MANGUPURA – Proses pemutakhiran data pemilih berkelanjutan untuk Pemilu-Pilkada 2024 masih terus berjalan, tapi KPU Badung sudah bisa membuat prediksi kenaikan jumlah pemilih. Berdasarkan evaluasi data tiga Pilkada Badung terakhir, jumlah pemilih diprediksi naik sedikitnya lima persen. Kenaikan sebanyak itu berkonsekuensi dengan bertambahnya kebutuhan pemilu seperti TPS, logistik dan jumlah penyelenggara.
Ketua KPU Badung, I Wayan Semara Cipta, Rabu (28/7/2021) mengatakan, melihat rerata jumlah pemilih saat Pilkada Badung tahun 2010, 2015 dan 2020 lalu, tren kenaikan jumlah penduduk berada di kisaran angka lima persen. Penambahan jumlah pemilih, sebutnya, berkorelasi dengan adanya kenaikan jumlah TPS dan surat suara yang harus dibuat, begitu juga jumlah petugas penyelenggara di jajaran ad hoc.
Disinggung apakah dengan asumsi kenaikan lima persen pemilih dapat disimplifikasi kenaikan anggaran juga hanya lima persen, dia berujar bisa iya tapi bisa juga tidak. Sebab, terangnya, eksponen yang digunakan dari pilkada ke pilkada juga berbeda. “Misalnya saat Pilkada 2010 dan 2015, tidak ada eksponen untuk membeli alat pelindung diri (APD) sebagaimana diwajibkan saat Pilkada 2020 yang berjalan di tengah pandemi Covid-19. Nanti siapa tahu ada hal lain lagi harus dipenuhi terkait penyelenggara Pemilu dan Pilkada 2024,” kata Kayun, sapaan akrabnya.
Selain itu, ulasnya, harus juga dicermati terkait perubahan penyusunan kebutuhan dan jasa. Pada Pilkada 2020, ucapnya, jumlah sekretariat di tingkat kecamatan ada 3 orang, terdiri dari satu sekretaris dan dua tenaga pendukung. Kini ada arahan baru dari KPU RI untuk menambah satu tenaga pendukung lagi menjadi total empat orang di sekretariat kecamatan. “Kalau untuk tenaga PPK masih tetap lima orang,” jelasnya.
Kendati selalu ada perubahan, Kayun mengakui realisasinya nanti bergantung kemampuan keuangan daerah. Namun, dia tetap menggunakan pola maksimal dalam penganggaran, agar ketika situasi keuangan bagus tidak perlu lagi membuat penyusunan baru. “Nanti kan rekan-rekan di TAPD (Pemkab Badung) yang menyeleksi apakah rancangan anggaran kami bisa dipenuhi maksimal atau tidak. Kalau memang ada kebutuhan yang bisa dikurangi, tentu akan dikurangi juga jika situasi keuangan daerah tidak mampu memenuhi maksimal,” ulasnya.
Tak hanya larut dalam urusan kepemiluan, KPU Badung sebelumnya juga melakukan aksi sosial dengan membagikan 55 paket sembako kepada masyarakat terdampak pandemi Covid-19, Senin (26/7) lalu. Hasil saweran komisioner dan jajaran Sekretariat KPU Badung terkumpul sejumlah dana, yang kemudian dibelikan beras, minyak goreng dan telur ayam. KPU Badung menyasar Yayasan Pertuni dan penyandang anak cacat di Jimbaran.
Apakah aksi sosial itu akan ada jilid selanjutnya? “Kami memang ada agenda serupa lagi menyambut HUT Kemerdekaan tanggal 17 Agustus nanti. Kami tertarik dengan pola di KPU Denpasar, dengan menyasar desa dengan tingkat partisipasi pemilih tertinggi saat Pilkada 2020 lalu. Itu akan kami tiru,” katanya menandaskan. hen
