DENPASAR – Dirut Perumda Kertha Bali Sadguna, Nyoman Kamiartana, sampai tiga kali mohon maaf kepada Komisi 3 DPRD Bali saat rapat kerja terkait penyepakatan terminal khusus (tersus) LNG dan kelengkapannya untuk Bali Mandiri Energi, Senin (13/6/2022) di DPRD Bali. Perumda dan PLN sebagai pihak pengusul proyek “disesalkan” tidak melibatkan Komisi 3 sejak awal, sampai kemudian memantik protes warga dan organisasi lingkungan hidup. Karena proses awal tidak komprehensif itu juga, sampai rapat selesai, Pemkot Denpasar sebagai pemilik wilayah ngotot menolak proyek tersus tersebut.
Membuka rapat, Ketua Komisi 3, AAN Adhi Ardhana, menekankan rapat bersama instansi terkait di Pemkot Denpasar itu untuk mencari titik temu dan solusi, tanpa memposisikan apakah proyek jadi atau tidak jadi tapi harus jadi. Dia berujar Gubernur Wayan Koster berpesan proyek LNG mesti sesuai hukum dan kehendak masyarakat.
“Kami penyesalan mendalam karena dalam usulan tidak komunikasi dengan kami di Komisi 3. Setidaknya apa yang ada di pemikiran rakyat bisa dituangkan bersama. 23 Mei diinfokan ada rencana proyek, ada pengajuan tarsus, kami yang membidangi tidak tahu apa-apa,” sebutnya kalem, sembari menyebut belum ada sinkronisasi antara RTRW Denpasar dan RTRW Provinsi.
Ditegur halus begitu, Nyoman Kamiartana bergegas minta maaf tidak koordinasi ke legislatif dengan alasan masih menyiapkan semua materi perizinan. “Apa daya terjadi sesuatu, ini jadi pelajaran. Kami janji akan sejak awal menyampaikan ke Komisi 3. Kami minta maaf sekali lagi,” ucapnya, disambut senyum anggota Komisi 3 yang hadir.
Tak lama berselang, terdengar ledakan keras yang membuat suasana rapat sempat hening sejenak. “Mungkin gardu listrik meledak,” celetuk seorang peserta rapat.
Dalam pemaparannya, Dinas Perhubungan Denpasar menjelaskan lokasi untuk proyek LNG masuk kawasan Taman Hutan Raya Ngurah Rai. Boleh ada tersus di Denpasar, tapi untuk pengembangan wisata marina di Serangan. Kesimpulannya, usulan terminal LNG tidak disetujui. Jalur pipa gas disetujui tapi dengan syarat.
Dinas Pariwisata Denpasar berujar mendukung energi bersih, tapi lokasi LNG agar dipertimbangkan. Apalagi Sanur termasuk kawasan strategis pariwisata daerah. Jika kemudian dibangun tersus LNG, kawasan Sanur yang dikenal karena ketenangannya akan terusik suara kapal tanker yang lalu lalang. Lama-lama Sanur bisa ditinggal wisatawan. LNG juga dinilai tidak nyambung dengan pariwisata.
Melihat suasana mulai panas, Ardhana mengajak kedua pihak fleksibel. Jika tidak, salah satu akan dikalahkan kalau dibawa ke Jakarta. Dia menyarankan bertemu kembali dan menghitung dengan baik. Jika proyek mau jalan, harus selesai dulu dampak lingkungannya. Pengerukan alur kapal harus jelas dulu sebelum jalan, dan wilayah yang akan jadi lahan pengganti mangrove juga wajib ada.
Setelah diskusi selama sekitar 1 jam, Perumda sekali lagi minta maaf karena terlambat koordinasi dengan Komisi 3. “Kegiatan ini masuk rencana bisnis yang diteken Gubernur, kami akan lapor ke Gubernur. Perumda diharap menjadi kontributor untuk PAD Provinsi,” sebut Kamiartana.
Sebelum rapat ditutup, IB Purbanegara dari Perumda minta Komisi 3 memfasilitasi Dewata Energi Bersih dengan Pemkot Denpasar. Dia ingin penjelasan lebih detail di mana sesungguhnya pariwisata Denpasar dianggap terancam, untuk dicarikan titik temu. Sayang, nada bicara Purbanegara terkesan tinggi saat menguraikan pendapatnya.
“Sudah, jangan galak, bicara yang enak saja. Kalau tidak ada titik temu saya siap diberhentikan, saya juga warga Denpasar. Kami ingin semua bahagia dan berkeadilan, jangan pakai marah-marahan,” tegurnya sebelum kemudian menutup rapat. hen
