Pendapatan Daerah Naik, DPRD NTB Setujui Ranperda APBD Perubahan 2021 Jadi Perda

  • Whatsapp
WAKIL Gubernur Sitti Rohmi Djalilah (kiri) saat menyerahkan sambutan Gubernur terkait persetujuan DPRD NTB atas nota keuangan dan Ranperda Perubahan APBD NTB 2021, Selasa (14/9/2021). foto: ist

MATARAM – DPRD NTB menyetujui nota keuangan dan Ranperda tentang Perubahan APBD NTB tahun 2021 menjadi Peraturan Daerah (Perda) dalam rapat paripurna DPRD setempat, Selasa (14/9/2021). ”Semoga ini menjadi landasan awal yang kuat untuk pembangunan di NTB,” ujar juru bicara Badan Anggaran (Banggar) DPRD NTB, Sambirang Ahmadi.

Dalam laporan Banggar yang dibacakan Sambirang, pendapatan di APBD Perubahan mengalami kenaikan menjadi Rp5,73 triliun. Ada kenaikan Rp226 miliar atau 4,86 persen dari pendapatan di APBD murni yang senilai Rp5,47 triliun.

Bacaan Lainnya

Untuk belanja ditargetkan sebesar Rp6,38 triliun, meningkat Rp851,38 miliar atau 15,40 persen dari belanja di APBD murni yang sebesar Rp5,52 triliun. Kondisi ini menyebabkan terjadi defisit sebesar Rp 640,35 miliar.

Kemudian, pembiayaan daerah terdiri dari penerimaan pembiayaan sebesar Rp643,35 miliar, meningkat Rp580,35 miliar atau 892,85 persen dibandingkan dengan penerimaan pembiayaan di APBD murni sebesar Rp65 miliar. ”Untuk pengeluaran pembiayaan daerah sebesar Rp5 miliar, turun 50 persen dari APBD murni,” kata Sambirang.

Mengenai rincian kegiatan perubahan APBD 2021, antara lain, urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar ditetapkan sebesar Rp4,2 triliun. Ini dialokasikan untuk Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Rp2 triliun, Dinas Kesehatan Rp240 miliar; RSUP NTB Rp685 miliar; hingga Dinas Sosial Rp69,72 miliar.

Baca juga :  PDDI Bali Bantu Pemkot Denpasar 600 Botol Suplemen Kesehatan

Urusan pemerintahan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar sebesar Rp228,9 miliar. Ini antara lain untuk Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Rp6,9 miliar, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Rp20,89 miliar, Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Rp66,73 miliar, hingga Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Rp14,75 miliar.

Selanjutnya urusan pemerintahan sebesar Rp429,45 miliar diberikan untuk Dinas Kelautan dan Perikanan Rp42,5 miliar, Dinas Pariwisata Rp19,8 miliar, Dinas Pertanian dan Perkebunan Rp191,3 miliar, Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Rp72,38 miliar, serta Dinas Perindustrian Rp28,36 miliar.

Sambirang mengungkapkan, unsur pendukung urusan pemerintah diberikan Rp350,76 miliar. Dialokasikan untuk Sekretariat Daerah Rp238,63 miliar dan Sekretariat DPRD Rp112,13 miliar.

Unsur penunjang urusan pemerintahan diberikan Rp1,05 triliun, dibagi untuk Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian, dan Pengembangan Rp39 miliar; Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Rp866 miliar, Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Rp101,64 miliar, Badan Kepegawaian Daerah Rp18 miliar, hingga Badan Penghubung Daerah Rp9,37 miliar.

Setelah itu, pengawasan urusan pemerintah Rp18,97 miliar untuk Inspektorat NTB. ”Terakhir unsur pemerintahan umum Rp16,16 miliar untuk Bakesbangpoldagri,” terangnya.

Banggar DPRD NTB juga menyampaikan sejumlah catatan untuk eksekutif. Kata Sambirang, belanja daerah diharapkan bisa memberi stimulan untuk perkembangan ekonomi. Harus ada efek berganda bagi peningkatan kesejahteraan rakyat. “Belanja juga harus memperhatikan efektivitas anggaran,” tegas politisi PKS itu.

Selain itu, Banggar mencatat struktur APBD perubahan belum memberi penekanan kepada sektor pilihan. Dilihat di belanja urusan pilihan sebesar Rp429 miliar atau hanya 6,73 persen dari total anggaran 9 belanja daerah. 44,55 persen anggaran urusan pilihan dialokasikan untuk Dinas Pertanian dan Perkebunan.

Baca juga :  LIB: Jadwal Liga 1 belum Terganggu Virus Corona

Untuk Dinas Pariwisata, Dinas Perindustrian, Dinas Perdagangan, serta Dinas Kelautan dan Perikanan hanya mendapat alokasi kurang dari 10 persen. ”Persoalan putus kontrak dengan GTI juga masuk catatan Banggar. Kita harapkan ini bisa menjadi perhatian Gubernur dan Wakil Gubernur,” tandas Sambirang.

Terpisah, Wakil Gubernur NTB, Sitti Rohmi Djalilah, mengatakan, disetujuinya nota keuangan dan raperda perubahan APBD menunjukkan semangat dan keinginan agar pembangunan NTB bergerak maju. ”Legislatif dan eksekutif memiliki tujuan dan semangat yang sama,” tandas Rohmi pada wartawan, Rabu (16/9/2021). rul

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses.