Legitimasi Koalisi di Pusaran Konflik Nasdem Bali

  • Whatsapp
KETUA DPD Partai Golkar, Nyoman Sugawa Korry; salam siku dengan IB OKa Gunastawa pembentukan koalisi besar untuk Pilkada 2020 di Bali, di Hotel Inna Bali, Kamis (4/6/2020). Foto: gus hendra
KETUA DPD Partai Golkar, Nyoman Sugawa Korry; salam siku dengan IB OKa Gunastawa pembentukan koalisi besar untuk Pilkada 2020 di Bali, di Hotel Inna Bali, Kamis (4/6/2020). Foto: gus hendra

BELUM juga mulai berperang di Pilkada 2020, koalisi besar Nasdem bersama Golkar, Demokrat, Hanura, dan PSI, mendapat sandungan. Nasdem belakangan sibuk dengan konflik domestik. Saling klaim sebagai Ketua DPW Nasdem Bali antara IB Oka Gunastawa dan Jeannette Sudjunadi, itulah soalnya. Alih-alih merapatkan barisan, koalisi besar justru terusik pusaran konflik.

Jika ditelusuri, koalisi Nasdem ditandatangani Gunastawa dengan status Ketua DPW Bali. Kehebohan legalitas Gunastawa terkuak sebagai imbas dualisme DPW Nasdem Bali. Berdasarkan SK No. 01/SK/DPP-NasDem/II/2020 Gunastawa lengser tanggal 11 Februari 2020 dan diganti Plt Ketua, Jeannette Sujunadi.

Kedua kubu sama-sama melaksanakan Rakorwil, masing-masing dipimpin Gunastawa dan Sekwil, Nopi Jayanti, yang kian menguak legalitas struktural partai. Gunastawa mengklaim mengadakan Rakorwil karena perintah Jeannette sebagai Ketua OKK, bukan sebagai Plt Ketua. Anehnya, Jeannette membantah itu, dan bilang hanya minta Gunastawa rekonsiliasi, bukan membuat Rakorwil, apalagi restrukturisasi pengurus.                      

Jadi, jika benar pada 11 Februari 2020 Gunastawa lengser, bagaimana legalitas tanda tangan dia mewakili partai dalam membangun koalisi? Lalu bagaimana legitimasi koalisi kini menurut peserta koalisi?

Baca juga :  Pentingnya Kanalisasi Partisipasi Milenial di Pilkada, KPU Denpasar Garap Kalangan Kampus Lewat Webinar

Melihat gambaran besarnya, sekurang-kurangnya ada tiga hal bisa disoroti. Pertama, Nasdem gagal menjadi pembaru di pentas politik nasional yang ingin menyingkirkan politik oligarki. Sebab, kekuasan dan otoritas DPP begitu besar, karena tinggal menunjuk pengurus di wilayah, bukan melalui proses demokratis –setidaknya terlihat demikian– seperti musda dan sejenisnya. DPW mengusulkan komposisi pengurus lengkap melalui pleno, dan DPP akan mengesahkan. Ini diatur dalam pasal 8 ayat 1 dan 2 AD/ART Nasdem.

Kekuasaan DPP juga tidak diimbangi dengan kondusifnya komunikasi internal, sehingga menyebabkan Gunastawa “tidak tahu” kalau dia digusur dari kursi Ketua DPW. Kondisi ini menyebabkan dia seakan “mempermalukan” diri sendiri dengan menjalankan kewenangan selayaknya ketua. Masalah jadi ribet karena, diakui atau tidak, Gunastawa punya modal simbolik dan gerbong sendiri berkat loyalitasnya sejak awal partai dibentuk. 

Menurut Max Weber, ada tiga model kekuasaan. Pertama kekuasaan berbasis kharisma yang berpusat kepada kualitas pribadi. Di Nasdem sosok itu ada di Surya Paloh. Kedua, wewenang tradisional yang diwarisi melalui adat dan nilai komunal. Ketiga, wewenang legal formal yang merupakan kekuasaan berbasis aturan hukum resmi. Konflik Nasdem ada di model ketiga, dan kekuasaan memang lumrah menjadi sumber hubungan konflik.

Baca juga :  Hentikan Pengawasan Pilkada, Bawaslu Tunggu Perppu

Kedua, partai koalisi kurang jeli dalam proses membuat nota kesepakatan, dan terlihat lebih berbasis kepercayaan kepada sosok politisinya, sehingga merasa tidak perlu memeriksa legalitas strukturalnya. Bagusnya, tidak ada konsekuensi yuridis untuk partai koalisi, meski tidak salah juga jika ada mempertanyakan legitimasi koalisi karena ada satu pihak diragukan legalitasnya. Sulit membayangkan apakah Ketua DPD Partai Golkar Bali, Nyoman Sugawa Korry, tetap tersenyum lebar jika tahu Gunastawa yang diajak tanda tangan koalisi di Hotel Inna Bali, Denpasar itu ternyata bukan lagi Ketua DPW Nasdem?

Walaupun tidak terkait langsung, tetap saja partai koalisi terseret dalam masalah internal Nasdem, paling sedikit secara moral. Mau ikut campur demi soliditas koalisi, salah. Membiarkan bergulir apa adanya, tidak ada jaminan konflik selesai sampai pendaftaran calon ke KPU. Dampaknya, akan terasa wajar jika kemudian nasib koalisi dan keseriusan Nasdem di pilkada dipertanyakan mitra koalisi. Bukan mustahil kontrak bersama diputus di tengah jalan, dengan alasan kader partai lain “tak nyaman citra koalisi turun gegara masalah Nasdem”.

Baca juga :  Komunikasi Efektif Bawaslu-KPU Cegah Potensi Konflik

Ketiga, rekonsiliasi tanpa harus ada yang kehilangan muka sebagai alternatif solusi. Bicara sejarah, lumrah tabiat ngambekan jadi budaya di kalangan elite politik kita ketika diabaikan dia punya mau. Bahkan Nasdem, konon, juga dibangun Paloh yang kecewa karena “visi-misinya” tidak ditampung DPP Partai Golkar. Jika saling klaim kedua kubu di Bali berkepanjangan, yang rugi Nasdem sendiri. Waktu yang tersisa selama enam bulan menjelang pemungutan suara 9 Desember, malah dipakai bertengkar. Sangat ironi etika jargon Restorasi Indonesia digemakan Nasdem, tapi mengelola konflik internal saja seakan barang langka nan mahal.

Tetapi, ada hal positif yakni Nasdem tidak memiliki batasan afiliatif ketika muncul niat regenerasi. Memang akan ada konflik, tapi kader terbaik niscaya muncul meski dengan dinamikanya sendiri. Hal positif lain, meski tidak signifikan, adalah menjadikan Nasdem sebagai media darling untuk sesaat.

Tanpa konflik, suatu organisasi tidak akan tambah besar. Sosiolog Jerman, Lewis Coser, menyebut konflik internal memberi fungsi positif terhadap kelompok identitas mengenai adanya kesalahan perilaku. Ada perilaku menyimpang dari norma kelompok yang perlu dikoreksi kelompok itu. So, senyampang menanti Nasdem mengatasi masalah “dapurnya”, mempertanyakan –jika bukan malah meragukan– legitimasi politik koalisi besar penantang hegemoni PDIP di mata publik Bali layak jadi bahan kontemplasi. Gus Hendra

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.