DENPASAR – Pasar Banyuasri di Buleleng dibangun dengan anggaran sangat besar, mencapai Rp 186 miliar. Namun, diharap membangkitkan ekonomi kerakyatan, kondisinya jauh dari harapan. “Sepi, tidak menarik, dan tidak bermanfaat untuk ekonomi kerakyatan,” sebut Wakil Ketua DPRD Bali, I Nyoman Sugawa Korry, dalam siarat tertulisnya, Rabu (8/2/2023).
Sugawa menyatakan itu setelah melihat bagaimana perkembangan Pasar Banyuasri saat reses di Dapil Buleleng sejak 31 Januari sampai 8 Februari. Reses dilakukan di sejumlah titik untuk mendapat masukan dari warga dan tokoh masyarakat. Menurutnya, kondisi pasar ini sangat jauh dari nuansa pasar tradisional, juga roh pasar rakyat dan UMKM. Menimbang kondisi itu, dia menyarankan Pj. Bupati Buleleng, Ketut Lihadnyana, mengembalikan roh pasar rakyat dan manfaatnya untuk UMKM.
“Anggaran daerah Buleleng dan juga Provinsi yang begitu besar, harus dicarikan jalan keluar agar bisa mendorong ekonomi rakyat. Buatkan kegiatan untuk meramaikan pasar tersebut, misalnya pindahkan pusat pelayanan (publik) ke sana, bila perlu subsidi UMKM untuk pemanfaatan toko-toko yang dibangun,” urai Ketua DPD Partai Golkar Bali itu.
Tak hanya mengkritik, Sugawa juga memberi apresiasi terhadap terobosan Pj. Bupati Lihadnyana dalam memberikan hak-hak perangkat desa. Bila sebelumnya setiap awal tahun perangkat desa baru menerima gaji dan hak-hak lainnya, biasanya sampai dengan Maret atau April, sekarang awal Januari sudah klop. Kebijakan ini dipuji sangat melegakan, karena sebelumnya pemerintah desa lazim harus meminjam di bumdes atau di LPD untuk membayar gaji perangkat desa gegara telat turun.
Hal lain yang dipuji yakni pelayanan kesehatan masyarakat seperti BPJS. Sebelum-sebelumnya, tutur Sugawa, sulit dan berbelit, bahkan sering sekali dia mendapat aduan tentang pelayanan yang terkesan sulit. “Sekarang berbeda, info dari masyarakat, cukup dengan KTP sudah bisa ditangani. Pendapatan daerah pun meningkat cukup signifikan, dari Rp365 miliar menjadi Rp400 miliar,” cetusnya.
Aspirasi lain yang diserap saat reses, sambungnya, yakni keluhan masyarakat petani yang mengaku kondisinya berat, terutama petani sawah tadah hujan. Mereka hanya bisa panen sekali setahun, karena itu beban pajaknya dirasa sangat memberatkan. Sugawa menyarangkan petani tadah hujan dibantu sumber airnya, sehingga bisa panen minimal dua kali setahun.
“Regulasi tentang pajak agar direvisi dengan menurunkan tarif pajak. Selain itu putihkan tunggakan pajak dan berikan subsidi pupuk organik kepada petani, bila perlu gratiskan pupuk organik untuk petani,” tegasnya.
“Satu lagi, kami juga berharap Pemkab Buleleng segera merampungkan rencana detail tata ruang (RDTR) dan evaluasi aturan-aturan terkait perizinan. Tujuannya mendorong investasi di daerah Buleleng,” pintanya. hen
