POSMERDEKA.COM, MATARAM – Proyek Food Estate yang digarap pemerintah jadi sorotan. Sebelumnya Sekjen PDIP, Hasto Kristiyanto, menuding proyek itu sebagai kejahatan lingkungan. Kini, anggota Komisi IV DPR RI, Johan Rosihan, mengklaim sejak awal mengingatkan pemerintah bahwa Food Estate sangat tidak cocok untuk Indonesia yang berbasis daerah kepulauan.
Dia mengatakan, dari rapat kerja bersama pemerintah, Kementerian Pertanian dan Kementerian Kehutanan justru hanya sebatas pendukung Kementerian Pertahanan yang menjadi subutama proyek Food Estate. “Wajar saya simpulkan Food Estate ini proyek bos, tidak cocok dalam konsep negara kepulauan. Masalah ketahanan pangan kita itu ada dari sisi stok dan distribusi, harusnya ini yang dibereskan daripada membuka lahan hutan di Kalimantan yang enggak jelas siapa pemimpinnya,” sungut politisi PKS itu, Rabu (6/9/2023).
Dia menguraikan, jika hendak meningkatkan ketahanan pangan, seharusnya pemerintah membuat Food Estate berbasis pangan lokal. Misalnya Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) dengan sagu. Pulau Sumbawa di Provinsi NTB dengan Jagung di Labangka. Saat rapat dengar pendapat, Johan mendaku menegur pemerintah yang terus melanjutkan program itu karena menelan anggaran besar. Johan menuding program terbukti gagal, bahkan masuk kategori kejahatan lingkungan akibat rusaknya ekosistem dan keseimbangan alam.
“Saya melihat pemerintah kurang berpihak kepada kepentingan petani dan nelayan dalam urusan ketahanan pangan ini,” tegasnya. Wujud ketahanan pangan bila ketersediaan pangan selalu bersumber dari produksi dalam negeri, sehingga menciptakan kemandirian pangan nasional. “Yang utama, kita bisa terlepas dari belenggu impor pangan yang merugikan kedaulatan nasional kita,” imbuhnya.
Dia membeberkan, tahun 2022 hanya tercapai 103.280 hektar, dan itu sangat berbahaya bagi ketahanan nasional. Johan mencontohkan luas kawasan padi tahun 2020 masih 439.421 hektar, tapi pada tahun 2022 hanya tercapai 103.280 hektar. Ditambah jagung dan kedelai terus merosot. Dia berharap anggaran untuk 2024 memang dialokasikan untuk menjadikan Indonesia sebagai negara dengan ketahanan nyata dalam sektor pangan.
Menurut Johan, harus ada perlakuan khusus bagi 70 kabupaten/kota yang saat ini berstatus sebagai daerah rawan pangan. Pun banyak daerah lain mengalami kerentanan rawan pangan. “Semoga hal ini menjadi perhatian serius pemerintah untuk ketahanan pangan nasional kita,” harapnya.
Food estate disebut bakal jadi penopang lahan pangan nasional. Sejak 2020-2023, negara menggelontorkan dana triliunan rupiah untuk menyukseskan program lintas kementerian ini. Presiden Jokowi menunjuk Menteri Pertahanan, Prabowo Subianto, mengurusi proyek lumbung pangan tersebut. Sejumlah komoditas pangan akan dibudidayakan, seperti kentang, bawang merah dan bawang putih. Di sisi lain, proyek ini dinilai akan mengundang bencana yang besar, karena hektaran lahan gambut akan dibabat.
“Saya ingatkan, pangan tidak boleh dengan pendekatan komoditas, tapi harus dengan perlindungan. Saya berdebat dengan Fraksi Gerindra karena aneh, kok mereka (tentara) selaku penyelenggara proyeknya dengan alasan ada kata ketahanan? Ini enggak benar dan menyalahi,”pungkas Johan. rul
