MATARAM – Puluhan mahasiswa yang bergabung dalam Aliansi Mahasiswa dan Rakyat NTB menjebol pagar kantor DPRD NTB, Rabu (28/7/2021). Aksi mahasiswa itu sebagai protes menolak kebijakan PPKM Berbasis Desa yang digulirkan Gubernur NTB untuk menekan kasus Covid-19 yang terus meningkat akhir-akhir ini di NTB.
Mereka juga menolak rencana kebijakan Gubernur terkait Tunjangan Penghasilan Pegawai (TPP) PNS di lingkungan Pemprov NTB, yang akan dipakai membeli beras lokal menyejahterakan petani lokal. Satu lagi, menuntut sosialisasi terkait vaksin dan pelaksanaan tes Covid-19 harus bisa dilakukan secara gratis.
“Kebijakan Pak Gubernur itu bukan kebijakan yang baik bagi masyarakat. Sekali lagi, kami menolak kebijakan PPKM dan pemotongan beras bagi PNS itu, karena tidak menyejahterakan rakyat NTB,” ujar Koordinator Umum (Kordum) Aliansi Mahasiswa dan Rakyat NTB, Uswatun Hasanah, dalam orasinya.
Soal adanya perusakan pagar utama kantor DPRD NTB itu, dia mengklaim karena keinginan dialog dengan para pimpinan DPRD tidak terkabulkan Sekretariat DPRD. “Kami ingin dialog tapi ditahan-tahan. Padahal PPKM itu membuat rakyat kian sulit, karena ada pembatasan (dan) jam malam yang membuat PKL tidak bisa berdagang secara normal. Itu makanya kenapa kami ingin dialog agar pimpinan Dewan bisa memanggil Pak Gubernur untuk mengevaluasi kebijakan PPKM itu,” seru Uswatun.
Setelah satu jam melakukan aksi unjuk rasa tapi tidak ada pimpinan DPRD yang menemui, dan setelah merusak pagar kantor DPRD, puluhan massa aksi itu akhirnya membubarkan diri.
Sekretaris DPRD NTB, Mahdi, memastikan tidak ada keinginan untuk menghalangi mempertemukan para mahasiswa dengan pimpinan DPRD NTB. Bahwa tidak ada yang menerima, sebutnya, karena kondisi DPRD yang kini lockdown setelah ada sejumlah anggota DPRD terpapar Covid-19.
“Semenjak lockdown, pimpinan Dewan enggak ada yang masuk hingga hari ini (kemarin). Kalau soal pagar yang dirusak oleh para mahasiswa, itu akan segera kami koordinasikan dengan aparat kepolisian,” jelasnya. rul
