Kolom Kosong dan Menjaga Demokrasi Tak Mati

  • Whatsapp

TIMOR Timur, 30 Agustus 1999, referendum dilaksanakan di provinsi ke-27 di Indonesia pada era Orde Baru itu. Rakyat Timor Timur diajukan dua pertanyaan dalam mekanisme voting. Pertama, apakah menerima otonomi khusus untuk Timor Timur dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia; kedua, apakah menolak otonomi khusus yang diusulkan untuk Timor Timur, dan itu berarti pisah dari Indonesia. Hasilnya, 78,5 persen rakyat Timor Timur memilih opsi kedua.

Menghangatkan suasana Pilkada Badung 2020 yang menghadirkan paslon tunggal versus kolom kosong, Ketua DPC Partai Gerindra Badung, I Wayan Disel Astawa, bermanuver dengan minta rakyat Badung bernas menggunakan hak politik. Dia mengajak berpikir jernih mencermati janji paslon petahana Giriasa yang disampaikan dalam kampanye. Alasannya, ada sejumlah janji kampanye di periode pertama belum lunas; santunan lansia tak lagi cair dan dana hibah yang belum direalisasi adalah dua di antaranya. Semua argumennya bermuara kepada ajakan “melirik” kolom kosong sebagai pilihan.

Bacaan Lainnya

Dari perspektif wacana, ajakan memilih paslon tunggal atau kolom kosong sama-sama sah secara politik dan yuridis. Yang ingin memilih kolom berisi foto paslon dan kolom kosong diberi ruang yang sama oleh KPU. Pilihan rakyat Badung adalah setuju atau tidak setuju, alias suka atau tidak suka dengan Giriasa. Dalam lingkup lokal, paslon tunggal versus kolom kosong bermakna sama dengan referendum: kalau tidak suka ya mari berpisah baik-baik.

Baca juga :  Kendalikan Hama Tikus, Bupati Mahayastra Lepas 8 Tito Alba

Karena di Badung hanya ada paslon Giriasa, rakyat Badung memilih apakah ingin Giriasa melanjutkan ke periode kedua atau tidak. Jika ingin situasinya sama seperti pada periode pertama Giriasa menjabat, coblos kolom yang ada fotonya. Jika tidak ingin Giriasa lanjut memimpin, terlepas apakah motifnya bosan, ingin perubahan dan sebagainya, disilakan mencoblos kolom kosong.

Pendukung paslon tunggal cukup gencar kampanye melibas kolom kosong, antara lain dengan wacana “kalau kolom kosong menang maka Badung sama saja tidak punya Bupati”. Pesan ini tentu disepakati oleh mereka yang, terutama, kaum pemilih tradisional, homogen, pernah mencicipi royalnya Pemkab Badung, dan posisi dominan di Badung Utara sebagai basis Giri Prasta. Namun, bagi pemilih rasional dan pemilih kritis, wacana itu malah dijadikan olok-olok. Kontra wacana itu mudah ditemui di wilayah heterogen di Badung Selatan, mereka yang tidak memiliki party ID, lawan politik dan faksi internal yang kecewa.

Di sisi lain, wacana yang mendelegitimasi kolom kosong secara tidak langsung menunjukkan kegalauan petahana. Bila benar Badung sejahtera sesuai acapkali diklaim Giriasa selama ini, percayalah, tidak perlu kampanye niscaya tetap menang. Jokowi saat Pilkada Solo 2010 tetap menang 91,09 persen tanpa kampanye jor-joran. Meski begitu, sebagai strategi komunikasi politik, kampanye negatif kolom jelas bukan hal tabu dilakukan.

Mengilas balik sejenak, wacana yang dipakai pembenaran hadirnya paslon tunggal adalah untuk menekan konflik horizontal akibat terbelahnya dukungan masyarakat saat kontestasi. Sepintas ini benar, karena paslon hanya akan berhadapan dengan kolom kosong yang tidak “merepresentasikan” kekuatan siapapun. Lihat saja, gegara head to head Pilpres 2019 antara Jokowi dan Prabowo, kita dipertontonkan, khususnya di media sosial, dehumanisasi berwujud istilah “cebong” dan kampret”.

Baca juga :  Bahas RKA dan Program Kerja, KONI Badung Kumpulkan Pengurus Cabor

Masalahnya, jika dikaji kritis, wacana itu menuduh dan menggiring bahwa kontestasi politik dengan calon lebih dari satu akan melahirkan konflik berbahaya. Bahwa tidak melulu paslon tunggal buruk, tapi bagaimana proses berjenjang lahirnya paslon tunggal itulah yang dinilai khalayak. Sejumlah akademisi dan peneliti memandang paslon tunggal juga memiliki sisi buruk. Mulai dari melemahnya pelembagaan politik di internal partai, berpotensi mengganggu keseimbangan kekuasaan bagi tata kelola pemerintahan yang baik (sebagai imbas balas budi atas dukungan yang diberikan), tidak ada kekuatan pengontrol karena koalisi besar niscaya dibarengi konsensi dan kompensasi, serta membuat warga tidak ada pilihan kompetitif.

Terlepas dari bagaimana hasilnya, tantangan terbesar petahana justru ketika melawan kolom kosong, karena dapat menjadi representasi siapa saja yang tak suka kepadanya. Selain wajib menang sebagai justifikasi keberhasilan periode sebelumnya, membangun daerah di tengah carut-marut dihajar pandemi Covid-19 menjadi tantangan tak kalah pentingnya. Semua bermuara kepada menjaga agar, meminjam buku Stevan Levitsky dan Daniel Ziblatt berjudul “How Democracies Die” (2018), demokrasi tidak mundur atau dibonsai pemimpinnya yang justru lahir dari proses demokrasi. So, warga Badung, sudah menentukan akan memilih kolom kosong atau kolom yang ada gambarnya pada 9 Desember nanti? Gus Hendra

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.