MATARAM – Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) melalui suratnya minta kepala daerah menyediakan alokasi anggaran untuk mendukung pelaksanaan Pemilu dan Pilkada 2024 mendatang. Surat bernomor 90/3037/Polpem tanggal 28 April 2021 ditujukan kepada gubernur, bupati/wali kota, ketua DPRD provinsi/kab/kota seluruh Indonesia.
Surat yang ditandatangani Direktur Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum Kementerian Dalam Negeri, Bahtiar, menyebutkan, “Bersama ini disampaikan kepada Saudara untuk menyediakan alokasi anggaran yang memadai tahun anggaran 2022 sampai dengan 2025 pada organisasi perangkat daerah yang melaksanakan urusan Kesatuan Bangsa dan Politik di daerah, dalam meningkatkan partisipasi masyarakat dan memelihara stabilitas politik dalam negeri,” paparnya dalam surat yang salinannya diterima, Rabu (2/11/2022).
Bahtiar mendaku, program dan kegiatan yang dimaksud antara lain pendidikan politik bagi partai politik dan masyarakat, pembinaan forum kerukunan umat beragama, gerakan kemitraan bersama organisasi kemasyarakatan sipil dan perguruan tinggi dalam menyukseskan Pemilu Serentak 2024.
Selanjutnya pembinaan Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) dan Forum Komunikasi Pimpinan Kecamatan (Forkopimcam), pembumian nilai-nilai Pancasila dan Wawasan Kebangsaan bagi masyarakat. Juga penguatan iklan layanan pendidikan politik dan pembinaan karya seni dan budaya sebagai perekat persatuan dan kesatuan bangsa. Pendek kata, semua dalam mendukung pelaksanaan Pemilu 2024.
Sebelumnya, Ketua DPRD NTB, Baiq Isvie Rupaeda, menyebut usulan KPU NTB terkait rancangan anggaran untuk Pilkada NTB tahun 2024 mencapai Rp377 miliar. Kemudian Bawaslu NTB mengajukan usulan dana pengawasan Pilkada senilai Rp200 miliar. Khusus biaya pengamanan Pilkada dari kepolisian, dia mengaku belum tahu detailnya. Namun, yang jelas itu juga wajib disiapkan.
“Karena biaya Pilkada sama dengan biaya deteksi bencana alam yang harus pemerintah daerah, maka jadikan prioritas utama dalam setiap penyusunan APBD,” kata Isvie, Kamis (3/11/2022). rul
