMKM. Lebih dari 20 undang-undang terkait diintergrasikan agar searah.

Sayang, cetusnya, yang berkembang di media sosial justru berita dan informasi hoaks yang memprovokasi masyarakat. Justru dengan disahkannya UU Cipta Kerja ini, ulasnya, dukungan internasional sangat positif. Begitu juga indeks saham menguat, begitu pula nilai tukar Rupiah menguat.

Baca juga :  ''blibagoes.com'' Siap Bantu Petani Pasarkan Produk Olahannya ke Konsumen

Sugawa menguraikan, UU ini juga dimaksudkan agar kelebihan bonus demografi Indonesia termanfaatkan dengan baik. Caranya, kata dia, melalui penyediaan kesempatan yang lebih terbuka sebagai dampak dari potensi masuknya investasi. Mengintegrasikan banyak UU yang tumpang tindih selama ini, ulasnya, tentu tidak mudah. Karena itu patut dimaklumi jika masih banyak kekurangan.

Kalau ada aspirasi, silakan disampaikan dengan memperhatikan prokes Covid-19. Atau lakukan gugatan di MK, karena hal itu dibenarkan oleh undang-undang,” saran politisi Partai Golkar tersebut.

Dalam pandangannya, akan baik sekali jika diberikan kesempatan UU Cipta Kerja itu diterapkan terlebih dahulu. Setahun atau dua tahun kemudian dievaluasi dan disempurnakan. “Di tengah tantangan bangsa yang begini berat sebagai dampak Covid-19, seharusnya kita kedepankan kepentingan yang lebih besar. Yaitu menstabilkan ekonomi, membuka peluang investasi, membuka peluang kesempatan kerja, sehingga pertumbuhan ekonomi bisa pulih kembali,” ajaknya. hen

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.