MATARAM – Sekretaris Komisi II DPRD NTB, Haerul Warisin, mengaku tidak sependapat sektor pertanian disebut mendominasi kemiskinan ekstrem di NTB. Ketua DPC Partai Gerindra Kabupaten Lombok Timur (Lotim) itu lebih sepakat bila pribadi buruh tani dan buruh kebun dianggap masuk kategori miskin. Alasannya, mereka sangat mungkin tidak memiliki lahan.
“Mereka sebagai buruh tani dan buruh kebun tidak bisa mendapat upah maksimal, akibat komoditas pertanian tidak bisa mencapai harga bagus sesuai harapan, terganjal harga pupuk dan pestisida tinggi. Tapi, kalau sektor pertanian secara umum (dikatakan mendominasi kemiskinan ekstrem) saya enggak sependapat,” cetusnya, Selasa (23/8/2022).
Menurutnya, persoalan petani selama ini adalah kurangnya produksi komoditas akibat biaya produksi terlalu tinggi. Harga pupuk dan pestisida tidak bisa dikendalikan pemerintah, itulah soalnya. Kondisi itu membuat petani berat menanggung beban selama produksi.
“Harusnya Pemprov NTB memberi petani subsidi pupuk dan pestisida agar produksi petani meningkat, jadi buruh tani dan buruh kebun bisa diberi upah lebih tinggi. Kan sektor pertanian tidak perlu lagi disebut mendominasi kemiskinan,” urai mantan Wabup Lotim itu.
Dalam pandangannya, petani sebagai pemilik sawah tidak bisa dikatakan miskin, karena mereka punya lahan yang dikelola. Jika pemerintah tahu sektor pertanian mendominasi kemiskinan ekstrem, kata Warisin, seharusnya peduli kepada petani dengan memberi subsidi pupuk dan pestisida. Jadi, bukan terkesan menekan harga tinggi. Apalagi programnya hanya difokuskan untuk bidang infrastruktur saja.
Selain memberi solusi subsidi pupuk dan pestisida, sambungnya, Pemprov juga mesti memfasilitasi petani menjual hasil produksi, bukan terhadap jagung dan bawang saja. Kalau jagung, tidak perlu Gubernur susah minta naikkan harga beli jagung ke pemerintah pusat, karena jagung saat ini sedang dibutuhkan dengan banyaknya pabrik pakan ternak.
“Yang perlu dilakukan, carikan pangsa pasar dan harga komoditas lain juga supaya petani tidak miskin,” sergahnya.
Warisin menyinggung komoditas gabah dan beras petani yang tidak diakomodir. Dia menegaskan tidak sependapat ketika ada rencana kebijakan impor untuk menekan harga beras yang tinggi. Baginya, lebih baik berdayakan hasil petani lokal, dan tentu membantu menurunkan angka kemiskinan juga. Begitu pula halnya ketika ada program pembagian bantuan PKH, di dalamnya diselipkan ada beras dan lain-lain.
“Saya berharap Pemprov menekan angka kemiskinan itu dengan cara memberdayakan BUMD untuk membeli hasil produksi petani, bekerja sama dengan Bulog. Kalau ini bisa dilakukan, tidak akan ada petani mengeluh, kemiskinan bisa berkurang,” ungkapnya dengan nada optimis. rul
