Pj Sekda dan Anomali Keputusan Kemendagri

  • Whatsapp
Pj Sekda Kota Denpasar, I Made Toya (kanan) saat menerima SK Gubernur terkait penunjukan sebagai Plh Wali Kota Denpasar, Selasa (16/2/2021). Foto: ist
Pj Sekda Kota Denpasar, I Made Toya (kanan) saat menerima SK Gubernur terkait penunjukan sebagai Plh Wali Kota Denpasar, Selasa (16/2/2021). Foto: ist

DENPASAR – Peralihan kekuasaan dari kepala daerah kepada sekretaris daerah (sekda) masing-masing yang menjabat Pelaksana Harian (Plh) kepala bupati/wali kota dijalankan serentak, Rabu (17/2/2021). Namun, dalam peristiwa ini terselip ganjalan, karena ada dua penjabat sekda, yakni Pj Sekda Denpasar dan Pj Sekda Jembrana, tetap ditunjuk sebagai Plh Wali Kota Denpasar dan Plh Bupati Jembrana. Padahal jika dilihat dari sisi jabatan, seorang penjabat bukanlah pejabat definitif.

Dalam SK Gubernur Bali Nomor 240/01-A/HK/2021 tentang penunjukkan Pj Sekda Denpasar, I Made Toya, menjadi Plh Wali Kota Denpasar tidak disebut dasar hukum perundangan-undangan yang digunakan dalam poin ‘Menimbang”. Hanya merujuk keputusan Mendagri dan SK Gubernur. Hal sama tercantum dalam SK Gubernur Nomor 236/01-A/HK/2021 tentang penunjukan Pj Sekda Jembrana, I Nengah Ledang, menjadi Plh Bupati Jembrana. Penunjukkan ini dapat dimaknai keduanya sebagai “pejabat sementara kuadrat”, karena dua kali mengampu jabatan sementara.

Bacaan Lainnya

Sekda Provinsi Bali, I Dewa Made Indra, yang dimintai penjelasan soal ini, Selasa (16/2/2021) hanya menyebut bahwa memang demikian arahan dari Kemendagri. “Arahannya, Pj sekda bisa jadi Plh bupati/wali kota,” jawabnya singkat via Whatsapp. Saat dikejar tentang apa ada pertimbangan tertentu dari Dirjen Otda Kemendagri tidak memilih pejabat eselon 2 di Pemprov untuk menjadi Plh bupati/wali kota, Indra tidak menjawab.  

Baca juga :  Wali Kota Rai Mantra Resmikan “Spiga Radio”, Media Belajar yang Berilmu dan Bermanfaat

Mantan Wakil Bupati Klungkung sekaligus Bupati Klungkung, Cokorda Gede Agung, yang dimintai pendapat soal legalitas Pj sekda menjadi Plh kepala daerah, terkesan hati-hati menjawab. Sejauh pengetahuannya, kata dia, secara aturan memang tidak bisa seorang birokrat itu menduduki dua jabatan yang bersifat sementara. Apalagi jika salah satu jabatan itu setingkat lebih tinggi daripada jabatan sementara sebelumnya.

Ya seperti penjabat sekda kemudian jadi Plh bupati atau wali kota misalnya. Tapi apa mungkin ada aturan baru di Kemendagri yang mengatur masalah ini, saya juga tidak tahu,” kata anggota DPRD Bali tersebut, ditemui pada Rabu (17/2/2021).

Secara hierarki, terangnya, seorang birokrat hanya dapat mengisi satu jabatan sementara di lingkup pemerintahan yang sama. Misalnya kepala dinas menjadi penjabat sekda di kabupaten/kota. Dia menilai jadi janggal dan rumit ketika satu orang sampai memegang tiga jabatan sekaligus: satu jabatan definitif dan dua jabatan sementara.

“Sekali lagi, pendapat saya itu berdasarkan pengetahuan dan pengalaman saya di Klungkung dari tahun 2008 sampai 2013. Tidak tahu apakah aturannya sekarang berubah,” ucap politisi yang akrab disapa Cok Agung itu sambil angkat bahu.

Ketua KPU Bali, I Dewa Agung Gede Lidartawan, menolak berkomentar terkait persoalan ini. “Itu kewenangan pemerintah, Mendagri. Tugas KPU sudah selesai mengawal Pilkada 2020 begitu paslon terpilih ditetapkan,” sahutnya pendek.

Baca juga :  Satu PMI Menginfeksi Delapan Orang di Bangli

Mengapa keputusan Kemendagri kali ini terkesan mengabaikan aturan main di birokrasi? Menurut sumber di lingkungan Pemprov Bali, ada kemungkinan Kemendagri luput memeriksa bahwa ada Pj sekda di daerah yang melaksanakan Pilkada 2020. Karena itu, dalam surat Kemendagri Nomor 120/738/Otda bertanggal 3 Februari 2012 yang ditujukan kepada sejumlah gubernur, hanya memerintah gubernur untuk menunjuk sekda sebagai Plh kepala daerah. Sama sekali tidak disinggung tentang bagaimana jika di daerah itu hanya ada Pj sekda, bukan sekda definitif.

“Kasus di Denpasar dan Jembrana ini sepertinya murni kebijakan Mendagri saja. Mungkin pertimbangannya karena hanya beberapa hari, tidak perlu menunjuk pejabat eselon 2 di Pemprov jadi Plh. Cukup naikkan saja Pj Sekda jadi Plh Wali Kota meskipun secara birokrasi aneh sekali, masa dua kali diberi jabatan sementara? Kalau dinilai tidak pas, ya memang tidak pas,” ulas sumber tersebut. hen

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.