Ketut Rudia: Desa Kawal Luber

  • Whatsapp
Ketut Rudia. Foto: ist
Ketut Rudia. Foto: ist

DENPASAR – Berlangsungnya PPKM Darurat selama dua pekan sampai minggu depan cukup memberi “sandungan” atas kegiatan Bawaslu Bali. Agenda sosialisasi produk hukum Pemilu dan Pilkada kepada publik terpaksa ditunda, karena kegiatan itu mengharuskan dihadiri banyak orang. “Namanya sosialisasi berarti kan harus ada audiens. Sementara dibatalkan dulu sampai selesai PPKM,” kata anggota Bawaslu Bali, I Ketut Rudia, usai rapat daring bersama jajaran Bawaslu kabupaten/kota.

Menurut Rudia, Divisi Hukum Bawaslu Bali sebenarnya hendak melanjutkan program tahun lalu yakni Deklarasi Desa Sadar Hukum. Kegiatan itu diawali sosialisasi Pemilu dan Pilkada, dengan Bawaslu mendatang masyarakat ke satu banjar di semua kabupaten. Teknisnya, Bawaslu kabupaten/kota mencari tempat atau banjar yang representatif untuk menghadirkan warga, Bawaslu Bali yang memberi materi.

Bacaan Lainnya

“Semoga PPKM tidak diperpanjang. Sebenarnya ini sudah bisa jalan awal Juli, tapi yaa kondisinya kena PPKM ini,” sambung komisioner asal Karangasem itu.

Soal mengapa harus dijalankan dengan cara tatap muka, Rudia mendaku karena anggaran program itu memang berbentuk pertemuan fisik. Tentunya dengan menjalankan kewajiban protokol kesehatan. Sasarannya adalah pendidikan politik ke masyarakat agar lahir kesadaran politik menuju kualitas pemilu yang lebih baik.

Baca juga :  Fraksi Hanura Tagih Janji Bupati Klungkung Entaskan Kemiskinan

Indikator kesadaran politik dalam pemilu, terangnya, saat ini cenderung direduksi hanya sekadar tingkat partisipasi masyarakat saja. Padahal bisa saja seseorang itu menggunakan hak pilih bukan atas kesadaran sendiri, melainkan karena suruhan atau bayaran orang lain. Bawaslu ingin agar seseorang memilih karena kesadaran sendiri, bukan karena intimidasi, iming-iming, politik transaksional dan sebagainya.

“Dalam sosialisasi itu masyarakat kami beritahu, misalnya, kalau melanggar ini sanksinya. Kita bicara kualitas di sini, bukan cuma kuantitas. Jadi, komitmennya itu adalah desa mengawal pemilu agar berlangsung luber dan jurdil, kemudian diakhiri dengan Desa Sadar Hukum,” tandas mantan jurnalis media lokal di Bali tersebut. hen

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar anda diproses.