Selamat Datang Bupati/Wali Kota Baru, Gubernur Tegaskan Berwenang Sanksi Kepala Daerah

  • Whatsapp
GUBERNUR Koster meletakkan tanda jabatan di pundak Giri Prasta sebagai Bupati Badung saat pelantikan di Wiswa Sabha Utama kantor Gubernur Bali, Jumat (26/2/2021). Gubernur mengingatkan berwenang sebagai wakil pemerintah pusat untuk memberi sanksi dan penghargaan kepada bupati/wali kota. Foto: ist
GUBERNUR Koster meletakkan tanda jabatan di pundak Giri Prasta sebagai Bupati Badung saat pelantikan di Wiswa Sabha Utama kantor Gubernur Bali, Jumat (26/2/2021). Gubernur mengingatkan berwenang sebagai wakil pemerintah pusat untuk memberi sanksi dan penghargaan kepada bupati/wali kota. Foto: ist

DENPASAR – Pelantikan enam kepala daerah hasil Pilkada 2020 di Bali oleh Gubernur Bali, I Wayan Koster, dilangsungkan di Wiswa Sabha Utama kantor Gubernur Bali, Jumat (26/2/2021) pagi dengan pengamanan dan penerapan protokol kesehatan (prokes) secara ketat.

Dari pelantikan ini terkuak masa jabatan mereka tetap dihitung lima tahun, meski akan terpotong oleh Pilkada Serentak 2024 jika jadi dilaksanakan. Pada momen itu pula, Koster mengingatkan, dalam urusan pemerintahan, Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat berwenang memberi penghargaan dan sanksi kepada para bupati/wali kota.

Bacaan Lainnya

Karena penerapan prokes, kecuali TVRI untuk siaran langsung, media lain tidak diizinkan masuk. Penjagaan ketat dimulai dari pintu masuk, dengan pengukuran suhu tubuh dan deteksi metal oleh kepolisian. Sebelum acara mulai, tim Gegana Brimob Polda Bali melakukan sterilisasi lokasi acara. Sedikitnya 132 personel kepolisian turun mengamankan pelantikan, termasuk menyediakan kendaraan taktis untuk keadaan darurat.

Sebelum dilantik, protokol Pemprov Bali membacakan Keputusan Mendagri Nomor 13151259/2021 tentang pengesahan pengangkatan kepala daerah hasil Pilkada 2020 di Bali. Dimulai dari menyebut pasangan IGN Jaya Negara-Kadek Agus Arya Wibawa dan terakhir Nyoman Giri Prasta-Ketut Suiasa, dengan masa jabatan selama lima tahun. Bila memegang tidak sampai lima tahun akibat undang-undang, mereka diberi kompensasi berupa gaji pokok dikalikan jumlah bulan tersisa. Pun mendapat hak pensiun untuk masa jabatan lima tahun. “Ditetapkan di Jakarta, 18 Februari 2021, Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian,” kata pembawa acara.

Baca juga :  Jelang Hari Raya Nyepi, Bupati Tamba Serahkan Insentif bagi Tokoh Adat dan Agama

“Apakah saudara bersedia disumpah menurut agama masing-masing?” tanya Gubernur sebelum melantik, dan kompak dijawab “bersedia”. Setelah sumpah jabatan dilanjutkan tanda tangan sumpah dan pakta integritas, dengan urutan sama sesuai yang dibacakan sebelumnya.

Dalam sambutannya usai resmi melantik, Koster berkata enam kepala daerah itu akan melaksanakan tugas sebaik-baiknya, sesuai tanggung jawab diberikan. Dia mengingatkan ini adalah momentum penting percepatan pembangunan di Bali. Kepala daerah yang dilantik patut bersyukur dan bahagia, karena mendapat kepercayaan lewat proses demokrasi di Pilkada.

“Ini harus dihayati dan dimaknai sesadar-sadarnya, dan sedalam-dalamnya untuk menjadi pemimpin bertanggung jawab sekala dan niskala. Itu diwujudkan dalam penyelenggaraan dan pembangunan daerah,” pesannya.

Dalam momen itu, Koster mengingatkan para bupati/Wali Kota itu untuk memahami amanat UU 23/2014 tentang Pemerintahan Daerah. Kata dia, Provinsi selain berstatus daerah juga wilayah administratif yang menjadi wilayah kerja bagi Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat. Gubernur diberi kewenangan pembinaan dan pengawasan terhadap urusan pemerintahan yang jadi wewenang kabupaten/kota. “Gubernur berwenang memberi sanksi dan penghargaan terkait pemerintahan daerah,” serunya.

Selain membina dan mengawasi, sambungnya, Gubernur juga berwenang menyelaraskan pembangunan antardaerah kabupaten/kota, juga antara kabupaten/kota dengan Provinsi. Dia berharap para kepala daerah tersebut memahami, penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan harus dilaksanakan sesuai tatanan hirarki dari pusat sampai kabupaten/kota. “Ini lewat koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi dengan tertib, disiplin, serta tanggung jawab,” pesannya.

Baca juga :  Danrem Imbau Masyarakat Rayakan Tahun Baru di Rumah

Pembangunan Bali, terangnya, dilaksanakan komprehensif sesuai Perda Nomor 3/2019 tentang RPJMD PPNSB 2018-2023 yang mengimplementasikan visi Nangun Sat Kerthi Loka Bali. Di dalamnya mengandung prinsip pembangunan satu pola dan satu tata kelola. Dia berkata perlu terus mengingatkan visi yang berisi arah kebijakan dengan lima pola prioritas tersebut.

Untuk itu, para kepala daerah yang dilantik diinstruksi menaati produk hukum daerah yang ditetapkan lewat 14 perda dan 24 pergub. “Landasan hukum diletakkan sebagai dasar menata fundamental Bali agar pembangunan berjalan baik, permanen dan berkelanjutan,” tegasnya. hen

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.