MANGUPURA – Komisi IV DPRD Badung melakukan kunjungan kerja ke Pemprov DKI Jakarta, Kamis (5/3/2020). Kunjungan kerja tersebut untuk sharing masalah anggaran pendidikan, sekolah inklusi dan juga penanganan virus korona. Kunjungan dipimpin langsung Ketua DPRD Badung, I Putu Parwata, Wakil Ketua I Made Sunarta.
Turut Serta Ketua Komisi IV I Made Sumerta, Wakil Ketua Komisi IV I Nyoman Gede Wiradana, Wakil Ketua II I Made Suwardana, Sekretaris I Ni Luh Putu Gede Rara Hita Suksma Dewi, Sekretaris II Putu Yunita Oktarini yang didampingi anggotanya Ni Luh Sekarini, I Gede Aryantha, Ni Ketut Suweni dan Ni Luh Gede Sri Mediastuti.
Kunker diterima bersama sekalian bersama Komisi I DPRD Badung oleh Sekretaris Pelaksana BPBD Pemprov DKI Jakarta Anton Parura didampingi Widodo selaku Kasubag Keuangan Dinas Pendidikan Pemprov DKI Jakarta, Saikun selaku Bidang SMP/SMA Disdik Pemprov DKI Jakarta dan lainnya.
Ketua DPRD Badung, I Putu Parwata mengatakan tujuan kunjungan mengenai pendidikan lebih khusus terkait anggaran pendidikan di Pemprov DKI Jakarta dan juga penanganan pendidikan anak berkebutuhan khusus “Kami ingin tahu tentang anggaran pendidikan dan penanganan anak berkebutuhan khusus,” kata Parwata.
Begitu juga Ketua Komisi IV, Made Sumerta yang membidangin pendidikan dan kesehatan ini juga menanyakan hal yang sama masalah anggaran pendidikan dan juga isu korona saat ini. Mengingat di Jakarta sudah diumumkan ada dua positif korona.
Widodo Kasubag Keuangan Dinas Pendidikan Pemprov DKI Jakarta menerangkan, untuk anggaran pendidikan di Pemprov DKI Jakarta itu juga sesuai aturan yakni 20 persen dari APBD. Lebih lanjut, untuk tahun ini anggaran pendidikan digelontor Rp21 triliun lebih.
Rinciannya untuk belanja tidak langsung dialokasikan Rp 8,4 triliun lebih, untuk belanja langsung Rp7,2 triliun lebih dan hibah bansos digelontor Rp5,8 triliun lebih. “Anggaran pendidikan kami sesuai aturan yaitu 20 persen dari APBD dan dialokasikan untuk belanja langsung, belanja tak langsung dan untuk hibah serta bansos,” kata Widodo.
Mengenai sekolah di Jakarta, saat ini sekolah negeri di Jakarta sudah menjadi sekolah inklusi dan seluruh sekolah wajib menerima setiap kelas itu 2 orang siswa yang berkubutuhan khusus tentu anak-anak ini bisa ditangani secara inklusi. “Kalau bagi anak-anak yang tidak memungkinkan di sekolah biasa, kami juga memiliki 13 SLB negeri mulai dari tingkat SD- SMA,” ungkapnya.
Sementara mengenai masalah virus korona, Anton Parura selaku Sekretaris Pelaksana BPBD Pemprov DKI Jakarta mengakui telah diumumkan bahwa dua orang positif korona yang berlokasi di daerah Depok. “Kami sangat antisipasi, sekarang ini baru masuk ke Balai kota saja sudah diperiksa suhu tubuh, itu antisipasi awal,” terangnya. 020
