Ngurah Maharjana Resmi Pimpin KPU Karangasem

  • Whatsapp
RAPAT pleno KPU Karangasem, Senin (9/11/2020) malam dengan agenda pemilihan Ketua KPU Karangasem definitif. Foto: ist
RAPAT pleno KPU Karangasem, Senin (9/11/2020) malam dengan agenda pemilihan Ketua KPU Karangasem definitif. Foto: ist

KARANGASEM – Komisioner KPU Karangasem, Ngurah Gede Maharjana, resmi menjadi Ketua KPU Karangasem yang definitif menggantikan Krisna Adi Widana. Ngurah dipilih oleh tiga rekannya, minus Krisna yang masih berstatus berhenti sementara, dalam rapat pleno pada Senin (9/11/2020) malam dengan agenda pemilihan ketua definitif.

Berdasarkan hasil rapat pleno tersebut, Maharjana yang sebelum sudah berstatus Plt Ketua kembali dipilih untuk menjabat Ketua KPU secara resmi. “Ya, pleno sudah berlangsung tadi malam sekitar pukul 23.30 Wita. Semuanya sepakat menunjuk saya untuk melanjutkan (tugas Ketua),” kata Maharjana yang dimintai konfirmasi Selasa, (10/11/2020).

Bacaan Lainnya

Lebih jauh diutarakan, selain dia pribadi, dalam rapat tersebut malam itu juga hadir komisioner Putu Deasy Natalia dan Ni Luh Kusmirayanti. Sementara satu komisioner lainnya, I Putu Darma Budiasa, mengikuti secara daring karena sedang melaksanakan tugas di luar daerah.

Sebagaimana diwartakan sebelumnya, Majelis Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) menjatuhkan sanksi pelanggaran kode etik terhadap I Gde Krisna Adi Widana, Rabu (4/11) lalu. Krisna dicopot dari jabatan Ketua KPU Karangasem, dan diberhentikan sementara selaku komisioner sampai surat pemberhentian sebagai sekretaris dikeluarkan Majelis Desa Adat (MDA) Karangasem.

Alfitra Salam selaku Ketua Majelis menyatakan Krisna sebagai teradu masih aktif sebagai Sekretaris MDA Karangasem, padahal penyelenggara pemilu tidak boleh rangkap jabatan. Krisna juga terbukti menerima honor dari MDA Karangasem, dan majelis berpendapat perbuatan Krisna tidak dibenarkan serta mencederai etika penyelenggara pemilu. Krisna juga dinyatakan terbukti tidak punya komitmen tinggi untuk memenuhi syarat sebagai anggota KPU.

Baca juga :  Utamakan Keselamatan Buka Pariwisata Bali, Tempat Nongkrong Rentan Jadi Klaster Baru

Vonisnya, majelis menjatuhkan sanksi peringatan keras dan pemberhentian jabatan sebagai ketua sejak putusan dibacakan. Teradu juga diberhentikan sementara selaku anggota sampai dengan diterbitkan pemberhentian sebagai prajuru, paling lama 30 hari sejak putusan dibacakan. “Memerintahkan KPU melaksanakan putusan ini paling lama tujuh hari sejak dibacakan, Bawaslu agar mengawasi pelaksanaan putusan,” serunya.

Sebelumnya, Krisna juga menjalani sidang DKPP di kantor Bawaslu Bali, Selasa (6/10) lalu berdasarkan laporan Bawaslu Karangasem ke DKPP. Duduk sebagai majelis hakim Tim Pemeriksa Daerah saat itu yakni Ketua Bawaslu Bali, Ketut Ariyani; Udi Prayudi, dan anggota DKPP, Didik Supriyanto, sebagai Ketua Majelis.017

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.