Kasus Masker “Serempet” Bawaslu, KPU Karangasem Ikut Diperiksa

  • Whatsapp
KASI Intel Kejari Karangasem, Dewa Gede Semara Putra. Foto: ist

KARANGASEM – Kasus terkait pengadaan masker scuba di Karangasem terus berproses di Kejari Karangasem. Seperti Rabu (12/1/2022), Kejari kembali memeriksa sejumlah saksi, kali ini melibatkan KPU serta Bawaslu Karangasem.

Kasi Intel Kejari Karangasem, I Dewa Gede Semara Putra, mengatakan, Ketua Bawaslu Karangasem dan mantan Bupati Karangasem, IGA Mas Sumatri, pernah dipanggil atau diperiksa sebagai saksi. Pemanggilan kembali dilakukan karena ada tambahan keterangan yang harus digali sesuai dengan petunjuk jaksa peneliti.

Bacaan Lainnya

Tambahan dimaksud menyangkut mengenai apakah ada perintah pengadaan masker ini, juga ada beberapa dokumen atau surat yang perlu diklarifikasi lagi. “Sebab, saat menjabat sebagai Bupati, Mas Sumatri ada memberi disposisi atau petunjuk kepada bawahannya,” jelas Semara Putra kepada awak media.

Dia melanjutkan, pemanggilan melibatkan Bawaslu dan KPU Karangasem juga gegara ada kaitan dengan Pilkada Karangasem 2020. Namun, dia menegaskan pemanggilan bukan terkait dengan Pilkada, melainkan kepada pemeriksaan adanya distribusi masker saat masa kampanye.

Kejari ingin mendapat data dari Bawaslu dan KPU kapan tahapan pelaksanaan Pilkada tersebut, termasuk masa kampanye, masa tenang, sampai perolehan suaranya. “Di mana distribusi masker yang diadakan ini saat tahapan kampanye, jadi kami ada bukti berupa tanda terima kepada masyarakat,” urainya.

Baca juga :  PDP Covid-19 di Bali Bertambah, Lima Pasien Sembuh

Untuk pejabat yang diperiksa, Semara Putra berujar ada empat orang. Selain Mas Sumatri, anggota KPU Karangasem dan Bawaslu Karangasem, satu lagi pejabat Pemkab Karangasem yakni Kabag Hukum.

Untuk kemungkinan adanya tersangka baru, dia mendaku masih belum ada indikasi. Hasil pendalaman masih akan didiskusikan lagi dengan tim penyidik lainnya.

Mengenai jumlah kerugian dari BPKP, dia mengaku sampai saat ini belum ada. Sebab, kalaupun dikeluarkan sekarang, masih ada beberapa bukti yang harus diteliti lagi oleh BPKP. nad

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses.