SEPEKAN terakhir perbincangan hangat di jagat politik nasional masih berkutat dari dilamarnya Kaesang Pangarep menjadi Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia (PSI). Pelbagai spekulasi menyeruak dengan masuknya putra bungsu Presiden Jokowi cum kader terbaik PDIP itu. Mulai dari yang menilai PSI dan Kaesang cuma mencoba eksperimen politik, sampai yang “agak seram” yakni menuduh Jokowi sedang memainkan strategi menentang Megawati karena sakit hati ditelikung dalam pencapresan Ganjar Pranowo.
Menimbang lingkup nasional banyak sudah yang membincang kejutan Kaesang, tulisan ini hanya berusaha membaca bagaimana lanskap politik lokal Bali dengan hadirnya PSI “aroma Jokowi”. Pertanyaan paling banyak diajukan, akankah PSI mampu mendapat insentif elektoral dari kader PDIP yang juga loyalis Jokowi?
Bicara data, pada Pileg 2019, PDIP di Bali mencatat perolehan suara 1.257.590 dari 2.313.386 suara sah atau setara dengan 54,36 persen. Di bawah PDIP ada Partai Golkar dengan 382.607 suara, Demokrat (118.830), Gerindra (109.600), Nasdem (102.966), Hanura (84.012), dan PSI dengan 55.399 suara. Untuk Pilpres, PDIP yang mengusung Jokowi-Ma’ruf Amin mencatat rekor dengan mendulang 2.351.057 suara atau 91,68 persen, berbanding 213.415 suara atau 8,32 persen untuk Prabowo-Sandiaga Uno.
Membaca data itu, terlihat ada jurang lebar antara pemilih atau penyuka Jokowi yang mencapai 91,68 persen dengan pemilih PDIP yang hanya 54,36 persen. Ini berarti ada 37,32 persen penyuka Jokwi yang tidak menyalurkan hak pilihnya saat Pileg ke PDIP. Mereka tersebar ke pelbagai lain, antara lain PSI. Hanya, meski PSI kala itu juga mengusung Jokowi, tapi mereka tidak kebagian efek ekor jas signifikan, karena hanya mendapat 2,39 persen suara di Bali.
Minim insentif elektoral meski sama-sama berjuang dengan PDIP, PSI kini mengubah strategi dengan mencangkok langsung simbol Jokowi berwujud Kaesang sebagai nakhoda partai. Tudingan bahwa PSI menjiplak PSSI dengan “menaturalisasi” anggota kemarin sore ke puncak kendali, dianggap angin lalu. Target tembus ke Senayan dipakai pijakan membuat terobosan. Lagipula membajak kader partai lain toh bukan barang baru di negeri ini. Kalaulah pembajakan ala PSI bikin heboh, karena ada faktor anak Presiden Jokowi saja. Di luar itu, semua normal-normal saja secara politik.
Karena ada sensasi dan kontroversi, layak dikaji akankah PSI bisa besar di Bali? Yang pasti, pertama, PDIP sebagai partai penguasa di Bali sejak Pemilu 1999, tentu tidak ikhlas ceruk suaranya hendak dilucuti PSI. Faktor genealogis Megawati masih laku sebagai alat perjuangan guna mengagitasi pemilih, terutama di basis dan keluarga loyalis PDI sampai jadi PDIP, untuk mempertahankan wilayah mereka dari penetrasi partai lain. Terlebih dalam pengalaman kepemiluan, PSI hari ini lebih terlihat sebagai “cucu” PDIP ketimbang sebagai kompetitor.
Kedua, Gubernur dan delapan bupati/wali kota di Bali adalah kader PDIP. Niscaya mereka tidak mungkin berpangku tangan melihat PSI mengacak-acak wilayahnya untuk menebar pesona, apalagi mendulang suara. Apalagi PDIP memasang target peningkatan kursi ke Senayan dari 6 kursi sebelumnya, plus 38 dari 55 kursi DPRD Bali. Dalam kondisi normal saja PSI megap-megap mencari ruang, apalagi sampai lancang “mencuri” Kaesang yang dinarasikan sebagai simbol Jokowi. PDIP pasti kian habis-habisan untuk memberi “hukuman” politik.
Ketiga, gaya gaul anak muda yang dilekatkan pada PSI dalam komunikasi politik egaliter (dengan menyebut Bro dan Sis tanpa melihat perbedaan status atau usia), yang terkesan sangat independen terhadap lingkungan dan kepada orang-orang tua, terlihat kurang membumi di Bali. Berpuluh-puluh tahun dikendalikan dogma adat dan budaya Bali yang paternalistik, anak-anak muda Bali sejatinya cenderung apatis dengan politik. Secara tradisi, para pemilih pemula (atau kalangan milenial) baru akan memilih setelah berkonsultasi dengan orang tua atau kerabatnya yang lebih dahulu mengenal pemilu. Di titik ini, ceruk suara anak muda yang bisa direbut di Jakarta misalnya, relatif sulit diimitasi di Bali.
Dari sisi literasi, mesti diakui anak muda kita masih kesulitan memahami apa itu visi dan misi partai. Jalan tersingkat memahami adalah dengan asosiasi atau personalisasi sosok tertentu, yang dikonstruksi sebagai representasi partai. Prabowo sebagai pengejawantahan visi dan misi Gerindra misalnya, atau Jokowi sebagai manifestasi visi dan misi PDIP. Untuk PSI, dalam lanskap lokal, sosok itu belum tersedia. Nama Ketua Umum PSI Bali saja, bisa jadi politisi di Bali tidak banyak yang tahu. Artinya, alih-alih gercep ala Kaesang Pangarep, PSI di Bali belum terlihat adaptif merespons perubahan cepat yang terjadi di Jakarta.
Hanya, karena pemilih milenial seakan menyatu dengan gawai, berarti mereka sangat segmented. Jika PSI yang mempertahankan citra sebagai partai anak muda mampu mendata secara tepat apa yang disuka dan apa yang tidak disuka anak muda, metode dan konten kampanye bisa lebih fleksibel dan disesuaikan dengan audiens atau pasar yang dituju. Publik dan khususnya pemilih pemula masih menanti hal baru apa yang ditawarkan PSI tapi belum pernah ditawarkan partai lain. Sekurang-kurangnya tidak terlihat berjarak dengan selera anak muda, sebagaimana masih terjadi dengan partai lebih senior.
14 Februari 2024 memang tinggal menghitung hari, tapi masih ada ruang bagi PSI meningkatkan popularitas, akseptabilitas dan elektabilitas di Bali. Namun, jika berharap itu terjadi karena efek Kaesang, rasanya masih jauh panggang dari api. Bahwa Kaesang anak Jokowi yang saat Pilpres 2019 menang telak di Bali, tapi Kaesang bukanlah Jokowi. Keperkasaan Jokowi juga disumbang faktor blunder Sandiaga Uno, dengan isu wisata halal tapi tergelincir jadi wisata syariah, yang menggerus simpati pemilih di Bali yang dominan Hindu.
Sebagai penutup, 14 Februari 2024 juga kita lihat akankah strategi mendaulat Kaesang mampu melejitkan PSI dan bikin turbulensi untuk PDIP di Bali? Atau, justru kian tersungkur akibat “karmapala politik” karena berani keluar dari gerbong Megawati, yang punya kekuatan simbolik di mata sebagian warga Bali? Kita tunggu bersama. Gus Hendra
