DENPASAR – Kasus penyakit mulut dan kuku (PMK) yang dominan menyerang sapi di Bali, kini mulai teratasi oleh Pemprov Bali. Hanya, DPRD Bali minta Pemprov mengencangkan vaksinasi PMK kepada hewan ternak agar tidak lagi terjadi kasus baru. Di sisi lain, Pemprov menegaskan saat ini fokus untuk memperbaiki dampak ekonomi yang diderita peternak akibat PMK. Demikian tersingkap dalam rapat kerja antara Komisi 2 DPRD Bali dengan Sekda Provinsi Bali yang juga Ketua Satgas Penanganan PMK, I Dewa Made Indra, dan OPD terkait di DPRD Bali, Selasa (9/8/2022).
Saat sesi diskusi dipandu Ketua Komisi 2, IGK Kresna Budi, legislator Tama Tenaya berkata ada keluhan peternak yang sapinya tidak dapat divaksin. Penyebabnya karena stok vaksin tidak mencukupi. “Tolong Pemprov pendataan sapi diperbaiki supaya bisa menyiapkan vaksin,” sebut politisi PDIP itu.
Menyikapi itu, Sekda Dewa Indra menjawab vaksin disediakan pemerintah pusat. Pemprov melalui Satgas PMK tidak bisa memaksa minta sesuai kebutuhan di Bali, karena persedian juga terbatas. “Mohon dipahami, bukan kita yang membeli vaksin itu, itu negara yang beli. Belinya juga tidak di Indonesia, kita datangkan dari luar,” jelasnya dengan artikulasi lugas.
Dia memaparkan, yang dihadapi kini bukan PMK, tapi eksesnya. Dia bersyukur khusus sapi bisa diatasi, terbukti beberapa minggu terakhir tidak ada kasus dengan berbagai upaya. Antara lain memotong bersyarat ternak yang terinfeksi agar tidak menularkan, menutup pasar hewan agar tidak jadi tempat penularan, khusus hewan ternak yang berpotensi jadi carrier atau pembawa PMK. Juga membatasi lalu lintas ternak.
Fokus Satgas sekarang adalah vaksinasi, karena ini mirip Covid. Sayang, vaksinasi sapi tidak bisa secepat orang seperti Covid, tinggal buat pengumuman, mereka datang berduyun-duyun. “Sapikan tidak bisa diimbau atau disuruh datang. Ketemu sapinya, pemilik tidak ketemu. Ada sapi di ladang, tidak di kandang. Itu di Gerokgak cari sapi sampai ke lapangan,” paparnya.
Mengenai vaksinasi, dia menyebut untuk sapi mencapai 20,12 persen dari total populasi 566.911 ekor. Untuk vaksin kedua mencapai 3.800 ekor lebih agar hewan sehat tidak tertular.
Mengatasi dampak ekonomi, dia bilang Kementerian Pertanian akan memberi kompensasi hewan ternak yang dipotong bersyarat. Pemprov akan mendorong percepatan realisasinya, karena beban itu ada di rakyat. “Kami ingin agar pusat jangan banyak alasan dan terlalu lama membayarnya,” tegasnya.
Pada kesempatan itu, IGK Kresna Budi mengapresiasi kinerja Satgas yang mampu membuat Balizero kasus PMK. Hanya, dia mengingatkan banyak keluhan mengenai ternak belum bisa bisa dilalu-lintaskan. “Kondisi ini berdampak terhadap ekonomi Bali,” ungkap politisi Partai Golkar itu.
“Saya ingin tahu, kompensasi itu per ekor atau per peternak? Biar saya bisa jelaskan ke konstituen kalau ada bertanya,” sambung Grace Anastasia Surya Widjaya dari PSI.
“Untuk kompensasi itu per ekor, bukan per peternak karena peternak bisa punya lebih dari satu ekor. Soal membuka lalu lintas ternak, kalau misalnya pasar hewan dibuka tapi Pelabuhan Gilimanuk tidak dibuka (untuk mengirim ternak), maka akan sama saja,” jawab Sekda.
Kresna Budi menambahkan, tidak seperti sapi, harus diakui babi seperti “anak tiri” di mata pemerintah pusat. Babi dari kandang sudah dipotong, beda dengan sapi. Jika harus menunggu lama untuk buka lalu lintas perdagangan, peternak babi bisa merugi karena wajib membeli pakan, beda dengan sapi yang tinggal diberi rumput.
“Satgas perlu kerjasama dengan pihak ketiga seperti GUPBI (Gabungan Usaha Peternak Babi Indonesia). Kalau ada PMK, apalagi kena babi yang banyak di Bali, G20 bisa batal di sini. Tolong upayakan bisa membuka jalur distribusi meski secara terbatas,” tandasnya. hen
