POSMERDEKA.COM, DENPASAR – Pengawasan ketat dilakukan dalam rangkaian Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) tahun ajaran 2025/2026. Inspektorat Jenderal Kementerian dan Inspektorat Daerah mengawasi SPMB tahun ini.
Kepala Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga (Disdikpora) Kota Denpasar, Anak Agung Gede Wiratama, mengatakan, pemantauan penerimaan murid baru bertujuan untuk memastikan penerimaan murid baru dan penerimaan murid pindahan yang dilakukan oleh pemerintah daerah atau satuan pendidikan sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 3 Tahun 2025 tentang penerimaan murid baru.
‘’Pemantauan dapat dilakukan oleh Inspektorat Jenderal Kementerian dan Inspektorat Daerah,’’ kata Agung Wiratama, Senin (7/7/2025) mengutip Keputusan Wali Kota Denpasar Nomor 100.3.3.3/756/HK/2025 tentang Juknis PMB Taman Kanak-kanak, Sekolah Dasar, dan Sekolah Menengah Pertama Tahun Ajaran 2025/2026.
Lebih lanjut ditegaskan, Pemerintah Daerah dan Kementerian sesuai kewenangan melakukan evaluasi secara berkala paling sedikit satu kali dalam satu tahun terhadap pelaksanaan PMB secara menyeluruh dan berkesinambungan. ‘’Hasil evaluasi digunakan sebagai dasar penyempurnaan kebijakan dan pelaksanaan PMB pada tahun ajaran berikutnya,’’ ujarnya.
Inspektorat Daerah Kota Denpasar bersama Unit Pemberantasan Pungutan Liar Kota Denpasar, sebelumnya telah mengumpulkan kepala SD dan SMP negeri serta ketua komite guna menyosialisasikan mencegah praktik gratifikasi dan pungutan liar menjelang SPMB. Saat itu, Plt. Asisten Administrasi Umum Setda Denpasar I Wayan Sudiana, mengatakan, praktik korupsi dan gratifikasi rawan terjadi pada saat penerimaan murid baru jika tidak ditangani serius karena dapat menghambat pembangunan dan mencoreng citra dunia pendidikan.
Di sektor pendidikan, korupsi dan gratifikasi merusak integritas akademik dan kualitas pendidikan. Maka dari itu penting memastikan dan Pemkot Denpasar berkomitmen menyelenggarakan penerimaan murid baru yang transparan, adil, dan bebas korupsi. ‘’Denpasar berkomitmen, berupaya mencegah dan memberantas korupsi dan gratifikasi. Maka dari itu kami akan memperkuat sistem pengawasan dan pengendalian internal dan meningkatkan transparansi,’’ ujarnya.
Pihaknya mendorong partisipasi masyarakat dalam mengawasi praktek yang tidak sesuai aturan. ‘’Kami memastikan penerimaan dan proses pendidikan berjalan secara transparansi,’’ imbuhnya.
Sementara itu, pada hari pertama SPMB SMP negeri jalur prestasi di Kota Denpasar yang dimulai Senin (7/7/2025), kata Agung Wiratama, berjalan lancar. Hingga pukul 15.00 Wita, sebanyak 2.311 calon murid mendaftar melalui jalur prestasi di 17 SMP negeri di Denpasar. Dari jumlah tersebut, 1.075 berkas pendaftaran telah diverifikasi (disetujui), sementara 383 berkas belum diverifikasi. “Sebanyak 853 berkas pendaftaran ditolak,” ungkap Wiratama; didampingi Ketua SPMB Kota Denpasar, Ngakan Made Samudra.
ia menjelaskan bahwa ada beberapa alasan mengapa berkas pendaftaran calon siswa ditolak. Setelah dilakukan verifikasi oleh tim verifikator sekolah, ditemukan beberapa masalah seperti kesalahan pada surat pernyataan, data prestasi yang diunggah tidak sesuai dengan petunjuk teknis, serta ketidaksesuaian Kartu Keluarga. “Jika berkas pendaftaran ditolak karena data yang kurang lengkap, operator sekolah akan menghubungi pendaftar untuk memperbaiki dan melengkapi kembali. Pendaftaran melalui jalur prestasi masih dapat dilakukan hingga Rabu, 9 Juli 2025,’’ tandasnya. tra
