Merusak Mangrove, Warga Pejarakan Tolak Perpanjangan HGU PT TAD

  • Whatsapp
WARGA Desa Pejarakan, Gerokgak, Buleleng mengecek kondisi Pantai Pasir Putih yang ada di desanya. foto: ist

BULELENG – Polemik pengerukan Pantai Pasir Putih di Banjar Dinas Marga Garuda, Desa Pejarakan, Kecamatan Gerokgak, Buleleng, Bali oleh PT Tekad Andika Darma (TAD) memasuki babak baru. PT TAD kini sedang mengurus untuk permohonan perpanjangan HGU No. 7 dan 8.

Akan tetapi, ternyata warga Pejarakan menolak hal itu.
Alasan penolakan warga karena PT TAD dianggap telah merusak lingkungan terutama mangrove yang ada di sekitar pantai tersebut. Bersama Lembaga Kelautan dan Perikanan Indonesia (LKPI), warga secara tegas menyatakan menolak permohonan perpanjangan HGU No. 7 dan HGU No. 8 milik PTTAD.

Bacaan Lainnya

Untuk diketahui, HGU No. 7 Desa Pejarakan tahun 1990 seluas 300.000 M2 tercatat atas nama PT TAD dan HGU No. 8 Desa Pejarakan tahun 1990 seluas 392.700 M2 juga tercatat atas nama PT TAD. Kedua izin tersebut telah habis pada Oktober 2020, namun perusahaan itu masih tetap melakukan aktivitas.

PT TAD diduga telah melakukan tindakan diluar batas ketentuan. Mengingat izin yang diberikan dalam HGU tersebut adalah tambak udang namun melakukan usaha tambak garam. Bahkan PT TAD melakukan aktivitas dengan mengeruk Pantai Pasir Putih.

“Kami sebagai masyarakat kecil tidak bisa berbuat apa. Setahu saya, yang namanya abrasi itu tidak bisa dimohonkan kembali baik SHM, HGU, HGB. Secara nyata saya lihat pantai ini sudah abrasi apalagi memasang beton,” kata Wayan Sukrada alias Arif, warga Desa Pejarakan.

Baca juga :  Tingkat Kesembuhan Pasien Covid-19 di Denpasar Tembus 93,48%, Tertinggi di Bali

Arif mengaku tidak setuju dan keberatan jika pantai di desanya dikeruk oleh pihak perusahaan. Sebab aktivitas pengerukan itu telah merusak lingkungan mangrove yang ada di pantai tersebut. Dia pun mengharapkan pemerintah menggali potensi disaat masyarakat banyak menganggur. “Apasih tujuan mereka merusak alam, yang tidak menguntungkan masyarakat,” protesnya.

Perwakilan warga lain, Jainal juga menyayangkan hal ini. “Kami harus mengadu kepada siapa dan ini sudah jelas ada dugaan melanggar hukum. Saya lihat lingkungan sudah rusak,” ujar Jainal.

Kuasa hukum warga setempat, Elman Alfin Bago, menegaskan, tindakan dilakukan PT TAD jelas-jelas sudah merusak lingkungan pantai sehingga harus diproses melalui jalur hukum. “Izin HGU yang dimiliki TAD agar tidak diperpanjang lagi. Kalau ini diperpanjang maka kami menduga akan ada kerusakan lingkungan yang lebih parah,” katanya.

Kuasa hukum mewakili para nelayan dan masyarakat sudah melakukan upaya gugatan di PN Singaraja dengan nomor PN. 758/Pdt.G/2020/PN.Sgr. Menurut Elman Bago, ia menduga ada banyak oknum terlibat dalam perpanjangan HGU 7 dan 8 di Desa Pejarakan.

“Ini pelanggaran berat karena dasar hukumnya UU No. 27 Tahun 2007 tentang Pengelolan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil. Rakyat mestinya harus diutamakan, untuk kemajuan negara. Tujuannya adalah untuk mensejahterakan masyarakat,” pungkas Elman Bago. rik

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.