Pengadilan Satu-satunya Jalan Akhiri Polemik Tanah Pasar Gianyar

  • Whatsapp
KETUA Garda Pejuang Penerus Aspirasi Rakyat (Garppar), Ngakan Made Rai. Foto: adi
KETUA Garda Pejuang Penerus Aspirasi Rakyat (Garppar), Ngakan Made Rai. Foto: adi

GIANYAR – Keinginan Desa Adat Gianyar untuk menyelesaikan polemik tanah Pasar Gianyar dengan musyawarah mufakat diyakini tidak akan bisa terwujud, karena Bupati Gianyar, I Made Mahayastra, menegaskan tidak ada masalah dengan lahan pasar tersebut. Buktinya, pembangunan jalan terus. Hal itu diungkapkan Ketua Garda Pejuang Penerus Aspirasi Rakyat (Garppar), Ngakan Made Rai, Kamis (18/2/2021).

Dalam pandangannya, keinginan untuk menyelesaikan dengan musyawarah mufakat cukup baik. Namun, karena tetap ada pendirian agar tanah tersebut disertifikatkan atas nama Desa Adat Gianyar, dan setelah itu baru dimohonkan hak guna pakai oleh Pemkab Gianyar, gagasan itu sulit untuk mencapai titik temu. “Akan sulit terwujud bila tetap ingin menyertifikatkan lahan Pasar Umum Gianyar atas nama Desa Adat Gianyar,” ujarnya.

Bacaan Lainnya

Melihat perkembangan yang ada, dia menilai usaha Bendesa Adat dan Prajuru Desa ke beberapa pihak untuk mohon dimediasi akan sia-sia. Semua jalan sudah buntu untuk negosiasi dan kompromi. Bagi pihak yang tidak puas, satu-satunya jalan adalah nenempuh jalur hukum dengan menggugat ke pengadilan.

“Tidak ada jalan lain lagi. Apalagi Badan Pertanahan Nasional (BPN) sudah minta agar menggugat ke pengadilan, dan sudah pasti akan ada kalah atau menang,” tegasnya.

Baca juga :  Niat Pesta Sabu, Dua Pemuda Diringkus Polisi

Jangan sampai karena tidak melakukan gugatan seperti saran BPN, sambungnya, BPN akan mengabulkan permintaan Pemkab Gianyar. Rai berkata akan sangat bijak jika Bendesa Gianyar mengikuti saran BPN, jangan sampai batas waktu 60 hari yang diberikan sampai lewat, sehingga BPN akan mengeluarkan sertifikat gak guna pakai untuk Pemkab Gianyar. Apalagi Bendesa mengaku memiliki bukti. “Jangan sampai krama punya anggapan tidak amu menggugat karena tidak memiliki bukti-bukti,” sarannya.

Menanggapi pernyataan seorang tokoh Desa Adat Gianyar  yang mendukung langkah Bendesa karena sesuai mekanisme dan merupakan hasil paruman prajuru, Rai menyatakan tak sependapat. Bagi dia, langkah Bendesa tidak sepenuhnya mengikuti mekanisne seperti diatur awig-awig. Alasannya, dia sebagai krama tidak pernah tahu Bendesa akan mengajukan perlindungan hukum. Jika mekanismenya benar, semua krama Desa Gianyar pasti akan tahu.

“Setiap langkah prajuru desa harus mendapat persetujuan krama, dimulai dari persetujuan krama banjar melalui paruman banjar. Selanjutnya masing-masing kelian banjar yang akan menyampaikan hasil paruman banjar ke paruman desa,” pungkasnya. adi

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.