DENPASAR – Hampir 900 petugas KPPS kehilangan nyawa saat Pemilu Serentak 2019, terutama yang sudah berumur, karena besarnya beban dan tanggung jawab mereka. Mendorong keterlibatan mahasiswa, yang normalnya berusia muda, menjadi KPPS menjadi salah satu wacana KPU RI untuk mencegah kisah duka serupa terulang kembali.
Ketua KPU RI, Hasyim Asy’ari, berkata jangan sampai tragedi sama terulang pada Pemilu Serentak 2024 mendatang. Sebagai langkah antisipasi, KPU akan menggandeng para mahasiswa untuk menjadi bagian penyelenggara pemilu, antara lain badan adhoc seperti KPPS.
“Teman-teman mahasiswa ini perlu dilibatkan jadi penyelenggara, tidak sekadar jadi penonton, tidak sekadar menjadi pengawas, tapi menjadi bagian dari penyelenggara, menjadi anggota KPPS,” kata Hasyim dalam sambutan saat penandatanganan nota kesepahaman antara KPU dengan sejumlah perguruan tinggi di Yogyakarta, Jumat (19/8/2022) seperti dikutip dari kumparan.com edisi Sabtu (2/8/2022).
Gagasan pelibatan mahasiswa, menurut akademisi FISIP Universitas Udayana (Unud), Kadek Dwita Apriani, sangat layak ditindaklanjuti. Kata dia, sebenarnya KPU Bali dan Unud sudah menjajaki beberapa kerjasama yang memungkinkan. Misalnya beberapa waktu lalu, magang mahasiswa Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) Unud di KPU Bali berhasil melahirkan permainan berbentuk ular tangga, yang digunakan untuk proses bimtek penyelenggara pemilu nanti. Dalam hal ini bimtek untuk petugas adhoc.
“Tujuannya agar bimtek tidak membosankan, makanya dikemas dalam proses permainan. Mulai soal dan aturan permainan dikerjakan mahasiswa magang departemen FISIP Unud,” terangnya.
Setelah berhasil melahirkan tools atau alat dalam pelatihan, sebutnya, Unud dan KPU Bali menjajaki kerjasama lebih lanjut, antara lain proses rekrutmen petugas adhoc. Mulai dari posisi PPK sampai KPPS ditawarkan kepada mahasiswa jika memang bersedia menjalankan tugas itu. Tapi, ini masih dalam tingkat pembicaraan antara KPU Bali dan FISIP Unud, belum dieksekusi.
Sebagai dosen studi ilmu politik, Dwita mengaku sangat senang bila mahasiswa terlibat jadi penyelenggara, sehingga mengurangi risiko kematian KPPS seperti Pemilu 2019. Apalagi mahasiswa FISIP memang ada mata kuliah pemilu dan komunikasi politik, sehingga dapat dipraktikkan di lapangan. Pula membantu proses demokrasi di Indonesia sebagai bagian dari Tri Dharma Perguruan Tinggi.
“Bukan soal seberapa besar honornya, tapi bagaimana mahasiswa jadi agen perubahan. Juga generasi yang harus peduli demokrasi atau pendewasaan demokrasi itu sendiri,” tandas doktor ilmu politik lulusan FISIP Universitas Indonesia tersebut.
Di kesempatan terpisah, akademisi FISIP Universitas Pendidikan Nasional (Undiknas), Nyoman Subanda, selain menyatakan sependapat, juga menilai gagasan KPU RI itu bagus. Pertimbangannya, mahasiswa sebagai bagian dari generasi muda memang semestinya dilibatkan dalam proses demokrasi. Pula aktivitas-aktivitas kehidupan bernegara. “Political education(pendidikan politik) itu harus diberikan sejak dini, sehingga mereka paham tentang demokrasi dan mengerti hak serta kewajiban sebagai warga negara,” paparnya.
Selain itu, sambungnya, keterlibatan mahasiswa dalam kontestasi politik juga merupakan salah satu tujuan pemilu itu sendiri, yakni proses pembelajaran dan regenerasi penyelenggara. Hal lain tak kalah penting adalah melibatkan generasi muda dalam proses seleksi calon-calon pemimpin dan pejabat publik. “Prinsipnya, jangan biarkan mahasiswa hanya sebagai penonton atau hanya diminta suaranya saat pemilu saja,” tegas mantan Dekan FISIP Undiknas itu.
Meski secara gagasan bagus, Subanda berpendapat animo mahasiswa untuk terjun jadi penyelenggara relatif kurang. Kata dia, kepedulian sosialnya kaum milenial saat ini terbilang rendah dan apatis terhadap politik. Karena itu perguruan tinggi, pemerintah dan penyelenggara pemilu harus bersinergi guna membangun budaya peduli negara dan sosial di kalangan mahasiswa.
Strategi apa sekiranya bisa dilakukan penyelenggara dan kampus membangkitkan animo mahasiswa itu? Menurut Subanda, seyogianya dibuat kemasan partisipasi mahasiswa yang lebih menarik, kreatif dan inovatif agar tidak kaku dan membosankan. “Model dan sistem pemilu, termasuk berbagai tahapan, dibuat simpel dan menarik. Model kampanye juga demikian (supaya mahasiswa jadi tertarik dan terjun menjadi penyelenggara),” pungkasnya. hen
