Penganggaran Pilkada Menunggu Jumlah TPS, KPU Bali Tanggung Biaya Ad Hoc

  • Whatsapp
KETUA KPU Bali, I Dewa Agung Gede Lidartawan. Foto: hen
KETUA KPU Bali, I Dewa Agung Gede Lidartawan. Foto: hen

DENPASAR – Rapat pleno pemutakhiran data pemilih berkelanjutan triwulan kedua dan semester pertama 2021 selesai dijalankan KPU di Bali. Data saat ini pijakan untuk memproyeksi basis data pemilih pada Pilkada tahun 2024 mendatang, sekaligus berapa jumlah TPS yang dibutuhkan.

“Penganggaran Pilkada 2024 itu baru bisa dilakukan jika sudah ada bayangan berapa kiranya jumlah TPS yang harus dibuat. Jumlah TPS baru bisa diprediksi jika jumlah pemilih sudah diestimasi,” kata Ketua KPU Bali, I Dewa Agung Gede Lidartawan, Kamis (1/7/2021).

Bacaan Lainnya

Menurut Lidartawan, KPU Bali merekam semua data yang dilakukan jajaran KPU kabupaten/kota itu. Pada prinsipnya dia mengajak semua stakeholder bersama memutakhirkan data pemilih. “Data sekarang jadi basis data untuk memproyeksi basis data pemilih tahun 2024. Setelah rapat di Provinsi, KPU kabupaten/kota akan menyusun anggaran berbasis data itu untuk mengecek berapa TPS yang diperlukan, dan berapa anggarannya,” terang Lidartawan.

Karena KPU Bali juga punya gawe untuk Pilkada Bali (Pilgub), sambungnya, penyusunan anggaran juga dirancang. Tinggal menunggu berapa jumlah TPS dari kabupaten/kota untuk proyeksi saat Pilgub. Setelah itu baru bisa menentukan jumlah penyelenggara sesuai data pemilih dan TPS yang ada.

Baca juga :  Hidup Bukan Hanya Hitam Putih, Tapi Penuh Warna

“Berapa jumlah TPS itu berkaitan dengan jumlah logistik juga, termasuk kebutuhan sosialisasinya. Kabupaten/kota berapa mengeluarkan anggaran, nanti yang lainnya dibantu KPU Provinsi,” ulasnya.

Dalam pandangannya, yang paling rasional adalah KPU Bali membantu untuk honor para penyelenggara ad hoc mulai PPK, PPS dan KPPS. Sementara PPDP tetap dianggarkan di KPU kabupaten/kota, begitu pula biaya transportasi logistik, pelipatan surat suara, dan sebagainya tetap di kabupaten/kota. “Bagi saya pembagian (pembiayaan) itu paling rasional. Jangan sampai semua numpang anggaran (di satu pos), begitu juga sebaliknya jangan sampai ada duplikasi anggaran,” ulasnya.

Setelah selesai penyusunan anggaran dan dirapatkan di KPU Bali, sambungnya, dia akan minta Gubernur untuk memfasilitasi koordinasi dengan kabupaten/kota. Lidartawan menyebut semua stakeholder, seperti Bawaslu, Polda, dan Korem juga menunggu data pemilih yang mutakhir untuk dapat menyusun anggaran kebutuhan pada tahun 2022 di Badan Anggaran. Sebab, ketok palu APBD 2023 dilakukan pada tahun 2022, karena tahapan Pilkada dimulai pada 2023.

Menurut Lidartawan, karena dilangsungkan serentak, kebutuhan Pilkada 2024 memang lebih efisien dibanding dijalankan sendiri-sendiri. Dalam arti pilkada kabupaten/kota berbeda tahun dengan pilkada provinsi. Keserentakan juga menyebabkan tidak adanya anggaran dobel, misalnya distribusi logistik, honor penyelenggara ad hoc dan sebagainya. Anggaran di KPU Bali juga bisa berkurang.

“Badan ad hoc itu kita cuma sekali bayar karena serentak, dan asal tahu saja kebutuhan ad hoc bisa mencapai 40 persen dari anggaran. Biaya rekrutmen hanya sekali, begitu juga transportasi logistik,” pungkasnya. hen

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar anda diproses.