TABANAN – Bupati Tabanan, I Komang Gede Sanjaya, memberikan tanggapan terhadap pandangan umum tiga fraksi di DPRD Tabanan, Jumat (25/6/2021). Tanggapan dimaksud terkait dengan empat ranperda yang disampaikan sebelumnya dalam Rapat Paripurna ke-5 dan ke-6, pada masa persidangan II tahun 2021 DPRD Kabupaten Tabanan.
Rapat yang dipimpin Ketua DPRD Tabanan, I Made Dirga, beserta dua wakilnya, diikuti seluruh anggota dewan. Begitu juga dihadiri undangan dan instansi terkait.
Pandangan umum mengenai empat ranperda disampaikan utusan ketiga fraksi di DPRD Tabanan, yaitu Fraksi PDI Perjuangan, Fraksi Partai Golkar, dan Fraksi Gabungan Partai Nasdem dan Demokrat. Secara umum, ketiga fraksi memberikan apresiasi dan salut kepada Pemkab Tabanan terhadap ranperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD TA 2020, yang meraih penghargaan opini WTP hingga tujuh kali berturut-turut.
Ketiga fraksi tersebut pun menyimpulkan bahwa sependapat dan setuju untuk menerima keempat Ranperda Kabupaten Tabanan, untuk selanjutnya dibahas dalam rapat-rapat kerja dengan OPD terkait, sesuai dengan tahapan dan mekanisme yang berlaku.
Sidang paripurna dilanjutkan dengan agenda jawaban atau tanggapan Bupati Sanjaya, atas pandangan umum fraksi-fraksi. Beberapa poin disampaikan, termasuk apresiasi terhadap opini WTP. Menurut Sanjaya, hal itu merupakan bentuk komitmen eksekutif dan legislatif, serta kerja sama semua pihak terkait.
“Pada hakikatnya, opini WTP merupakan hasil kerja keras kita bersama, seluruh OPD, serta seluruh komponen yang terkait dalam pengelolaan keuangan daerah,” ujar Sanjaya.
Dia juga mengatakan, eksekutif sependapat untuk tidak semata-mata merasa puas dan terlena terhadap kinerja yang dihasilkan, namun akan terus mempertahankan motivasi kerja dengan berbagai upaya pembenahan dan penyempurnaan, guna mewujudkan Tabanan yang lebih baik.
‘’Dibutuhkan komitmen dan upaya yang sungguh-sungguh untuk merealisasikan rencana dan target kinerja yang dituangkan dalam dokumen RPJMD, sehingga RPJMD benar-benar jadi panduan dalam pelaksanaan pembangunan dan pelayanan publik,’’ imbuh Sanjaya. gap
