POSMERDEKA.COM, DENPASAR – Rapat paripurna di DPRD Bali, Senin (2/10/2023) terasa berbeda dengan rapat-rapat sebelumnya. Ini paripurna perdana yang dipimpin Ketua DPRD Nyoman Adi Wiryatama dengan dihadiri Pj. Gubernur Bali, Sang Made Mahendra Jaya. Karena para legislator belum akrab, Adi Wiryatama mengagendakan untuk pertemuan ramah-tamah dengan Pj. Gubernur yang belum genap sebulan menggantikan Wayan Koster tersebut.
“Saya perkenalkan Pak Pj. Gubernur, Irjenpol Sang Made Mahendra Jaya,” kata Wiryatama sembari menunjuk Pj. Gubernur yang duduk di kanannya, disambut aplaus hadirin.
“Untuk di eksekutif apa sudah ketemu semua dengan Pak Pj? Kalau belum keterlaluan itu. Untuk Dewan nanti tanggal 5 jam 10 pagi kita ramah-tamah, supaya tidak lagi saya ditanya-tanya kapan ketemu Pj?” sambung politisi senior PDIP itu terkekeh. Mahendra Jaya cuma tersenyum lebar menyimak proses perkenalan dengan koleganya di legislatif.
Membacakan jawaban eksekutif tentang raperda APBD Semesta Berencana 2024 dan Raperda Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Mahendra menyebut target makro pembangunan Bali disusun lebih optimis tapi tetap realistis. Pertumbuhan ekonomi Bali diperkirakan 5,75 persen dengan laju inflasi di kisaran 3 persen plus minus 1 persen, tingkat kemiskinan ditargetkan 4,07 persen, dan tingkat pengangguran ditarget 2,57 persen.
“Tingkat kemiskinan di Bali Maret 2023 mencapai 4,25 persen, kemiskinan ekstrem 0,54 persen dari data Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan. Tingkat pengangguran tahun 2022 mencapai 4,8 persen,” jelasnya.
Dia melanjutkan, Pendapatan Daerah direncanakan Rp5,8 triliun lebih, terdiri dari PAD Rp3,6 triliun lebih yang meliputi Pajak Daerah Rp2,9 triliun lebih, Retribusi Daerah Rp59 miliar lebih, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan Rp143 miliar lebih, dan Lain-lain PAD yang Sah Rp432 miliar lebih. Pendapatan Transfer dari pemerintah pusat direncanakan Rp2,2 triliun lebih.
Belanja Daerah direncanakan Rp6,5 triliun lebih, terdiri dari Belanja Operasi Rp4,5 triliun lebih yang meliputi Belanja Pegawai Rp2,2 triliun lebih, Belanja Barang dan Jasa Rp1,2 triliun lebih, Belanja Bunga Rp2,5 miliar lebih, Belanja Subsidi Rp2,5 miliar lebih, Belanja Hibah Rp994 miliar lebih, dan Belanja Bantuan Sosial Rp10 miliar lebih.
Untuk Belanja Modal direncanakan Rp576 miliar lebih, yang meliputi Belanja Modal Peralatan dan Mesin Rp147 miliar lebih, Belanja Modal Gedung dan Bangunan Rp302 miliar lebih, Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi Rp72 miliar lebih, Belanja Modal Aset Tetap Lainnya Rp52 miliar lebih, dan Belanja Modal Aset Lainnya Rp885 juta.
Belanja Tidak Terduga direncanakan Rp50 miliar, Belanja Transfer Rp1,3 triliun lebih yang meliputi Belanja Bagi Hasil Rp1,1 triliun lebih dan Belanja Bantuan Keuangan Rp157 miliar lebih.
Mahendra membeberkan, RAPBD Semesta Berencana 2024 direncanakan defisit sebesar Rp639 miliar lebih atau 10,87 persen. Defisit ini akan dibiayai dari perencanaan penerimaan pembiayaan daerah setelah dikurangi pengeluaran pembiayaan daerah. Penerimaan pembiayaan daerah direncanakan Rp888 miliar lebih, dari proyeksi Silpa 2023 sebesar Rp741 miliar lebih, dan pencairan Dana Cadangan sebesar Rp147 miliar lebih. “Pengeluaran pembiayaan daerah direncanakan Rp248 miliar lebih, untuk pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo Rp248 miliar lebih,” jelasnya. hen
