DENPASAR – Berbekal suara dominan parlemen di enam kabupaten/kota yang akan menjalankan Pilkada 2020, tidak otomatis menjadikan PDIP besar kepala. Memastikan calon yang diusung menang, sekurang-kurangnya tidak dicurangi, Badan Saksi Pemilu Nasional (BSPN) DPD PDIP Bali menggelar pelatihan saksi pilkada, Sabtu (5/9/2020). “Saksi itu ujungtombak dalam pertempuran politik,” kata Wakil Ketua Pemenangan DPD PDIP Bali, IGN Alit Kesuma Kelakan, usai membuka pelatihan pelatih saksi di Sekretariat DPD PDIP Bali.
Menurut Alit Kelakan, pelatihan ini rutin digelar BSPN. Saksi memegang kunci strategis dalam pemilu, sebutnya, karena segala kemungkinan bisa terjadi di ranah politik praksis. Politik, kata dia, bukan matematika yang bisa dipastikan hasilnya seperti apa. Dengan saksi yang tangguh, jelasnya, partai dapat mengantisipasi potensi terburuk saat pemungutan suara. Pelatihan saksi ini juga untuk menutupi apa kelemahan internal, dan jangan sampai ada kecurangan.
“Tentu kami menjaga jangan sampai ada kesempatan pihak lain memainkan proses demokrasi. Normatifnya, kami ingin menciptakan pilkada yang sehat dan menekan kecurangan,” ungkapnya didampingi Kepala BSPN Bali, I Ketut Suiasa; dan Wakil Sekretaris Internal PDIP Bali, Cokorda Gede Agung.
Disinggung PDIP dengan kekuatan suara parlemen begitu dominan di Bali seperti masih khawatir dicurangi, Alit Kelakan menjawab selalu tersedia kesempatan untuk dicurangi. Tidak boleh lengah dalam kompetisi, karena bisa saja ada pihak yang gerilya untuk merongrong. Justru karena itulah pelatihan saksi dilakukan.
“Tidak ada yang absolut di dunia ini, harus hati-hati. Di Amerika (Serikat) yang negara maju saja masih ada orang miskin kan? Masih ada juga pencuri kan?” sahut anggota DPR RI tersebut tersenyum.
Suiasa menambahkan, pelatihan untuk BSPN cabang seluruh Bali ini merupakan penjabaran instruksi DPP PDIP terkait Pilkada Serentak 2020. Peserta pelatihan dari sembilan kabupaten/kota sebanyak 192 orang, dengan masing-masing cabang mengirim utusan. “Kami laksanakan ini dalam tiga gelombang, tidak sekaligus. Mulai tanggal 5, 6 dan terakhir 12 September nanti. Sebab, kami menerapkan protokol kesehatan agar tidak banyak orang dalam satu ruangan,” urai Wakil Bupati Badung tersebut.
“Ruangan juga disterilisasi dengan disinfektan, kami ingin pastikan semua bersih,” imbuh Cok Agung.
Restriksi peserta dan panitia, ujarnya, dimulai dari kewajiban rapid test (tes cepat). Jika hasilnya reaktif, mereka dilarang ikut. Semua juga diukur suhu tubuh, mengenakan masker, dan disiapkan penyanitasi tangan. “Hari ini ada dua yang hasil tesnya reaktif, ya tidak boleh ikut,” tegasnya.
Memastikan peserta memahami materi, Suisa menyebut dilakukan tes sebelum dan sesudah pelatihan. Yang diujikan terkait peraturan pemilu dan pemerintahan, juga wawasan tentang BSPN. Ada tiga pemateri dari DPP dan 11 orang dari DPD.
“Nanti ada simulasi pemungutan suara di TPS mulai awal sampai akhir untuk peserta, termasuk pemecahan kasus jika ada pelanggaran di TPS. Intinya, dari proses awal sampai hasil pemungutan suara,” pungkas politisi asal Kuta Selatan, Badung itu. hen
