Golkar Siap Kuliti Masalah Laten LPD Via Webinar, Bendesa Perlu Bisa Baca Neraca Keuangan

  • Whatsapp
DAP Sri Wigunawati tengah menjelaskan persiapan webinar membahas masalah laten dalam pengelolaan LPD di Bali, Selasa (17/8/2021). Foto: hen
DAP Sri Wigunawati tengah menjelaskan persiapan webinar membahas masalah laten dalam pengelolaan LPD di Bali, Selasa (17/8/2021). Foto: hen

DENPASAR – Adanya kasus hukum di LPD Umacetra dan LPD Rendang, Karangasem mengirim sinyal adanya persoalan laten dalam pengelolaan LPD di Bali. Jika masalah terpendam itu tidak diungkap dan dibedah, kasus serupa dapat saja terulang kembali.

“Kami akan melaksanakan webinar hari Jumat, 20 Agustus nanti, untuk mengurai persoalan LPD sebagai sektor yang membantu perekonomian masyarakat desa adat di Bali. Banyak yang harus kita perbaiki dari LPD kita,” kata Ketua Bakumham DPD Partai Golkar Bali, DAP Sri Wigunawati, Selasa (17/8/2021).

Bacaan Lainnya

Wigunawati menguraikan, dari pendampingan Bakumham terhadap dua LPD di Karangasem itu, terlihat banyak hal harus diperbaiki, terutama manajemen dan sumber daya manusia (SDM). Mengingat LPD membantu ekonomi desa adat di Bali, jangan sampai aset desa adat itu mengalami hal merugikan, terlebih sampai masuk ranah hukum. Bakumham dan Partai Golkar, sebutnya, akan berkontribusi pemikiran untuk pemajuan LPD melalui webinar tersebut.

“Webinar ini untuk dapat masukan para narasumber kompeten. Juga ada hal yang akan disampaikan ke pemangku kebijakan dan LPD untuk dasar perbaikan, agar ada pemajuan lagi,” terangnya.

Dalam pandangannya, regulasi keuangan dan kelembagaan menjadi sumber masalah. Perda Nomor 4/2019 tentang Desa Adat dan Perda Nomor 3/2017 tentang LPD akan coba dikupas dalam webinar nanti, apakah regulasi itu sudah mencerminkan pemajuan LPD. Kemudian terkait kelembagaan, termasuk SDM, dia menilai manajemen harus punya SDM berkualitas yang paham mengelola keuangan desa dengan baik.

Baca juga :  Pedagang dan Pengunjung Pasar Pesiapan Dites Antigen

“Sebab, bendesa adat itu ex officio selaku pengawas LPD. Maka kita harus memperkuat bendesa agar paham untuk menguatkan LPD ketika ada pelaporan dari pengurus, minimal bendesa bisa membaca neraca LPD,” ucap aktivis perempuan itu.

Ketua Panitia, Bandem Dananjaya, menambahkan, narasumber secara langsung yakni Ketua BKS-LPD Bali, Nyoman Cendikiawan, yang mengupas aspek filosofis dan kelembagaan; Dr. Nyoman Sukandia terkait aspek yuridis, Prof. Wayan Ramantha dari aspek ekonomi sosiologis, dan DAP Sri Wigunawati. Sementara secara daring menghadirkan Kabidkum Polda Bali, Aspidsus Kejati Bali, Majelis Desa Adat Provinsi Bali, dan Kero Gede Putus Upadesa Suwena selaku Bendesa Adat Muncan, Selat, Karangasem.

“Peserta secara langsung ada Ketua dan Sekretaris DPD Partai Golkar Bali, Waka Bidang OKK. Kami juga mengundang Gubernur, Ketua DPRD Bali, anggota DPR dan DPD RI Dapil Bali, bupati dan Wali Kota se-Bali, dan undangan lainnya,” tegas Bandem.

“Hasil webinar ini akan dibuatkan buku rumusan tentang kesimpulan webinar. Ini akan jadi sumbangan pemikiran bagi pemegang kebijakan di Bali,” imbuh Muammar Kaddafi, anggota panitia. hen

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses.