Rapat Paripurna DPRD Bangli, Anggota Fraksi Golkar WO, Beda Pendapat Batas Akhir Pengesahan RAPBD

  • Whatsapp
BUPATI Bangli, Made Gianya, menyerahkan RAPBD 2021 diterima Ketua DPRD untuk dibahas. Foto: ist
BUPATI Bangli, Made Gianya, menyerahkan RAPBD 2021 diterima Ketua DPRD untuk dibahas. Foto: ist

BANGLI – Rapat paripurna DPRD Bangli dengan agenda penyampaian rancangan APBD 2021, Senin (23/11/2020) berlangsung cukup panas. Rapat dipimpin Ketua DPRD Bangli, I Ketut Suastika; didampingi Wakil Ketua I Nyoman Budiada itu diwarnai aksi walk out (WO) dua anggota Fraksi Partai Golkar, I Nyoman Basma dan Ketut Sajiboga.

Mereka walk out karena ada beda pemahaman terkait jadwal penetapan RAPBD 2021 yang diumumkan pimpinan Dewan dengan yang sebelumnya disusun Banmus pada 17 Desember mendatang. Sesuai Permendagri 64/2020 tentang pedoman penyusunan APBD tahun 2021, batas akhir penetapan RAPBD 2021 seharusnya tanggal 30 November 2020.

Bacaan Lainnya

Pada rapat itu hadir jajaran Pemkab yang dipimpin Bupati Bangli, I Made Gianyar. Awalnya proses penyampaian RAPBD  berjalan lancar. Namun, perdebatan sengit terjadi saat pimpinan Dewan mengumumkan jadwal pembahasan hingga penetapan RAPBD 2021 direncanakan tanggal 17 Desember, sesuai hasil rapat Banmus pada Jumat (20/11/2020).

Menurut Basma, sesuai Permendagri itu, batas akhir penetapan RAPBD 2021 paling lambat 30 November. Jika penetapan dilakukan setelah akhir November, dia menilai akan melanggar Permendagri. 

Pendapat sama disuarakan Sajiboga, bahwa satu bulan sebelum tahun anggaran baru berjalan harus sudah ditetapkan. “Apakah kita harus lagi melanggar ketika penetapan APBD ini dilakukan 17 Desember? Tidak ada rentang waktu dua bulan pembahasannya sesuai dengan yang ditetapkan Permendagri itu,” serunya.

Baca juga :  Gugus Tugas Nasional Luncurkan Mesin Deteksi Covid-19

Anggota Banmus, Dewa Suamba Adnyana, menyebut apa yang dijadwalkan itu menjadi keputusan Banmus. Banmus sudah menyediakan waktu empat hari untuk koreksi sebelum keputusan Banmus diumumkan. “Dari awal sudah disampaikan, kalau ada masalah terkait keputusan Banmus, sebelum rapat paripurna semestinya diusulkan melakukan rapat internal. Jangan di sini, justru kita gontok-gontokan, malu kita,” sergahnya. 

Melihat situasi itu, Suastika menyerukan untuk dilakukan voting terbuka setelah mendengar pendapat legislator I Ketut Natis dan Made Sudiasa bahwa pimpinan mempunyai kewenangan melakukan voting. Suastika beralasan beda pendapat yang terjadi bukan menyangkut persoalan prinsip.

Basma menjawab ada cara lebih bijak untuk mengambil keputusan. Dia menyebut kalau voting pasti kalah, dan voting sebaiknya jadi alternatif setelah musyawarah mufakat. Jika semua koleganya meyakini tidak ada pelanggaran, dia menyilakan mengabaikan pendapatnya. Yang jelas, dia sudah mengingatkan berdasarkan Permendagri batas akhir penetapannya tanggal 30 November.

“Jangan sampai ada kepentingan terselubung dengan melabrak aturan yang ada, itu perintah Permendagri. Tidak perlu dipersepsikan lain lagi karena aturannya memang seperti ini,” ketusnya.

“Kami di Banmus dan kami sebagai pimpinan DPRD di Banmus, apapun yang terjadi siap mempertanggungjawabkan terhadap proses hukum,” balas Suastika. “Ketika sudah diparipurnakan, itu sudah menjadi pertanggungjawaban lembaga, bukan ketua saja,” sahut Basma lagi.

Karena mayoritas legislator sepakat agenda yang disusun Banmus bisa dilanjutkan, Basma dan Sajiboga langsung pergi meninggalkan rapat.

Baca juga :  Bupati Mas Sumatri: Karangasem Tidak Lagi Zona Merah Covid-19

Menurut Suastika usai paripurna, aksi walk out dua koleganya itu karena ada beda pendapat terkait  pemahaman Permendagri 64. Dia menyebut batas akhir 30 November penetapan APBD bisa dilakukan ketika runutan jadwal pengajuannya RAPBD sesuai dengan Permendagri, paling tidak minggu kedua bulan September, karena ruang waktu pembahasannya wajib 2 bulan. “Karena ini molor dilakukan, makanya kami molor. Kami ada kewenangan membahas dua bulan ini, dan sesuai jadwal Banmus akan ditetapkan tanggal 17 Desember,” tegasnya.

Tidak khawatir mendapat sanksi? “Itu urusan Mendagri. Pemahaman itu akan terbantahkan jika pengajuannya dilakukan tanggal 29 November, bagaimana bisa mengesahkan dalam sehari? Aturannya jelas, pembahasannya selama 60 hari,” lugas politisi PDIP asal Tembuku ini.

Dia menuding persoalan awal karena eksekutif terlambat mengajukan RAPBD. “Makanya tadi saya peringatkan Pak Bupati, ke depan janganlah seperti ini lagi. Aturan pengajuan RAPBD harus dilakukan pada minggu kedua September. Kalau ini dilakukan, tidak ada alasan tidak disahkan tanggal 30 November,” tandasnya. gia

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.