MANGUPURA – Kegelapan intelektual tidak lagi memayungi para perempuan Indonesia dewasa ini, pun memiliki hak yang setara dalam ranah politik praksis dan demokrasi. Seturut dengan itu, Bawaslu terus merancang program agar perempuan dapat terlibat aktif memberi pemahaman betapa pentingnya turut serta mengawasi proses pergantian kekuasaan.
Hal tersebut disampaikan Ketua Bawaslu Bali, Ketut Ariyani, saat memberi sambutan dalam sosialisasi peran perempuan dalam pengawasan partisipatif Pemilu/Pemilihan Serentak 2024, Senin (14/11/2022).
Ariyani mengutarakan, representasi perempuan dalam bidang politik masih cukup rendah. Kondisi ini disebabkan masih adanya belenggu dari latar belakang sosial, budaya patriarki, dan perbedaan gender yang menjadi sisi gelap kecemasan kaum Hawa di Indonesia untuk terjun ke ranah politik. Di sisi lain, dia melihat betapa pentingnya peran perempuan dalam Pemilu.
“Berangkat dari hal tersebut, kami mendorong peran serta perempuan, baik dalam organisasi tingkat mana pun, untuk turut serta bersama Bawaslu mengawasi proses Pemilu nanti agar sesuai prosedur,” urai perempuan komisioner pertama yang menjabat Ketua Bawaslu Bali ini.
Sejalan dengan yang disampaikan Ariyani, Ketua Presidium Komite Independen Pemantau Pemilu (KIPP), Engelbert Johannes Rohi, selaku narasumber eksternal menyampaikan, pendidikan politik terhadap perempuan harus digencarkan.
Dalam pandangannya, bila akses kekuasaannya belum banyak maka perempuan akan tetap dipandang minoritas. Keadaan ini bisa diantisipasi dengan terus melakukan upaya sosialisasi untuk meningkatkan angka partisipasi perempuan di ranah mana pun, termasuk di ranah politik dan demokrasi.
“Pendidikan politik terhadap perempuan harus lebih banyak, semakin besar akses kekuasaan baru dapat dikatakan mayoritas. Tidak hanya menang jumlah, tapi harus menang di kualitas. Semakin banyak perempuan di kursi eksekutif dan legislatif maka akan lebih baik,” sebut Jojo, sapaan akrabnya, tanpa merinci lebih jauh.
Di masa saat ini, sambungnya, ruang akses bagi perempuan untuk terlibat di ranah politik terbuka lebar. Perempuan tidak hanya dapat menjadi pemilih dan caleg, tapi dapat berpartisipasi juga sebagai penyelenggara pemilu.
Bawaslu diapresiasi karena memberi ruang bagi perempuan untuk berpartisipasi. “Salah satu contohnya dengan adanya aturan keterwakilan 30 persen perempuan pada setiap seleksi yang dilakukan Bawaslu,” ulasnya bernada memuji.
Selain Ariyani, turut hadir komisioner Bawaslu Bali, I Wayan Widyardana Putra; dan Kepala Sekretariat Bawaslu Bali, IB Putu Adinatha. Sebagai peserta sosialisasi terdiri dari Korp HMI Wati (Kohati), Perempuan GMKI, Perempuan PMII Bali, Perempuan PMKRI Bali, Perempuan KMHDI Bali, Perempuan Forum Keluarga Mahasiswa Buddhis, Perempuan GMNI Bali, Andalan Perempuan pada Kwarda Bali, dan mahasiswa perempuan MBKM Universitas Pendidikan Nasional di Bawaslu Bali. hen
