Pemkot Denpasar Usulkan Ranperda APBD-P 2020 dan Penyertaan Modal Daerah PT. Jamkrida Bali Mandara

  • Whatsapp
WALIKOTA Denpasar, IB Rai Dharmawijaya Mantra (kiri) didampingi Sekda, AAN Rai Iswara saat mengikuti Sidang Paripurna ke-16 Masa Persidangan II DPRD Denpasar secara virtual di Graha Sewaka Dharma, Senin (7/9/2020). foto: ist

DENPASAR – Pembukaan Sidang Paripurna ke-16 Masa Persidangan II Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Denpasar digelar secara virtual Senin (7/9/2020).

Sidang yang mengagendakan penyampaian usulan Ranperda Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (APBD-P) tahun 2020 dan Ranperda Penyertaan Modal Daerah Pada Perseroan Terbatas Penjaminan Kredit Daerah (Jamkrida) Bali Mandara Provinsi Bali ini dipimpin Wakil Ketua DPRD Kota Denpasar, I Wayan Mariyana Wandhira.

Sementara Walikota Denpasar, IB Rai Dharmawijaya Mantra didampingi Sekda AAN. Rai Iswara mengikuti sidang paripurna secara virtual di Graha Sewaka Dharma Kota Denpasar. Selain itu, tampak hadir pula secara virtual Wakil Ketua DPRD Kota I Made Mulyawan Arya, Sekda Kota Denpasar, beserta jajaran Pimpinan OPD dan Forkopimda Kota Denpasar.

Walikota Denpasar, IB Rai Dharmawijaya Mantra dalam pidato pengantarnya menjelaskan bahwa usulan APBD-P tahun 2020 ini didasarkan atas adanya penyesuaian terhadap penerimaan daerah baik yang bersumber dari Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan, Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah serta Adanya pergeseran anggaran antar unit organisasi, pergeseran anggaran antar kegiatan dan pergeseran anggaran antar jenis belanja.

“Ranperda APBD-P ini diusulkan dalam upaya memaksimalkan anggaran sebagai wujud nyata mewujudkan pembangunan Denpasar yang baik menuju kesejahteraan rakyat, utamanya dalam mendukung percepatan penanganan dan pemulihan ekonomi daerah di masa Covid-19 ini,” ujar Rai Mantra.

Baca juga :  Pramuka Kwada Bali Serahkan Bantuan Sembako di Klungkung

Lebih lanjut dijelaskan, pada Ranperda APBD-P tahun 2020 ini pendapatan daerah tahun anggaran 2020 setelah perubahan dirancang sebesar Rp1,77 Triliun lebih, menurun sebesar Rp445,00 Miliar lebih atau 20,09% dibanding Anggaran Sebelum Perubahan sebesar Rp2,21 Triliun lebih. Yang terdiri atas Pendapatan Asli Daerah yang dirancang Rp632, Miliar lebih.

Selain itu, dana perimbangan yang terdiri atas dana bagi hasil pajak, bagi hasil bukan pajak, dana alokasi umum, dana alokasi khusus yang dirancang Rp829,73 Miliar lebih.. Untuk dana lain-lain pendapatan daerah yang sah seperti halnya pendapatan hibah, dana bagi hasil pajak, bantuan keuangan serta dana transfer lainya dirancang sebesar Rp308,18 Miliar lebih.

Lebih lanjut Rai Mantra menjelaskan, untuk belanja langsung dan tidak langsung setelah perubahan direncanakan sebesar Rp2,00 Triliun lebih menurun sebesar Rp 422,65 Miliar lebih atau 17,39% dibanding Anggaran Sebelum Perubahan sebesar Rp2,43 Triliun lebih.

Dimana, Belanja Tidak Langsung dirancang sebesar Rp1,14 Triliun lebih mengalami penurunan sebesar Rp92,31 Miliar lebih atau 7,43% dibanding Anggaran Sebelum Perubahan sebesar Rp1,24 Triliun lebih.

Baca juga :  Faktor Kultural Redupkan Geliat Perempuan di Politik

Sedangkan Belanja Langsung dirancang menurun sebesar Rp330,34 Miliar lebih atau 27,81% dari Anggaran Sebelum Perubahan sebesar Rp1,18 Triliun lebih menjadi sebesar Rp851,42 Miliar lebih. Dari Rencana Pendapatan dan Belanja yang telah saya uraikan diatas diketahui bahwa Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 dirancang defisit sebesar Rp237,42 Miliar lebih yang akan ditutupi dengan Pembiayaan Daerah yang dirancang sebesar Rp237,42 Miliar.

Terkait Penyertaan Modal Daerah Kota Denpasar pada PT. Jamkrida Bali Mandara, Rai Mantra menjelaskan bahwa hal ini merupakan salah satu strategi Pemerintah Kota dalam penguatan dan dukungan penjaminan Kredit bagi Pelaku Usaha Mikro, Kecil dan Menengah di Kota Denpasar.

Sebagaimana diketahui bahwa keberadaan PT. Jamkrida Bali Mandara saat ini telah dirasakan manfaatnya oleh masyarakat Provinsi Bali dan Kota Denpasar pada khususnya karena telah memberikan pelayanan penjaminan kredit di Provinsi Bali yang sebagian besar dinikmati oleh Pelaku Usaha di Kota Denpasar.

Dikatakan Rai Mantra, penjaminan yang telah dilakukan oleh PT. Jamkrida Bali Mandara memberikan sumbangan positif bagi pengembangan UMKM di Kota Denpasar sehingga berkorelasi positif juga terhadap pertumbuhan dan perkembangan perekonomian masyarakat Kota Denpasar.

Baca juga :  Pemkab Klungkung Teken Nota Kesepahaman dengan LKPP

Penambahan Penyertaan Modal Daerah pada PT. Jamkrida Bali Mandara akan semakin meningkatkan pelayanannya pada masyarakat Kota Denpasar khususnya pada pelaku Usaha Mikro, Kecil dan Menengah di Denpasar.

Selain tujuan peningkatan daya saing pelaku usaha dengan penjaminan kredit pada PT. Jamkrida Bali Mandara, penyertaan Modal yang akan dilaksanakan ini juga berdampak pada potensi peningkatan Penerimaan Pendapatan Asli Daerah berupa deviden dari penyertaan Modal Daerah tersebut.

Potensi peningkatan Penerimaan Pendapatan Daerah tersebut nantinya akan dapat digunakan dalam mewujudkan pembangunan di Daerah demi kesejahteraan masyarakat Kota Denpasar.

“Tentu dari usulan Ranperda APBD-P tahun 2020 dan Ranperda Penyertaan Modal Daerah Pada Perseroan Terbatas Penjaminan Kredit Daerah (Jamkrida) Bali Mandara Provinsi Bali ini kami berharap hasil yang terbaik dalam mendukung suksesnya pembangunan Kota Denpasar di segala lini guna mencapai peningkatan taraf hidup masyarakat menuju kesejahteraan rakyat, utamanya dalam mendukung percepatan penanganan dan pemulihan ekonomi di masa Covid-19 ini,” jelas Rai Mantra. yes

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.