Gus Adhi Ingatkan Jangan Ada Data Pemilih Ganda, KPU Bali Yakinkan Tidak Amburadul

  • Whatsapp
I Dewa Agung Gede Lidartawan (kiri) bersama anggota Komisi II DPR RI, AA Bagus Adhi Mahendra Putra, yang kunjungan kerja ke KPU Bali, Selasa (4/5/2021). Foto: hen
I Dewa Agung Gede Lidartawan (kiri) bersama anggota Komisi II DPR RI, AA Bagus Adhi Mahendra Putra, yang kunjungan kerja ke KPU Bali, Selasa (4/5/2021). Foto: hen

DENPASAR – Proses pemutakhiran data pemilih berkelanjutan yang dijalankan KPU di Bali mendapat perhatian anggota Komisi II DPR RI, AA Bagus Adhi Mahendra Putra. Menimbang pengalaman sebelum-sebelumnya, dia mengingatkan jajaran KPU jangan sampai data pemilih ganda terus “berulang tahun” setiap ada hajatan politik.

“Mumpung masih proses pemutakhiran data pemilih, kejadian data pemilih data jangan sampai terjadi lagi nanti untuk Pemilu 2024,” serunya saat kunjungan kerja ke KPU Bali, Selasa (4/5/2021).

Bacaan Lainnya

Dalam kunjungan ini, pria yang akrab disapa Gus Adhi itu diterima Ketua KPU Bali, I Dewa Agung Gede Lidartawan; dan komisioner I Gede John Darmawan. Mengenakan pakaian kasual, alih-alih diterima di ruangan kerja, Lidartawan mengajak tamunya duduk dan berdiskusi di bawah pohon di halaman kantor KPU. “Ini sesuai dengan partainya beliau, pohon yang rindang,” celetuk Lidartawan merujuk ke Partai Golkar, partai tempat Gus Adhi berkiprah.

Kembali terkait pemutakhiran data pemilih berkelanjutan, Gus Adhi tak memungkiri selama ini pendataan yang valid menjadi sektor yang masih lemah di Indonesia. Dia mencontohkan bagaimana lemahnya pendataan ketahanan pangan di bidang pertanian berbasis data di setiap desa. Meminimalisir terjadi data salah atau dobel, dia merujuk kepada penggunaan teknologi informasi.

Baca juga :  Kenalkan Aplikasi NTB Mall, Bunda Niken Ajak Perajin Manfaatkan Jualan Daring

“Kita kan sudah masuk revolusi 5.0, mestinya tidak ada lagi cerita ada data ganda. Apalagi Bali ini punya sistem banjar, kuncinya itu di kelihan (kepala lingkungan). Tidak mungkin datanya salah kalau kelihan yang diajak koordinasi oleh KPU, kecuali human error. Jika KPU bekerja sepenuh hati saya yakin tidak ada data ganda,” serunya, yang ditanggapi Lidartawan dengan anggukan kepala.

Dia juga mengusulkan agar KPU menerapkan pola reward and punishment (hadiah dan sanksi) kepada petugas pemutakhiran data pemilih. Hal ini dinilai dapat membuat petugas di lapangan berlomba menyajikan data valid, dan pada saat yang sama mengurangi potensi kesalahan data. “Saya rasa KPU di Bali mampu menjalankan pemutakhiran data pemilih tanpa mengulang hal-hal yang kurang pada periode sebelumnya,” tandasnya.

Menanggapi pernyataan itu, Lidartawan berkata KPU di Bali sangat serius dalam tahapan pemutakhiran data pemilih berkelanjutan itu. Dia menginstruksi ke KPU kabupaten/kota untuk menghasilkan data valid dan faktual. Apalagi saat ini data yang dimiliki KPU dipakai sebagai rujukan untuk menjalankan vaksinasi Covid-19, karena melalui tahapan verifikasi faktual.

“Kami tidak mau ada data amburadul lagi kayak dulu. Data pemilih lama yang pernah diblok saat pemutakhiran data pemilih pada Pemilu 2019 lalu harus diatensi, terutama oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil,” serunya.

Agar pendataan penduduk lebih berkualitas, dia akan mengusulkan kepada Pemprov Bali untuk merancang anggaran khusus melalui OPD teknis yang menangani. Dengan demikian publik dan peserta pemilu tidak perlu dipusingkan lagi dengan data yang cacat atau rawan diperdebatkan. “Bagaimanapun itu, memang kita perlu anggaran memadai untuk pendataan. Jangan sampai petugasnya beralasan sulit mendata karena anggarannya tidak ada,” pungkas mantan Ketua KPU Bangli dua periode tersebut. hen

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.