Fraksi PDIP Jembrana Diinstruksi Tanggalkan Otot, Mesti Bernas Sikapi Medsos

  • Whatsapp
COKORDA Gede Agung saat memberi arahan kepada jajaran Fraksi PDIP Jembrana di salah satu ruangan di DPRD Bali, Kamis (23/9/2021). foto: hen

DENPASAR – Fraksi PDIP DPRD Jembrana diingatkan lebih introspeksi diri dalam menjalankan tugas, dan menanggalkan otot jika ada pihak yang menilai buruk kinerja mereka. Salah satu caranya adalah dengan bernas dalam menyikapi suara minor warganet di media sosial (medsos).

Instruksi itu diutarakan Sekretaris Fraksi PDIP DPRD Bali, Cokorda Gede Agung; saat menerima rombongan Fraksi PDIP Jembrana yang dipimpin Ketua DPRD Jembrana, Ni Made Sri Sutharmi, di DPRD Bali, Kamis (23/9/2021).

Bacaan Lainnya

Menurut Cok Agung, persoalan utama itu bukan takut atau berani menanggapi komentar warganet di medsos. Hanya, apa yang dijawab rentan menjadi bias. Untuk itu, dia minta agar komentar yang ada itu dipelajari dengan baik. Jika kemudian ditemukan ada unsur pidana, silakan menempuh jalur hukum.

“Saya sudah arahkan bahwa dari tiga O yakni otak, ongkos dan otot, satu O yakni otot (main kuat-kuatan) tidak berlaku di zaman kekinian. Kalau bisa kita bicarakan ya bicarakan, jika tidak yaproses hukum,” seru Wakil Sekretaris Internal DPD PDIP Bali itu didampingi Sri Sutharmi.

Digoda instruksinya mirip motto Pegadaian yakni mengatasi masalah tanpa masalah, Cok Agung hanya tertawa. Dia berujar lebih mengajak jajarannya introspeksi ke dalam dan tidak membuat persoalan baru.

Baca juga :  Kader PKK Wajib Turun

Sebab, sambungnya, saat ini belum waktunya bermain di panggung politik, semua fokus dari Presiden sampai kepala desa mengurus Covid-19. Hal hal yang tidak perlu dijawab, tidak usah dijawab, apalagi secara emosional. “Nanti justru bikin persoalan baru. Selaku Wakil Sekretaris Internal, saya perintahkan ikuti saya, jalankan ini,” tandasnya.

Sri Sutharmi menambahkan, agenda utama berkoordinasi dengan Cok Agung untuk membahas APBD Perubahan Jembrana yang sedang disusun. Dia beralasan waktunya mepet, karena sesuai Permendagri waktunya tiga bulan sebelum tahun anggaran berakhir wajib ditetapkan.

“Jembrana sedang proses, waktunya mepet, makanya kami minta petunjuk bagaimana prosesnya. Apakah dengan sistem yang dikerjakan nutup waktu atau tidak? Menurut Atu Cok, walau tiga hari, kalau bisa bertahap dilakukan,” ucapnya.

Selain soal APBD Perubahan, dia mengakui juga berkomunikasi terkait komentar warganet di medsos, karena saat ini apa-apa naik ke medsos. Intinya, dia ingin mendapat masukan bagaimana menyikapi dinamika sosial di dunia maya seperti itu.

Didesak apakah masalah medsos dimaksud terkait dengan DPRD Jembrana, khusus Fraksi PDIP atau partai belaka, dia menjawab konten dimaksud menyangkut DPRD dan Fraksi PDIP. Misalnya di akun Info Jembrana yang banyak menyingkap terkait hasil rapat DPRD, pembicaraan di rapat DPRD, yang kemudian diunggah ke medsos. “Yang begini-begini kan membuat situasi tidak kondusif,” terangnya.

Saran Cok Agung, urainya, yakni tidak perlu menjawab di medsos. Yang penting Fraksi PDIP tetap melakukan apa yang harus dilakukan. Jika bisa menyikapi dengan kinerja, maka tunjukkan kirenja tersebut. Bila lalu menyentuh ke ranah hukum, tegasnya, bisa diadukan ke aparat hukum. “Pesan Atu Cok, kami harus pelajari dulu, jadi tidak semau-maunya lapor ke aparat hukum,” pungkasnya. hen

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses.