DENPASAR – Tim Pemenangan paket Ngurah Ambara Putra-Bagus Kertanegara (Amertha) mulai merapatkan barisan menapaki Pilkada Denpasar 2020. Jika sebelumnya absen, kini utusan Partai Demokrat sebagai bagian koalisi pengusung Amertha, selain Golkar dan Nasdem, hadir saat rapat di DPD Partai Golkar Denpasar membahas persiapan pendaftaran paslon, Sabtu (5/9/2020). Dalam pertemuan itu, AA Susruta Ngurah Putra sebagai duta Demokrat sempat dicandai Ketua DPD Partai Golkar Denpasar, Mariyana Wandira.
“Ada yang mau disampaikan?” ujar Wandira menawari mik kepada Susruta yang duduk di sebelahnya di kursi pimpinan rapat. Yang disebut belakangan menggeleng, “Belum, masih adaptasi,” sahutnya yang membuat peserta tertawa. Namun, di bagian akhir rapat, Susruta akhirnya buka suara untuk membahas strategi pemenangan, terutama untuk meningkatkan popularitas dan elektabilitas Amertha.
Membincang persiapan pendaftaran, Wandira menyebut paslon dan tim pendukung akan mendaftar ke KPU Denpasar pada Minggu (6/9/2020) sekitar pukul 09.00 Wita. Namun, sebelum itu, tim dan paslon sembahyang ke Pura Jagatnata. Dia mengingatkan yang boleh ikut maksimal 40 orang sesuai protokol kesehatan yang digariskan KPU. Masing-masing partai siapkan 10 orang, dan dari paslon 10 orang, klop 40 orang.
“Tolong patuhi aturan KPU itu. Jangan sampai apa yang kita lakukan nanti jadi bahan obrolan pihak lain, terutama di media sosial,” pesannya.
Ngurah Ambara yang diminta bicara menuturkan, persiapan berkas pendaftaran sudah disiapkan. Dia berkata sudah mengikuti tes usap (swab test) pula, meski hasilnya belum keluar.
Karena minim waktu untuk persiapan mengenalkan paslon ke publik, Wandira minta semua anggota tim dan partai harus menyediakan waktu untuk bergerak setiap saat. Dia juga menyarankan tim pengarah pemenangan harus menguasai situasi dan kondisi Denpasar secara mendalam, karena di tiap desa saja bisa berbeda. “Minimal ada kajian mana daerah yang mudah, mana yang setengah-setengah, dan mana yang sulit. Tim pengarah harus independent, jangan sampai mengira-ngira saja, harus ada yang kontrol,” lugas Wakil Ketua DPRD Denpasar tersebut. hen
