Gandeng Pengampu Kepentingan untuk Pemutakhiran Data Pemilih, KPU Sisir Data Faktual

  • Whatsapp
PETUGAS PPDP KPU Denpasar saat melakukan coklit untuk pemutakhiran data pemilih menjelang Pilkada Denpasar 2020 lalu. Pemutakhiran data sangat strategis terus dijalankan untuk mendapat data faktual menjelang Pemilu-Pilkada 2024 mendatang. Foto: hen
PETUGAS PPDP KPU Denpasar saat melakukan coklit untuk pemutakhiran data pemilih menjelang Pilkada Denpasar 2020 lalu. Pemutakhiran data sangat strategis terus dijalankan untuk mendapat data faktual menjelang Pemilu-Pilkada 2024 mendatang. Foto: hen

DENPASAR – Pemutakhiran data pemilih untuk keperluan Pemilu-Pilkada 2024 hanya bisa lancar dijalankan dengan menggandeng para stakeholder atau pengampu kepentingan di masing-masing kabupaten/kota. Hanya dengan cara demikian perbaikan elemen data yang keliru dapat diperoleh.

“Yang jelas KPU itu mencari data faktual agar tidak terjadi data yang tidak akurat saat penyusunan daftar pemilih, minimal mengurangi risiko kesalahan,” kata komisioner KPU Bali, IGN Agus Darmasanjaya, Senin (26/4/2021).

Bacaan Lainnya

Agar memudahkan pemutakhiran data, kata dia, KPU kabupaten/kota diminta rutin melakukan rapat koordinasi via daring tiap pekan dengan para stakeholder di wilayah masing-masing. Yang dimaksud yakni Bawaslu, kejaksaan, Polri/TNI, dan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil). Pemutakhiran data itu, terangnya, terkait penambahan jumlah pemilih baru, mencoret pemilih yang tidak memenuhi syarat. “Memperbaiki elemen data yang keliru yang itu dapat diperoleh dari para stakeholder tersebut,” ucapnya.

Kendala pemutakhiran data sejauh ini, ulasnya, antara lain agak sulitnya mengakses data dari Disdukcapil. Alasannya, secara kelembagaan Disdukcapil tidak diizinkan memberi data oleh Ditjen Dukcapil Kemendagri. Sebab, menurut Kemendagri, pendataan pemilih itu merupakan kewenangan pusat. Masalahnya, kata dia, ada perbedaan elementer antara pola kerja KPU dengan Kemendagri dalam pendataan pemilih.

Baca juga :  Blusukan ke Pantai, Ini yang Dilakukan Panji Astika

“Kalau KPU menganggap pendataan faktual itu yang paling baik, artinya makin valid data dari bawah tentu makin bagus. Ini sedikit berbeda dengan Ditjen Dukcapil yang melihat pendataan sebagai hal administratif. Karena itu tentu yang paling bagus adalah sinkronisasi data antara KPU dengan Disdukcapil,” urai mantan Ketua KPU Jembrana tersebut.

Lebih jauh diungkapkan, data pemilih baru atau penduduk potensial pemilih pemilu itu ada di Disdukcapil. KPU tidak punya data tersebut. Mengenai data pemilih tidak memenuhi syarat, lanjutnya, secara administratif sangat galib ditemui ada kesalahan. Misalnya ada warga sudah meninggal tapi namanya masih masuk dalam daftar pemilih, karena keluarganya tidak melapor atau mengurus akta kematiannya. Contoh lain adalah ada orang ber-KTP di suatu wilayah, tapi orangnya tidak ada di alamat tersebut.

“Itulah kenapa kami melakukan coklit (pencocokkan dan penelitian) untuk mendapat verifikasi faktual. Selama ini banyak data penduduk yang bermasalah semacam itu. Alamatnya di desa A, tapi kepala lingkungannya tidak bisa menemukan di mana orangnya saat dilakukan coklit,” ulasnya menandaskan. hen

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.