Raihan Kedelapan, Opini WTP Buleleng Semakin Berkualitas

BUPATI Suradnyana (kanan) saat menerima LHP LKPD Tahun Anggaran 2021 di ruang sidang utama DPRD Provinsi Bali. Foto: ist

BULELENG – Pemkab Buleleng kembali meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) tahun anggaran 2021. Ini merupakan raihan WTP kedelapan secara berturut-turut.

Bupati Buleleng, Putu Agus Suradnyana, mengatakan, predikat opini WTP yang kedelapan paling berkualitas yang pernah diraih oleh Pemkab Buleleng. Perbaikan terus dilakukan terhadap LKPD setiap tahun, termasuk juga peningkatan kualitas untuk tidak hanya sekedar mendapat predikat WTP saja, tapi juga eksekusi kedepan yang dapat memberi kepercayaan masyarakat. Sehingga, masyarakat menjadi lebih taat membayar pajak dan bisa menikmati hasil pembangunan yang dilakukan di Buleleng berasal dari pajak.

Bacaan Lainnya

“Bagi saya yang paling penting WTP itu memenuhi aspek yang terukur dan jelas. Saya rasa dari seluruh Kabupaten/Kota, WTP kami ini yang paling berkualitas di Bali,” kata Suradnyana, Selasa (17/5/2022).

Suradnyana ditemui usai menerima LHP LKPD Tahun Anggaran 2021 di ruang sidang utama DPRD Provinsi Bali menjelaskan, penyusunan anggaran kedepan masih berfokus pada pemulihan ekonomi.

Berbagai upaya dilakukan untuk dapat menggenjot pertumbuhan ekonomi, agar memberi efek ekonomi kepada seluruh lapisan masyarakat. “Sudah didiskusikan dan digodok dalam Rencana Kerja Perangkat Daerah tahun 2023,” jelas Suradnyana.

Baca juga :  Digoda Klub Luar Indonesia, tapi Spaso Terlalu Cinta dengan Bali United

Sementara itu Kepala BPK RI Perwakilan Provinsi Bali, Wahyu Priyono menegaskan, pemeriksaan tahun 2021 ini BPK menetapkan kebijakan pemeriksaan dalam melaksanakan penugasan pemeriksaan LKPD tahun 2021. Kebijakannya antara lain menilai hal-hal khusus yang mengatur kebijakan terkait dengan isu-isu yang mendapat perhatian pimpinan.

Hal tersebut mencakup kebijakan pemeriksaan Long Form Audit Report (LFAR) dan Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Daerah, pemeriksaan dampak pandemi Covid-19, pemeriksaan atas pemanfaatan barang milik daerah, pemeriksaan kepatuhan perpajakan dan pemeriksaan atas pendapatan daerah.

BPK RI akan tetap terus mendorong pemerintah Kota dan Kabupaten untuk terus melakukan upaya perbaikan berkelanjutan secara sistemik dan konsisten.

Dari hasil pemeriksaan yang telah dilakukan, disimpulkan bahwa penyusunan laporan keuangan pemerintah Kota dan Kabupaten di Bali Tahun Anggaran 2021 sesuai dengan standar akuntansi pemerintah yang berbasis akrual.

“BPK RI memberikan Opini WTP kepada seluruh Kabupaten Kota se Provinsi Bali. Hal ini menunjukkan komitmen pemerintah Kota dan Kabupaten di Bali beserta seluruh jajaran terhadap kualitas laporan keuangan yang dihasilkan ini. Tentu tidak terlepas dari sinergi seluruh pemangku kepentingan, dukungan DPRD dalam pelaksanaan fungsi pengawasan,” pungkas Wahyu Priyono. rik

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses.