Komunikasi Efektif Bawaslu-KPU Cegah Potensi Konflik

  • Whatsapp
KETUT Ariyani. Foto: gus hendra
KETUT Ariyani. Foto: gus hendra

DENPASAR – Dinamisnya kegiatan dan kepentingan dalam menjalankan tahapan Pilkada 2020 berpotensi melahirkan pelanggaran bagi penyelenggara. Meminimalisir kondisi itu, Bawaslu Bali mengajak KPU Bali untuk menyamakan pemahaman mengenai teks dan konteks peraturan yang ada. Hal itu disampaikan Ketua Bawaslu Bali, Ketut Ariyani, dalam rapat daring “Norma Hukum Potensi Pelanggaran dan Antisipasi Pilkada di Era New Normal” bersama KPU Bali, Rabu (1/7/2020).

Menurut Ariyani, menyamakan frekuensi dengan komunikasi tentang norma hukum itu penting, karena kedua lembaga bekerja sesuai aturan. Dinamika yang terjadi banyak dipengaruhi pihak-pihak berkepentingan. Dia menyebut Bawaslu selalu menjalin komunikasi dengan KPU Bali agar tidak ada konflik di tingkat bawah karena pemahaman berbeda, yang tidak diharapkan.

Bacaan Lainnya

“Beberapa kejadian masih ada komunikasi terputus antara Bawaslu dan KPU yang sampai berakhir ke DKPP. Kami sangat tidak mengharap kejadian begitu,” sebutnya.

Karena saat ini di masa pandemi, ulasnya, salah satu norma yang diatur yakni penyelenggara memakai alat pelindung diri (APD) sesuai Peraturan KPU PKPU). Karena kewajiban APD diatur dalam PKPU, jelasnya, maka itu menjadi objek pengawasan Bawaslu. Bagi KPU kabupaten/kota diajak bisa koordinasi dengan Bawaslu kabupaten/kota agar jika ada penafsiran berbeda bisa disamakan demi mengurangi potensi konflik.  

Baca juga :  Budidaya Kerapu, Kepiting, dan Udang Diharap Terwujud di Ceningan

“Jika KPU kabupaten/kota ada masalah dengan Bawaslu kabupaten/kota, bisa disampaikan ke Bawaslu bali yang akan dikooordinasikan ke jajaran masing-masing. Kami berharap itu bisa dilaksanakan saat tahapan dijalankan oleh KPU,” lugasnya.

Spirit bekerja sama juga disuarakan Ketua KPU Bali, I Dewa Agung Lidartawan. Dia juga mengajak kedua lembaga mampu mencatat sejarah di Bali dengan sukses menyelenggarakan pilkada di tengah pandemi. Kendalanya adalah ada ketidakpastian penafsiran aturan antara pelaksana teknis dengan pengawas. “Mari sinergi buat Bali menjadi terbaik, dan saya yakin kita mampu karena punya banyak pengalaman pemilu sebelum-sebelumnya. Komunikasi yang baik di (tingkat) provinsi agar sampai juga di badan ad hoc untuk bekerja efektif dan efisien dengan kualitas terbaik,” tegasnya.

Seperti diberitakan pada Selasa (30/6) lalu, salah satu instruksi KPU RI kepada jajaran yakni memakai APD sebagai bagian protokol kesehatan saat menjalankan tahapan Pilkada 2020. Antara lain tahapan pencocokkan dan penelitian (coklit), karena ada pertemuan fisik antara penyelenggara dan masyarakat. Jika penyelenggara tidak memakai APD, Bawaslu otomatis menjadikan itu sebagai catatan pelanggaran. Norma ini dikomunikasikan KPU Bali dengan Bawaslu Bali pada Senin (29/6) menimbang ada kemungkinan keterlambatan pengadaan APD oleh KPU lantaran masalah teknis. hen

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.