Mendukung tapi Tetap Kritis, Sikap Fraksi Golkar Terhadap Giriasa Jilid 2

  • Whatsapp
FRAKSI Golkar DPRD Badung saat memberikan keterangan pers terkait pemerintahan Giri Prasta- Suiasa jilid 2, di Gedung DPRD Badung, Jumat (26/2/2021). foto: ist

MANGUPURA – Fraksi Golkar DPRD Badung menyatakan akan tetap mendukung kebijakan Pemkab Badung di bawah kepemimpinan Bupati Nyoman Giri Prasta dan Wakil Bupati I Ketut Suiasa (Giriasa) jilid 2, sepanjang taat asas dan berpihak kepada kepentingan masyarakat. Sebaliknya, Fraksi Golkar akan bersikap kritis dan menjalankan fungsi legislatif dalam bidang legislasi, penganggaran, dan pengawasan.

Hal tersebut ditegaskan Ketua Fraksi Golkar, I Gusti Ngurah Shaskara, usai rapat paripurna istimewa serah-terima memori jabatan Bupati Badung di gedung DPRD Badung, Jumat (26/2/2021).

Bacaan Lainnya

“Sebagai partai pengusung pasangan Bupati dan Wakil Bupati Badung, kami, Fraksi Golkar, akan tetap mendukung kebijakan pemerintah. Tapi bila terjadi penyimpangan, kami akan tetap mengkritisi,” seru Shaskara didampingi Wakil Ketua DPRD Badung, I Wayan Suyasa; anggota Fraksi yakni I Nyoman Suka, AAN Ketut Agus Nadi Putra, I Nyoman Karyana, Ni Ketut Suweni, dan Ni Luh Gede Media Stuti, serta pengurus DPD Partai Golkar Badung, AA Bagus Tri Candra Arka.

Dia menguraikan, fraksinya juga mendukung komitmen pemerintah dalam hal penanganan pandemi Covid-19. Terlebih tidak ada kebijakan pertumbuhan ekonomi di tengah Pemberlakukan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Mikro.

Dalam kebijakan terbaru, jelasnya, usaha kecil dibebaskan tetap berjualan dengan tetap mematuhi protokol kesehatan. Malam mulai pukul 21.00, pedagang makanan seperti nasi jinggo dan lainnya masih bisa beroperasi, tapi hanya boleh untuk dibawa pulang dan tidak boleh makan di tempat.

Baca juga :  Wagub Cok Ace Apresiasi Kepedulian Perbankan pada Seniman

Kebijakan tersebut, menurutnya, disambut baik dengan tetap mempertimbangkan aspek kesehatan masyarakat dan perekonomian masyarakat. Pengawasan pihak terkait juga harus tetap dilakukan, sehingga bila terlihat potensi kerumunan segera diperingatkan atau dibubarkan. “Pengawasan juga dapat dilakukan oleh pihak banjar dan desa adat,” terangnya.

Di sisi lain, Golkar juga berharap pemerintah menggali potensi lain untuk menambah pendapatan daerah. Beberapa di antaranya dengan mengoptimalkan perusahan umum daerah (perumda) seperti Perumda Air Minum Tirta Mangutama dan Perumda Pasar Mangu Giri Sedana. “Perumda ini harus benar-benar optimal, sehingga pendapatan bisa mendongkrak pendapatan daerah,” tegasnya. nas

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.