MATARAM – Pelaksanaan Musyawarah Wilayah (Muswil) DPW PKB NTB yang berakhir pada pekan lalu masih menyisakan konflik internal. Sebelumnya Gerbang Tani NTB selaku salah satu sayap PKB, melalui Ketua Viken Madrid, menyatakan pamit dari kepengurusan PKB NTB karena Lalu Hadrian Irfani kembali menjabat Ketua DPW untuk periode kedua. Kini, kekecewaan terhadap hasil Muswil lahir dari organisasi sayap partai, DPW Perempuan Bangsa PKB NTB, dengan mundurnya sejumlah pengurus.
Yang mundur yakni Sekretaris DPW Perempuan Bangsa, Endang Supriani, Bendahara Baiq Sarah, dan Wakil Ketua Fitri Wulandari. “Keputusan ini tidak tanggung-tanggung, kami konsolidasi dan menyepakati keputusan ini,” seru Endang, Selasa (12/1/2021).
Keputusan itu mereka ambil, lantaran kecewa dengan kepengurusan baru PKB NTB yang dinilai kurang mengakomodir aspirasi kader di daerah. Menurut Endang, dia bersama jajaran juga akan mengajak seluruh kader dan simpatisan Perempuan Bangsa untuk mundur. Mereka diajak tidak usah bergerak lagi di bawah partai pimpinan Muhaimin Iskandar tersebut.
Mestinya, kata dia, DPP saat melakukan monitoring dan evaluasi sebelum Muswil mempertimbangkan masukan dan aspirasi para kader yang ada di Banom (Badan Otonom), termasuk dia dan rekan-rekannya. Tujuannya agar tak terkesan DPP sewenang-wenang dalam menunjuk pengurus PKB NTB. Endang mendaku pesimis target DPP agar PKB bisa masuk menjadi tiga besar di NTB pada Pemilu 2024 bisa terwujud. Sebab, sikap DPP PKB justru terlihat banyak mengecewakan kader di akar rumput.
“Doa orang terdzolimi paling cepat dikabulkan lho. Jadi, jangan mimpi ketinggian PKB bisa besar ke depan. Apalagi Gus Ami (Muhaimin Iskandar) mau jadi capres 2024,” sindirnya.
Menyikapi polemik tersebut, anggota DPRD NTB dari Fraksi PKB yang juga mantan Sekretaris DPW PKB NTB, Akhdiansyah, meminta para kader menahan diri dan menerima keputusan DPP. “’Saya minta semua kader tenang. Keputusan DPP PKB adalah keputusan paripurna, semua harus mengawal,” pinta Yongki, panggilan akrabnya.
Sementara Sekretaris DPW PKB NTB, Makmun, yang sedianya dimintai konfirmasi atas konflik internal itu, tidak memberi respons saat dihubungi sampai berita ini ditulis. rul