Pemrov NTB Komit Lindungi Pekerja dan Buruh Migran

  • Whatsapp
WAGUB NTB, Sitti Rohmi Djalilah, menyaksikan pemberian santunan JKN pekerja imigran dan penandatanganan PKS Dinas Koperasi UKM di Aula Rinjani RSUP NTB, Selasa (12/1/2021). Foto: ist
WAGUB NTB, Sitti Rohmi Djalilah, menyaksikan pemberian santunan JKN pekerja imigran dan penandatanganan PKS Dinas Koperasi UKM di Aula Rinjani RSUP NTB, Selasa (12/1/2021). Foto: ist

MATARAM –  Pemprov NTB komitmen meningkatkan perlindungan secara masif kepada seluruh tenaga kerja, baik tenaga kerja dalam daerah maupun tenaga kerja migran.  Perlindungan itu diperkuat adanya kerjasama dengan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan sebagai lembaga yang memberikan jaminan kecelakaan dan jaminan kematian bagi tenaga kerja yang sudah terdaftar sebagai anggota.

‘’Karena itu, saya minta kepada BPJS Ketenagakerjaan untuk melakukan sosialisasi masif kepada seluruh masyarakat agar mereka memahami bahwa pentingnya pekerja mendapatkan jaminan kecelakaan maupun kematian setelah terdaftar sebagai anggota,’’ ujar Wakil Gubernur NTB, Hj. Sitti Rohmi Djalilah dalam sambutannya pada acara penyerahan penghargaan pemenang PLKK Award 2020, pemberian santunan JKN Pekerja Imigran dan penandatanganan PKS Dinas Koperasi UKM di Aula Rinjani RSUP NTB, Selasa (12/1/2021).

Bacaan Lainnya

Menurut Wagub, selain mendapatkan jaminan dan santunan, tenaga kerja juga akan terlindungi dari segala beban biaya perawatan. Sehingga, beban keluarga sangat terbantu ketika terjadi hal-hal yang tak diinginkan yang dialami oleh para pekerja itu sendiri.

Rohmi menegaskan, para pekerja dengan jenis pekerjaan yang berat tentu memiliki potensi kecelakaan bahkan kematian yang tinggi. ‘’Dengan potensi itu, maka para pekeja harus memiliki perlindungan yang lebih masif lagi. Salah satunya adalah mendaftarkan diri sebagai anggota BPJS Ketenagarkerjaan. Karena keselamatan seluruh tenaga kerja di NTB harus ditingkatkan perlindungannya,’’ tegasnya.

Baca juga :  Rai Mantra Resmikan Control Room Dharma Negara Niyatatirta, Tingkatkan Pelayanan Perumda Air Minum Tirta Sewakadarma

Selain itu, Wagub juga mengingatkan kepada para pekerja migran atau buruh migran untuk mengikuti prosedur yang ditentukan.  Ia tidak menghendaki,  warga NTB menjadi buruh migran yang ilegal. Sebab, hal itu akan menyulitkan pemerintah untuk mendeteksi keberadaan buruh migran jika terjadi segala macam petaka yang dialami oleh pekerja itu sendiri. Apalagi jika musibah yang dialami terjadi di negara orang, otomatis akan sulit dibantu oleh pemerintah maupun pihak terkait.

Ia mengungkapkan, pemerintah tidak pernah melarang masyarakat untuk mencari nafkah di luar negeri. Namun, mencari nafkahnya harus dengan cara yang baik, yaitu dengan cara yang legal sesuai dengan prosedur yang ada.

Pasalnya,  lanjut Wagub, dari sebanyak 87 tenaga kerja migran yang mengalami kecelakaan, ternyata hanya sebanyak 17 buruh migran yang legal dan mendapatkan bantuan serta santunan.  ‘’Artinya, sisanya sebanyak 70 orang adalah pekerja ilegal. Untuk ke depannya, kita harus mampu mencegah pekerja migran yang ilegal. Semua ini demi kebaikan dan keselamatan pekerja itu sendiri,’’ kata Rohmi.

Sementara itu, Kepala Cabang BPJS Ketenagakerjaan NTB, Adventus Edison Souhuwat, menjelaskan, jumlah Pekerja Migran Indonesia (PMI) asal NTB yang masih aktif sebagai anggota BPJS Ketenagakerjaan sebanyak 11.900 anggota dari 18.000 anggota yang terdaftar. Penurunan jumlah anggota aktif dan tidak aktif disebabkan oleh moratorium atau penundaan keluar negeri dikarenakan pandemi Covid-19. ‘’Terutama, lockdown yang ditetapkan oleh Malaysia, karena 90 persen PMI asal NTB bekerja di negeri jiran tersebut,’’ katanya.

Baca juga :  Redam Transmisi Lokal, Golkar Sebut Pemerintah Harus Mampu Disiplinkan PMI

BPJS Ketenagakerjaan, ulas dia, akan terus meningkatkan jaminan kecelakaan dan kematian kepada pekerja dalam daerah maupu pekerja migran. Karena mengingat langkah ini sebagai upaya perlindungan kepada para pekerja baik kesehatan, keselamatan maupun kematian. Jaminan-jaminan itu tentu sangat membantu beban keluarga para pekerja.

Acara tersebut juga dirangkai dengan penyerahan penghargaan pemenang PLKK Award 2020 kepada RSUP NTB dengan tingkat keamanan kecelakaan terhadap pekerja. Juga pemberian santunan kepada ahli waris keluarga yang meninggal sebagai pekerja migran serta penandatangan kerja sama BPJS Ketenagakerjaan dengan Dinas Koperasi UKM untuk meingkatkan perlindungan terhadap para pelaku UKM/IKM di seluruh NTB. rul

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.